Katacyber.com | Banda Aceh –
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin (DEMA FUF) bekerja sama dengan HmI Komisariat Ushuluddin menggelar Diskusi Publik di Warkop MK Kupi Premium, Ulee Kareng, dengan tema “Menilai Kejujuran dan Kinerja Pemerintah Aceh dalam Politik Perjuangan Aceh”, Selasa (25/11/2025).
Diskusi tersebut menghadirkan dua pemantik utama, yakni Alfatha Haris (Direktur Lembaga Inovasi Indonesia) dan Tengku Raja Aulia Habibi (Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry). Keduanya memberikan pandangan kritis mengenai dinamika politik Aceh serta kualitas tata kelola pemerintahan Aceh dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua DEMA FUF, Zuhari Alvinda Haris, menyampaikan apresiasinya terhadap penyampaian para pemantik yang dinilai berhasil membangkitkan kesadaran kritis peserta. “Saya senang melihat bagaimana penyampaian para pemantik mampu menghidupkan diskusi hari ini. Seluruh keresahan peserta terkait isu-isu aktual di Aceh dapat disampaikan secara lugas,” ujar Zuhari.
Zuhari menambahkan bahwa pihaknya turut mengundang perwakilan DPRA. Namun, ketidakhadiran unsur legislatif tersebut disebabkan adanya agenda rapat anggaran menjelang paripurna DPRA pada 28 November 2025.
Sementara itu, Ketua HmI Komisariat Ushuluddin menilai forum ini sebagai langkah awal untuk terus menghidupkan budaya intelektual mahasiswa. “Diskusi publik seperti ini penting dirawat sebagai ruang pergerakan mahasiswa. Idealnya dilakukan secara berkala, setidaknya seminggu sekali, agar kesadaran kritis tetap terjaga,” ungkapnya.
Panitia juga menegaskan bahwa forum-forum seperti ini merupakan upaya membebaskan mahasiswa dari rasa takut untuk terlibat dalam perumusan arah kebijakan daerah. Selain menjadi wadah aspirasi, ruang diskusi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menegaskan kembali posisi mereka sebagai agen perubahan.
Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Tengku Raja Aulia Habibi, kembali mengingatkan bahwa mahasiswa tidak boleh dipisahkan dari ruang pengawalan kebijakan publik. “Mahasiswa adalah agent of change, bukan ‘agent of peng’,” tegasnya dalam forum.
Lebih lanjut, Zuhari menyoroti absennya perwakilan pemerintah Aceh dan DPRA dalam kegiatan tersebut. Ia menilai ketidakhadiran itu sebagai indikator lemahnya transparansi pemerintah Aceh terhadap publik.
“Pada diskusi ini jelas pihak pemerintah tidak bisa memberikan kejelasan yang jujur kepada publik. Kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah dan legislatif untuk hadir, tetapi tidak ada satu pun yang datang. Publik ingin tahu bagaimana kejujuran pemerintah Aceh dalam bekerja untuk rakyat. Dan jujur, pemerintah Aceh takut mengungkap kebenaran,” tegas Zuhari.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tanda tanya bagi masyarakat: apakah pemerintah Aceh telah menjalankan fungsi mereka sebagai pemimpin dan wakil rakyat, atau justru menghindar dari tanggung jawab menjelaskan kinerja mereka kepada publik.
