Katacyber.com | Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pembenahan sistem politik dan demokrasi di Indonesia, khususnya terkait usulan pilkada tidak langsung melalui DPRD, terus menuai berbagai tanggapan positif. Salah satu dukungan datang dari Relawan Prabowo Gibran Experience (PGX), yang menyebut langkah ini sebagai upaya strategis untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia yang kian terancam oleh praktik politik biaya tinggi.
Juru Bicara PGX, Agung Suprio menyebut bahwa permasalahan utama dalam demokrasi Indonesia adalah maraknya politik uang yang menciptakan beban ekonomi dan degradasi moral.
“Biaya politik yang tinggi tidak hanya membebani calon kepala daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kebijakan publik setelah mereka terpilih. Gagasan Pak Prabowo adalah langkah penting untuk menyelesaikan masalah ini secara sistemik,” ujar juru bicara PGX melalui pernyataan tertulisnya kepada KataCyber, Minggu (22/12/2024).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, juga menambahkan perspektif penting terkait urgensi pembenahan ini. Menurutnya, praktik politik uang dan transaksi suara yang semakin masif telah menjadikan demokrasi lebih mirip pasar transaksi. Ia bahkan mengungkapkan bahwa akumulasi biaya politik dalam setiap siklus pemilu di Indonesia bisa mencapai angka fantastis, hingga Rp1.000 triliun.
Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa biaya politik dalam Pemilu 2024 di Indonesia mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp1.000 triliun.
Menurut Doli, angka tersebut mencakup berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh para calon legislatif (caleg) dan peserta pemilu lainnya di luar biaya resmi penyelenggaraan pemilu. Ia menjelaskan bahwa setiap partai politik memiliki ribuan caleg yang bersaing untuk kursi di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota. Jika rata-rata setiap caleg mengeluarkan dana sebesar Rp1 miliar, total pengeluaran secara nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, biaya tambahan dari calon presiden dan wakil presiden, serta praktik politik uang seperti pembagian sembako dan serangan fajar, turut menambah besarnya angka tersebut.
Doli menekankan bahwa tingginya biaya politik ini tidak hanya membebani para kandidat, tetapi juga berpotensi merusak moral bangsa akibat maraknya praktik politik transaksional. Ia mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, demokrasi Indonesia dapat terjebak dalam lingkaran setan korupsi dan transaksi kekuasaan.
Oleh karena itu, Doli mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem politik dan demokrasi di Indonesia, termasuk mempertimbangkan format pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD sebagai salah satu solusi untuk menekan biaya politik yang tinggi.
“Angka ini mencerminkan beban yang luar biasa besar, baik bagi kandidat maupun masyarakat. Jika situasi ini dibiarkan, demokrasi kita akan terjebak dalam lingkaran setan korupsi dan transaksi kekuasaan,” ujar Doli. Ia menegaskan bahwa format pilkada tidak langsung, meskipun membutuhkan evaluasi mendalam, berpotensi memangkas biaya politik secara signifikan.
Lebih jauh, Doli menyebut bahwa pembenahan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut moralitas demokrasi. “Degradasi moral yang terjadi akibat politik biaya tinggi bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga melemahkan institusi-institusi demokrasi kita,” tegasnya.
Komitmen PGX dan Masa Depan Demokrasi
Ketua Umum PGX, Ariasa Hadibroto Supit, memastikan bahwa organisasinya akan mengambil peran aktif dalam mendukung langkah pembaruan ini. Melalui edukasi publik dan advokasi kebijakan, PGX akan mendukung penuh dalam mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berintegritas.
“Investasi dalam pembenahan sistem politik adalah langkah yang tidak bisa ditunda. Kami mendukung penuh gagasan Presiden Prabowo, karena ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga tentang menciptakan kepemimpinan yang benar-benar berdedikasi untuk rakyat,” kata Ariasa.
Ia juga menyerukan kepada masyarakat agar melihat usulan ini secara positif, sebagai bagian dari proses perbaikan jangka panjang. “Jika kita berhasil menekan biaya politik, maka pemimpin yang lahir akan memiliki fokus lebih pada pengabdian, bukan pada pengembalian modal politik,” pungkasnya.
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, termasuk PGX dan Partai Golkar, langkah konkret untuk memperbaiki sistem politik Indonesia diharapkan segera diambil. Reformasi ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau elit politik, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat, berbiaya rendah, dan berintegritas tinggi.
