Oleh : Danu Abian Latif (Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia)
Di era media sosial, negara seolah memiliki panggung baru untuk menunjukkan kepedulian. Setiap bencana segera direspons dengan unggahan resmi, konferensi pers singkat, foto rombongan pejabat mengenakan rompi lapangan, dan kalimat yang terdengar meyakinkan terkendali, tertangani, aman. Namun di balik layar gawai, di desa-desa yang terendam banjir, realitas berjalan ke arah sebaliknya. Bantuan terlambat, listrik mati berminggu-minggu, air bersih tak tersedia, harga kebutuhan pokok melonjak, dan warga dipaksa bertahan sendiri. Inilah bahaya besar birokrasi yang lebih sibuk memoles citra di media sosial ketimbang memastikan kebijakan bekerja di lapangan.
Fenomena ini bukan sekadar soal komunikasi publik yang buruk, melainkan gejala pembodohan sistematis. Ketika pernyataan pejabat tidak sejalan dengan kondisi nyata, publik diarahkan untuk percaya bahwa negara telah bekerja optimal, padahal di lapangan kegagalan justru menumpuk. Media sosial menjadi alat kosmetik kekuasaan menutup luka struktural dengan filter optimisme.
Dalam banyak peristiwa banjir besar di Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi, pola yang sama terus berulang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana paling sering terjadi di Indonesia, dengan ratusan kejadian setiap tahun. Namun tingginya frekuensi ini tidak berbanding lurus dengan kesiapsiagaan dan kecepatan pemulihan. Yang meningkat justru produksi konten pejabat kunjungan singkat, rapat dadakan, dan klaim persentase pemulihan yang sulit diverifikasi.
Salah satu contoh paling mencolok adalah pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 93 persen listrik di Aceh telah menyala pasca banjir. Pernyataan ini viral dan dijadikan dasar bahwa pemulihan berjalan cepat. Namun di banyak gampong, warga masih hidup dalam gelap lebih dari dua hingga tiga minggu. Anak-anak tidur dengan lilin, ponsel tak bisa diisi daya, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Ketika klaim 93 persen dihadapkan pada satu desa saja yang masih gelap, negara sering berdalih bahwa itu hanya sebagian kecil. Di sinilah logika statistik dipakai untuk meninabobokan bosnya tapi merugikan rakyatnya.
Hal serupa terjadi pada pernyataan pejabat PLN yang menyebut sistem kelistrikan sudah stabil pada hari tertentu. Stabil bagi sistem tidak selalu berarti hidup bagi warga. Jaringan mungkin tersambung di gardu induk, tetapi kabel ke rumah-rumah rusak, tiang roboh, dan akses jalan tertutup lumpur. Stabilitas versi laporan teknis dipaksakan menjadi stabilitas versi kehidupan sosial.
BNPB pun tak luput dari kritik. Dalam banyak rilis resmi, BNPB kerap menyatakan situasi terkendali, logistik cukup, dan pengungsi tertangani. Namun laporan lapangan dari relawan independen, organisasi kemanusiaan, dan warga menunjukkan sebaliknya. Distribusi bantuan tidak merata, dapur umum terbatas, dan banyak wilayah terisolasi tidak tersentuh. Perbedaan narasi ini menciptakan ilusi bahwa negara hadir, padahal kehadiran itu sering bersifat simbolik.
Masalah lain yang kerap disederhanakan adalah soal kerusakan lingkungan. Ketika banjir bandang membawa kayu-kayu besar dari hulu, pejabat dengan enteng menyatakan bahwa itu bukan hasil illegal logging. Pernyataan ini seolah ingin memutus kaitan antara bencana dan kebijakan pengelolaan hutan. Padahal data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa deforestasi, pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan hutan masih menjadi persoalan serius. Mengatakan kayu hanyalah kayu alam tanpa audit terbuka justru memperkuat kecurigaan publik bahwa negara enggan bercermin.
Ironisnya, di tengah penderitaan warga, kunjungan pejabat sering berubah menjadi wisata bencana. Menteri, anggota DPR, hingga pejabat daerah datang beriringan, berfoto dengan ekspresi prihatin, meninjau sebentar, lalu pergi. Agenda utama bukan mendengar, melainkan dilihat. Bencana menjadi latar panggung dramatisasi empati, sementara warga hanya menjadi figuran.
Kunjungan-kunjungan ini jarang disertai tindak lanjut konkret yang terukur. Tidak ada transparansi soal berapa rumah yang benar-benar dibangun kembali, berapa lama listrik menyala penuh, kapan air bersih tersedia, dan bagaimana nasib anak-anak yang kehilangan sekolah. Yang ada justru unggahan foto dengan caption kepedulian.
Dampak paling berbahaya dari birokrasi kosmetik ini adalah hilangnya kepercayaan publik. Ketika warga berkali-kali mendengar klaim yang tidak sesuai kenyataan, mereka belajar untuk tidak percaya. Ketidakpercayaan ini berbahaya dalam situasi bencana, karena kepercayaan adalah fondasi koordinasi dan kepatuhan. Tanpa kepercayaan, imbauan evakuasi diabaikan, data resmi diragukan, dan solidaritas sosial tergerus.
Lebih jauh, pembodohan publik melalui narasi palsu mengaburkan akar masalah. Banjir diperlakukan sebagai musibah alam semata, bukan sebagai akibat dari tata ruang buruk, deforestasi, pembangunan serampangan, dan lemahnya penegakan hukum. Selama negara sibuk memoles citra, evaluasi kebijakan tak pernah benar-benar dilakukan.
Secara ekonomi, kegagalan penanganan banjir berdampak panjang. Data BPS menunjukkan bahwa bencana alam berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemiskinan sementara. Rumah hancur, pekerjaan hilang, harga pangan naik, dan BBM langka. Namun narasi resmi sering berhenti pada fase tanggap darurat, seolah setelah air surut masalah selesai.
Fenomena birokrasi pencitraan ini juga mencerminkan krisis etika pemerintahan. Negara yang sehat seharusnya berani mengakui keterbatasan, bukan menutupinya dengan klaim optimistis. Kejujuran dalam krisis bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Sayangnya, budaya politik kita masih memandang pengakuan gagal sebagai aib, bukan sebagai titik awal perbaikan.
#StopPembodohanPublik bukan sekadar tagar, melainkan seruan moral. Publik berhak atas informasi yang jujur, akurat, dan berpihak pada korban. Media sosial pejabat seharusnya menjadi sarana akuntabilitas, bukan alat propaganda.
Selama birokrasi lebih sibuk merawat citra daripada memperbaiki sistem, selama pejabat lebih takut pada kritik daripada pada penderitaan rakyat, maka setiap bencana akan selalu melahirkan bencana lanjutan. Bukan hanya banjir air, tetapi banjir kebohongan. Dan di tengah banjir itulah, publik perlahan ditenggelamkan.
