Katacyber.com | Meulaboh – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya dugaan penyimpangan dalam tata kelola anggaran program di sejumlah daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh, Anwar Efendi, menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima.
Menurut Anwar, HMI menyampaikan tiga tuntutan utama terkait pelaksanaan Program MBG.
Pertama, HMI mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menindak setiap indikasi penyalahgunaan anggaran program tersebut. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
“Kami mendukung penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan anggaran negara harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Anwar dalam keterangannya, Kamis (5/6/2026).
Kedua, HMI meminta agar penyidikan dan audit terhadap Program MBG diperluas ke berbagai daerah, termasuk di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“HMI mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan penyimpangan yang muncul. Namun, pengawasan dan audit juga perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap mitra pelaksana dan pengelola program di daerah,” katanya.
Ketiga, HMI menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi seluruh pengelola dapur MBG, termasuk yayasan maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Anwar mengingatkan agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan.
“Jangan sampai hak gizi masyarakat dikurangi hanya karena lemahnya integritas pengelola. Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa, bukan menjadi ladang kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.
Selain itu, HMI juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada aspek seremonial pelaksanaan program. Menurut mereka, sistem pengawasan di tingkat pelaksana harus diperkuat melalui audit dan evaluasi berkala terhadap mitra pengelola dapur MBG guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
HMI berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung tumbuh kembang generasi muda, tanpa diwarnai praktik korupsi maupun penyalahgunaan anggaran.
