Oleh : Dwi Setiawan
Founder Sekolah Kita Menulis (SKM) Cabang Langsa/dwisetiawan1998@gmail.com
Benarkah rakyat berada di posisi paling tinggi dalam penempatan demokrasi di negara kita saat ini? Ataukah mungkin ada kedudukan lain yang bisa lebih tinggi dari itu? Pertanyaan itu akan kita coba kupas di dalam tulisan ini. Namun sebelum berangkat jauh kesana, coba teman-teman tanyakan dulu ke dalam diri kita masing-masing, makna demokrasi yang selama ini kita ketahui itu seperti apa? Atau teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan ini di kolom komentar tulisan ini nantinya.
Sebenarnya pertanyaan tentang demokrasi ini sudah beberapa kali penulis lontarkan ke banyak orang dalam berbagai kesempatan. Jawaban nya pun juga beragam, ada yang menyebut demokrasi itu sistem pemerintahan, ada yang menyebut kesamarataan hak untuk memilih dan dipilih, ada yang bilang sistem kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan bahkan ada juga yang sampai menyebut bahwa demokrasi itu hanya akal-akalan para penguasa saja untuk mengambil keuntungan dibalik layar kekuasaan untuk memperoleh kepentingan segelintir orang atau pun kelompok atas nama demokrasi, atau yang mungkin kita semua pelajari dulu bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau teman-teman ingat, ini adalah pendapat Abraham Lincoln, yang biasanya selalu menjadi materi pelajaran di sekolah dulu.
Dalam kamus KBBI penyebutan kata de·mo·kra·si/ /démokrasi/ mempunyai 2 deret arti didalam nya yaitu:
- (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat;
- gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara;
Namun seperti yang penulis pahami didalam demokrasi juga terdapat aspek hak dasar didalam nya. Termasuk kebebasan untuk berbicarara dan menyampaikan pendapat. Sehingga beberapa pandangan yang penulis rangkum dalam tulisan ini juga merupakan bagian dari bingkai demokrasi itu sendiri.
Sebenarnya makna dari demokrasi itu sendiri sangat luas bahkan setiap orang bisa memberikan pandangan nya sendiri mengenai demokrasi. Penerapan demokrasi di tiap-tiap negara pun juga tidak akan sama, karna berjalannya demokrasi juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan pemerintahannya. Mulai dari aturan yang di buat, kebijakan yang dilaksanakan, tata cara pemilihan kepemimpinan. Atau bahkan bagaimana berjalannya roda pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial dan kebudayaan kesemuanya itu adalah bagian dari berjalannya sebuah sistem negara dalam balutan demokrasi didalam nya. Namun seringkali pemaknaan demokrasi yang sangat luas ini pun terkadang menjadi disalah artikan dalam eksekusi menjalankannya, terutama ketika berkaitan tentang kekuasaan dan kepentingan segelintir orang dibaliknya.
Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat memang benar adanya. Namun rakyat mana yang sebenarnya yang menikmati adanya demokrasi di negeri ini. Demokrasi juga terkadang menjadi alasan menderitanya rakyat akibat penyalahgunaan jabatan kekuasan untuk menciptakan kebijakan hanya untuk kepentingan diri atau pun segelintir kelompok. Korupsi, kolusi dan nepotisme pun sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Walaupun benar buruknya demokrasi yang berjalan saat ini juga akibat sifat pelaku demokrasi itu sendiri dan makin melebarnya makna demokrasi dalam perkembangan yang menjadi semakin rumit akibat kompleksitas perkembangan demokrasi dinegeri kita.
Sudah menjadi rahasia umum di negeri kita, bahwa untuk menjadi penguasa dalam demokrasi ini. Kita pasti memerlukan kemampuan diri baik dalam segi pengetahuan, modal sosial, maupun modal finansial. Ini sebabnya berani masuk ke dunia politik untuk menjadi penguasa, berarti juga harus sudah selesai dengan kebutuhan diri sendiri. Bayangkan saja mulai dari negara ada presiden dan wakil presiden, DPR RI, serta DPD RI. di Provinsi ada Gubernur, Wagub nya dan DPRD Provinsi. Kemudian di Kabupaten/Kota ada Bupati, Wabup nya dan DPRD Kab/Kota.
Mulai dari skala yang sangat luas, normalnya untuk kebutuhan biaya kampanye, transportasi, logistik, spanduk, baliho, umbul-umbul, iklan dan segala kegiatan lainnya pasti menghabiskan banyak sekali kebutuhan finansial. Menurut Prajna Research Indonesia Normalnya minimal untuk calon Anggota DPR akan menghabiskan Rp1 sampai 2 miliar, DPRD Provinsi Rp500 juta sampai 1 miliar, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp250 sampai 300 juta.
Disinilah terkadang sisi gelap demokrasi kita juga mulai timbul. Dikarnakan kebutuhan finansial yang tidak memadai, akhirnya para calon penguasa pun mencari jalan pintas untuk memiliki pemasok modal yang mau mendanai dengan syarat kerjasama yang akhirnya membentuk kumpulan kontrak arisan proyek dan bagi-bagi kue pada akhirnya. Atau bahkan tidak jarang ada para pembisnis yang turun gunung langsung untuk menjadi calon penguasa pada pemilu karna merasa dengan kekuasaan dan kebijakan yang diperolehnya dapat melancarkan bisnis yang dimilikinya dan keuntungan diri atau kelompok nya saja.
Demokrasi akhirnya hanya menjadi alat para pemodal, orang-orang yang haus akan kekuasaan dan keuntungan untuk memperoleh kekuasaan saja. Belum lagi kalau sudah seperti ini, berbagai cara pun dilakukan untuk memperoleh kekuasaan. Suap dan sogok-menyogok pun seringkali terjadi disaat seperti ini. Akhirnya demokrasi hanya melahirkan kekuasan untuk kepentingan diri ataupun kelompok tertentu saja. Penulis menyebut nya penguasa yang terlahir dari kekuasaan oleh kekuasaan tapi untuk kepentingan dan keuntungan segelintir orang.
Namun inilah demokrasi negeri kita. Perlu diketahui dan kita renungi bersama bahwa pemimpin yang kita pilih nantinya baik ataupun buruk, itu adalah bagian dari cerminan masyarakat yang memilih nya juga. Kalau yang menjadi pemimpin kita buruk, berarti itu dikarnakan masyarakat dan demokrasi nya juga buruk. Namun jikalau pemimpin yang terpilih baik, maka itulah cerminan dari masyarakat yang memilihnya. Jadi tanamkan dalam diri untuk membuat demokrasi dan negara kita semakin baik, maka perlu kesadaran juga untuk berani memilih pemimpin yang baik, tanpa suap dan tanpa sogokan sehingga demokrasi kita tetap terjaga dan akhirnya pemilik demokrasi tertinggi tetap berada di tangan rakyat bukan ditangan penguasa ataupun pemilik modal.
