Isu terkait buruknya pelayanan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh kembali mencuat. Di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan akses air bersih secara layak, justru muncul indikasi “pelacuran” anggaran yang dilakukan oleh internal perusahaan daerah tersebut. Seharusnya, PDAM sebagai badan usaha milik daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan publik, khususnya dalam hal distribusi air bersih yang sangat vital bagi kehidupan warga.
Sudah saatnya pelayanan PDAM dibenahi secara serius, terutama dalam konteks semangat syariah yang selalu dikedepankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Pelayanan publik yang berbasis syariah harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, yang terjadi saat ini malah sebaliknya. Pemerintah seolah-olah lebih memilih untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat dengan alasan kekurangan anggaran.
Label “syariah” yang tersemat pada identitas kota ini seharusnya menjadi panduan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan sekadar dimaknai dalam konteks moral atau etika saja. Melayani masyarakat dengan menyediakan air bersih yang terjangkau, berkualitas, dan merata adalah wujud konkret dari prinsip-prinsip syariah yang sejatinya mengutamakan kemaslahatan umat. Sayangnya, hingga saat ini, distribusi air bersih di Banda Aceh masih jauh dari harapan.
Sangat disayangkan, hingga hari ini alasan klasik “kekurangan anggaran” masih sering dijadikan tameng oleh PDAM untuk menutupi ketidakmampuan dalam meningkatkan pelayanan. Namun, bila kita telaah lebih dalam, anggaran yang dikelola PDAM seharusnya cukup untuk mendanai perbaikan sistem distribusi air dan memenuhi standar pelayanan yang layak. Sebagai perusahaan daerah yang dibiayai oleh rakyat, seharusnya PDAM lebih bertanggung jawab dan transparan dalam penggunaan anggaran.
Padahal, kepemimpinan Aiyub selaku Direktur Utama PDAM telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Namun, selama itu juga, PDAM Tirta Daroy tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan kualitas dan cakupan layanan air bersih. Tugas utama seorang pemimpin adalah menciptakan perubahan yang lebih baik, namun hal ini tidak dapat diwujudkan hanya dengan alasan anggaran yang terbatas. Keberhasilan PDAM dalam menjalankan tugasnya sebagai perusahaan daerah sangat bergantung pada kepemimpinan yang visioner dan inovatif.
Sudah cukup. Jika tidak mampu membawa perubahan, maka sudah sepatutnya Dirut PDAM dicopot. PDAM Tirta Daroy bukan tempat aman bagi para tim sukses yang mencari posisi, melainkan lembaga pelayanan publik yang seharusnya diawasi secara ketat dan transparan. Jangan sampai hanya karena posisinya yang sudah lama, sistem yang tidak berfungsi tetap dipertahankan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki semangat dan komitmen untuk memperbaiki pelayanan dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Kepada Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, kami mendesak untuk segera melakukan inspeksi mendadak terhadap penggunaan anggaran PDAM. Transparansi bukan hanya jargon kampanye, tetapi harus menjadi kebijakan nyata di lapangan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama agar tidak ada penyalahgunaan yang merugikan rakyat.
Selain itu, DPRK Banda Aceh juga harus turun tangan. Lembaga legislatif daerah tersebut wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM, khususnya di bawah kepemimpinan Aiyub. Kinerja yang stagnan dan minim solusi tidak boleh terus dipertahankan. DPRK harus memanggil pihak PDAM dan meminta laporan detil mengenai penggunaan anggaran dan progres perbaikan sistem distribusi air. Evaluasi ini bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sudah saatnya pelayanan air bersih di Banda Aceh benar-benar berpihak pada rakyat bukan pada kelompok, bukan pada tim sukses, dan bukan pada segelintir elite yang bermain anggaran. Masyarakat sudah lelah dengan janji-janji kosong dan alasan yang tidak berdasar. Kini saatnya para pemimpin mengambil sikap tegas untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa hak rakyat akan terpenuhi dengan baik.
*Penulis Teuku Sibak Agam perhatian pembodohan berkedok religi
