Penulis: Dr. Kuras Purba, S.E., M.M., S.H., M.H. (Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
Di era digital, data pribadi dan aset negara tidak lagi tersimpan di lemari arsip atau server lokal. Saat ini, informasi strategis berada di cloud global, dikelola oleh perusahaan multinasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: siapa yang mengontrol data warga dan aset negara di dunia digital lintas batas? Jawabannya ada pada konsep kedaulatan digital.
Kedaulatan digital adalah kemampuan negara untuk mengatur, mengendalikan, dan melindungi data serta infrastruktur digitalnya. Tujuannya adalah menjaga privasi warga, keamanan nasional, dan kemandirian ekonomi di era berbasis data.
Konsep ini juga relevan dengan pengelolaan aset pemerintah yang dijadikan jaminan pinjaman ke lembaga keuangan asing. Data yang terkait dengan aset tersebut, jika tersimpan di server luar negeri, bisa menimbulkan risiko hilangnya kontrol hukum dan strategis. Oleh karena itu, negara perlu memastikan perlindungan hukum yang kuat agar aset tetap aman.
Negara-negara di dunia mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menegakkan kedaulatan digital, mencerminkan prioritas politik, ekonomi, dan sosial masing-masing. Uni Eropa, misalnya, menekankan perlindungan privasi individu sebagai fondasi utama kedaulatan digital melalui General Data Protection Regulation (GDPR), yang memberikan kontrol signifikan kepada warga atas data pribadi mereka dan menetapkan standar ketat bagi perusahaan global yang mengelola data warga Eropa. Amerika Serikat, di sisi lain, lebih menekankan dominasi pasar dan inovasi teknologi, di mana perusahaan-perusahaan teknologi besar memiliki peran strategis dalam perekonomian digital global, sementara regulasi sering kali bersifat sektoral dan berbasis industry (reenleaf, G., & Waters: 2019).
Tiongkok mengimplementasikan kontrol yang ketat terhadap ekosistem digital melalui firewall nasional, regulasi platform, dan pengawasan data, dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan stabilitas sosial (Qiang, X: 2019). Indonesia sendiri mengadopsi model hibrida melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang berupaya menyeimbangkan perlindungan privasi warga, keamanan siber, dan kepentingan ekonomi digital (UU No. 27 Tahun 2022).
Motivasi utama negara-negara menegakkan kedaulatan digital dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Pertama, keamanan nasional, yang melibatkan perlindungan data dan aset strategis dari ancaman siber, spionase, atau sabotase digital. Data pemerintah, infrastruktur kritis, dan komunikasi strategis menjadi target potensial serangan, sehingga kedaulatan digital menjadi instrumen penting dalam pertahanan negara (J. Nye:2010). Kedua, perlindungan privasi warga, di mana regulasi data bertujuan mencegah eksploitasi data pribadi oleh entitas komersial maupun asing, serta menjamin hak individu atas informasi pribadi mereka (D. Solove. J., & Schwartz, P. M.: 2020). Ketiga, kemandirian ekonomi, karena data kini dianggap sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi; pengelolaan data secara lokal memungkinkan negara mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan mendukung pengembangan industri domestik. Keempat, kepentingan geopolitik, di mana data berfungsi sebagai alat pengaruh global, termasuk untuk diplomasi digital, negosiasi perdagangan, dan proyeksi kekuatan negara di era informasi (Lindsay, J. R. 2013).
Namun, penerapan kedaulatan digital tidak lepas dari tantangan. Fragmentasi internet, atau yang dikenal sebagai splinternet, menjadi isu utama karena regulasi nasional yang berbeda dapat menghambat interoperabilitas dan aliran data global. Selain itu, biaya tinggi akibat lokalisasi data menjadi beban bagi perusahaan dan pemerintah, karena infrastruktur lokal harus dibangun dan dikelola secara mandiri. Ketidakpastian hukum lintas negara juga menimbulkan risiko bagi transaksi digital internasional, karena perbedaan standar perlindungan data dan kebijakan penyimpanan dapat menimbulkan konflik hukum.
Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah konsep responsible openness, yaitu tata kelola digital yang seimbang antara perlindungan warga dan aset strategis, tetap terhubung dengan ekosistem global, dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini memungkinkan negara memanfaatkan cloud global dan teknologi digital tanpa mengorbankan kedaulatan, sambil tetap berpartisipasi dalam ekonomi digital internasional.
Dengan demikian, kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi juga merupakan strategi integral untuk melindungi aset negara, kepentingan ekonomi, dan transaksi internasional. Regulasi yang tepat dan implementasi tata kelola digital yang efektif dapat memastikan bahwa negara tetap berdaulat di dunia maya, sekaligus memanfaatkan peluang teknologi global secara optimal.
Dalam konteks Indonesia, penerapan kedaulatan digital di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Fragmentasi internet atau splinternet dapat terjadi jika regulasi nasional terlalu restriktif, sehingga membatasi akses ke layanan global dan interoperabilitas sistem digital. Selain itu, biaya tinggi akibat lokalisasi data menjadi beban bagi perusahaan lokal maupun multinasional yang ingin beroperasi di Indonesia, karena harus membangun pusat data lokal dan mematuhi aturan penyimpanan data. Ketidakpastian hukum lintas negara juga muncul, karena perbedaan standar perlindungan data antara Indonesia, ASEAN, dan negara-negara mitra dagang global dapat menimbulkan konflik hukum dalam transaksi digital internasional.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, konsep responsible openness menjadi relevan bagi Indonesia. Pendekatan ini menekankan tata kelola digital yang seimbang antara perlindungan warga dan aset strategis, tetap terhubung dengan ekosistem global, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil. Di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui harmonisasi UU PDP dengan PP PSTE, penguatan sertifikasi keamanan siber, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur digital yang aman dan terpercaya.
Selain itu, implementasi kedaulatan digital di Indonesia harus memperhatikan aspek inklusivitas, di mana masyarakat di daerah tertinggal dan UMKM memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital. Inisiatif pemerintah seperti Palapa Ring dan program digitalisasi UMKM menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan bahwa kedaulatan digital tidak hanya melindungi data, tetapi juga mendukung pemerataan manfaat ekonomi digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: 2022).
Singkatnya, kedaulatan digital di Indonesia bukan hanya tentang perlindungan data pribadi, tetapi juga strategi integral untuk melindungi aset negara, kemandirian ekonomi, dan kepentingan geopolitik. Regulasi yang tepat dan implementasi tata kelola digital yang efektif memungkinkan Indonesia memanfaatkan peluang teknologi global tanpa mengorbankan kedaulatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional yang inklusif. (Publikasi tulisan ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hukum dan Globalisasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).
