Bencana banjir banda yang melanda tiga provinsi; Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh telah mencerminkan bagaimana level komunikasi antar lembaga pemerintah harus berjalan secara efektif dan tepat sasaran, terlebih bencana yang melanda telah melewati satu pekan dan korban masih saja terbatas mendapat akses bantuan, baik dalam bentuk bantuan makanan, pakaian maupun obat-obatan.
Di Aceh, ada hal yang paling menggelikan publik, di mana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga justru menjadi pemicu memburuknya kondisi masyarakat pasca-bencana. Dalam konteks ini, nyaris semua lemaga/kemeterian, BUMN (PLN) hingga jabatan menteri mengalami apa yang disebut sebagai kacau balau komunikasi dan koordinasi. Dalam peristiwa ini pula publik menemukan betapa buruknya kemampuan komunikasi dan koordinasi yang diperankan oleh pemerintah, baik dari level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Dapat dibayangkan efek dari buruknya komunikasi dan koordinasi tersebut di saat para korban dan warga yang terdampak ingin mendapat kepastian penanganan saat bencana maupun pascabencana melanda. Di waktu yang bersamaan, Presiden Prabowo Subianto justru mendapat informasi “Asal Bapak Senang” dari seorang menteri sekaligus pimpinan partai politik yang tergolong mentereng di republik ini.
Kini, akibat belum terpetakan dan belum efektifnya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat justru ikut mempersulit dengan tidak menyebutnya “menyiksa” masyarakat di daerah terdampak. Mulai dari soal distribusi bantuan yang belum tepat sasaran, ketidakpastian pemulihan listri, hingga kelakuan “cengeng” kepala daerah dalam menangani banjir di daerahnya masing-masing.
Akibat dari kacau balaunya komunikasi dan koordinasi penanganan bencana di Aceh, Gubernur Aceh Muzakir Manaf tampak sendiri tanpa ada garis gerak yang jelas dari komando bencana yang efektif ke di lapangan. Sehingga citra kepedulian dan keterbatasan gubernur tersebut kepada korban bencana berbanding lurus dengan ketidakmampuannya dalam memimpin komando bencana daerah.
Dari rentetan sebab akibat dari kacau balaunya komuniasi dan koordinasi tersebut, semua kekuatan kepemimpinan, baik level daerah maupun pusat justru menuai beban dan melibatkandakan kesengsaraan publik. Dari fenomena ini pula tergambarkan bahwa Aceh-Indonesia seperti tidak pernah belajar dari penanganan bencana yang pernah terjadi di Aceh, padahal Aceh identik dengan daerah rawan bencana, dunia internasional pun paham soal ini kondisi Aceh, hanya saja Pemerintah Aceh atau Pemerintah Indonesia masih saja terkesan seperti Keledai yang terperosok dalam lobang yang sama.
