Katacyber.com | Kutacane – Hasil investigasi Biro Katacyber Aceh Tenggara terkesan Tidak Diperdulikan oleh Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, meskipun polemik praktik akademik manipulatif Universitas Gunung Leuser (UGL) telah mencuat ke publik dan ke media sosial, Senin (26/10/2025).
Kepala Biro Katacyber Aceh Tenggara, Reza Irawan Syah Putra menilai sikap kesan acuh tak acuh bupati Aceh Tenggara tersebut merupakan adanya indikasi persekongkolan busuk antara Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry dengan pihak UGL.
“Diam ini bukan hanya menunjukkan kurangnya kepedulian, melainkan mencerminkan abainya pemimpin daerah terhadap krisis moralitas intelektual yang secara fundamental mengancam masa depan generasi Aceh Tenggara. Ada upaya persekongkolan busuk atas nama birokrasi di situ.” ujar Reza.
Menurutnya Reza, perguruan tinggi, terutama yang berada di daerah adalah salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia. UGL sebagai kampus kebanggaan lokal, semestinya mendapat perhatian dan pengawasan serius dari Pemerintah Daerah.
Dia melanjutkan, Ketika dugaan jual beli nilai dan perjokian skripsi telah menjadi buah bibir publik, dan merusak kualitas lulusan, respons yang diharapkan dari seorang kepala daerah adalah tindakan tegas dan bijaksana, bukan sikap menunda atau, lebih buruk lagi, menganggapnya sebagai masalah sepele yang hanya menjadi urusan internal kampus.
“Keengganan Bupati Salim Fakhry untuk menanggapi isu ini secara serius menimbulkan pertanyaan kritis, apakah kepentingan politik atau agenda tertentu lebih diutamakan dari pada integritas pendidikan anak-anak daerah?” tegas Reza.
Reza menerangkan, kepemimpinan yang bijaksana ditandai dengan keberanian mengambil keputusan yang sulit demi kebaikan jangka panjang terhadap generasi muda yang kuliah di UGL.
“Membiarkan praktik manipulatif di UGL terus berlanjut adalah bentuk pembiaran terhadap pengkhianatan intelektual, juga bagian dari praktik pembodohan oleh kepala daerah untuk generasinya sendiri. Hal ini mengirimkan pesan yang berbahaya kepada publik bahwa standar akademik dan kejujuran dapat dinegosiasikan.” kata Reza lagi.
Reza percaya, Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhry memiliki kewenangan dan tanggung jawab moral untuk menginisiasi koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin transparansi dan pembersihan di lingkungan akademik UGL dari praktik manipulatif yang sengaja dibiarkan untuk menguntungkan segelintir orang dalam sistem birokrasi UGL yang membahayakan masa depan pendidikan tinggi Aceh Tenggara. Terlebih kampus tersebut berada di bawah kendali politik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
“Bupati Salim Fakhry didesak untuk segera keluar dari zona kebisuannya terkai kondisi politik di UGL. Tunjukkan kepemimpinan yang berwibawa dengan memandang isu UGL ini sebagai krisis strategis daerah, bukan sekadar riak-riak kecil.” tutur Reza.
Dia meminta harus ada langkah bijaksana untuk memfasilitasi audit integritas yang independen dan menyeluruh. Karena, seorang pemimpin sejati tidak akan membiarkan masa depan daerahnya dipertaruhkan hanya karena enggan menyentuh masalah yang pelik.
“Integritas pendidikan adalah mahkota daerah, jika mahkota itu ternoda, maka kewibawaan daerah pun akan luntur.” tutup Reza.
