Oleh: Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia
Indonesia hari ini berada di persimpangan sejarah yang gelap. Sebuah bangsa yang dibangun dengan darah para pejuang, yang dulu dijanjikan sebagai rumah bersama untuk setiap warga negara, kini terasa mencekam. Tidak ada rasa aman, tidak ada kepastian, dan yang tersisa hanyalah jurang lebar antara rakyat dengan mereka yang disebut pejabat.
Tragedi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR adalah cermin telanjang dari wajah negara yang menindas rakyatnya. Dari peristiwa itu kita belajar bahwa negara ini tidak lagi berpihak pada manusia, tetapi pada kekuasaan. Dan ironisnya, di tengah jeritan penderitaan itu, para pejabat justru sibuk berjoget, sibuk memberi bintang, sibuk merayakan diri sendiri.
Kita menyaksikan ironi yang menyakitkan. Di satu sisi, Ketua DPR Puan Maharani berkata bahwa pintu DPR terbuka 24 jam untuk rakyat. Namun pada kenyataannya, rakyat yang mencoba masuk mendapati pintu itu terkunci rapat oleh kawat berduri, oleh aparat bersenjata, oleh ketakutan penguasa akan suara yang seharusnya mereka wakili.
Pernyataan itu tidak lebih dari jargon kosong, sebuah kalimat manis yang hanya berfungsi di layar televisi, tetapi hampa di dunia nyata. Bagaimana rakyat bisa percaya pada lembaga yang mengaku terbuka, sementara korban berjatuhan justru ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasinya?
Indonesia mencekam karena yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru menjelma menjadi penghalang aspirasi. Rakyat bukan lagi dilihat sebagai tuan yang harus dihormati, melainkan sebagai ancaman yang harus ditaklukkan. Demonstrasi bukan lagi dipandang sebagai bagian dari demokrasi, melainkan sebagai gangguan ketertiban yang harus dibungkam. Sementara itu, di dalam gedung, para anggota dewan sibuk dengan acara-acara seremonial yang lebih mirip pesta. Mereka tertawa, mereka berjoget, mereka menghibur diri sendiri, seolah tidak ada jeritan di luar tembok tinggi parlemen.
Tragedi ojol yang terlindas bukanlah sekadar kecelakaan, melainkan simbol. Ia adalah simbol rakyat kecil yang digilas oleh roda kekuasaan. Rakyat yang bekerja keras di jalanan, mencari rezeki dari keringat, mati sia-sia ketika berusaha menyuarakan keadilan. Dan apa respon penguasa? Tidak ada penyesalan yang tulus, tidak ada langkah konkret yang tegas. Yang ada hanyalah pernyataan basa-basi, imbauan agar aparat “tidak berlebihan,” dan janji-janji untuk “menindak lanjuti.” Sementara di sisi lain, Presiden lebih memilih sibuk membagi-bagikan bintang penghargaan kepada pejabat. Sebuah tontonan yang memuakkan rakyat mati, pejabat dapat bintang.
Inilah yang membuat rakyat merasa diperbodoh. Pemerintah tampak lebih peduli pada simbol-simbol kekuasaan ketimbang pada darah yang tumpah. Padahal, di tengah kondisi ekonomi yang kian berat, rakyat tidak butuh tontonan pejabat berjoget atau parade pemberian bintang. Mereka butuh kepastian hidup, butuh harga sembako yang terjangkau, butuh pendidikan untuk anak-anaknya, dan butuh rasa aman ketika bersuara. Tetapi semua itu seperti lenyap ditelan pesta elite.
Indonesia mencekam karena rakyat kian kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Jalanan yang seharusnya menjadi ruang demokrasi berubah menjadi arena represi. Media yang seharusnya menjadi corong rakyat kerap dikooptasi oleh kekuasaan, menampilkan narasi yang memoles citra pemerintah, sementara kritik ditekan. Lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat malah berubah menjadi menara gading, sibuk dengan agenda politik internal dan kepentingan partai. Maka tidak heran jika rakyat memilih jalan perlawanan turun ke jalan, bersuara keras, bahkan ketika nyawa dipertaruhkan.
Kita harus jujur pejabat yang mengabaikan penderitaan rakyat adalah pejabat tolol. Mereka yang tidak mampu membaca jeritan rakyat, tidak mampu memahami simbol kematian seorang ojol di jalanan, tidak pantas memimpin bangsa. Pemerintah yang sibuk menari di atas penderitaan rakyat adalah pemerintah tolol. Dan rakyat yang terus diam, yang terus tunduk, berarti rela ditololkan.
Karena itu, rakyat harus melawan. Perlawanan ini bukan berarti mengangkat senjata, bukan berarti merusak fasilitas umum, tetapi melawan dengan kesadaran kolektif, melawan dengan suara yang konsisten, melawan dengan keberanian untuk tidak lagi ditipu. Rakyat harus sadar bahwa demokrasi tidak akan pernah turun dari langit, tetapi harus diperjuangkan. Hak untuk hidup layak, hak untuk menyampaikan aspirasi, hak untuk didengar semua itu tidak akan diberikan Cuma-Cuma oleh pejabat tolol yang hanya sibuk menjaga kursinya. Semua itu hanya bisa diperoleh ketika rakyat berani melawan.
Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa perubahan hanya lahir dari keberanian rakyat. Reformasi 1998 adalah buktinya. Ketika mahasiswa dan rakyat bersatu, rezim otoriter pun tumbang. Kini, kita berada dalam situasi yang berbeda tetapi esensinya sama kekuasaan yang menindas rakyat, kekuasaan yang tuli terhadap aspirasi. Maka jawaban kita pun harus sama perlawanan. Jika dulu mahasiswa bisa mengguncang istana dengan orasi dan keberanian, kini rakyat dari berbagai kalangan harus bersatu, dari ojol, buruh, petani, nelayan, hingga mahasiswa, semua harus menyadari bahwa hanya dengan melawanlah demokrasi bisa diselamatkan.
Indonesia mencekam bukan karena rakyat turun ke jalan, melainkan karena pejabat menutup telinga. Indonesia mencekam bukan karena aspirasi rakyat keras, melainkan karena pejabat lebih sibuk berjoget daripada bekerja. Indonesia mencekam karena demokrasi yang kita perjuangkan dengan susah payah telah dirampas oleh simbol-simbol kosong.
Rakyat tidak boleh menyerah. Perlawanan harus terus dihidupkan, suara harus terus digemakan, keberanian harus terus diwariskan. Karena jika tidak, bangsa ini akan terus diperintah oleh pemerintah tolol yang hanya tahu menindas dan menari di atas penderitaan. Dan maka dari pada itu hanya ada satu kata LAWAN.
