Oleh Zulfata (Ketua Umum Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh)
Kehadiran Menteri Bahlil Lahadalia ke Aceh menghadirkan diskursus lanjutan terkait polemik Blok Andaman, berbagai komunikasi politik “ngaret” bermunculan dari tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk di dalamnya menteri terkait hingga tanggapan Gubernur Aceh. Meski diplomasi politik tarik-ulur terus berlanjut agar pihak Aceh dan investor saling diuntungkan. Namun argumentasi seperti-“akan diselesaikan secara adat”, “setengah kamar” dan seterusnya secara tidak langsung bagian celah politik berballas pantun tipu-tipu dihadapan rakyat Aceh.
Saat ini, Pemerintah Aceh masih belum mampu menjawab pertanyaan rakyat Aceh terkait dimana keadilan yang didapat rakyat Aceh dalam kontrak Blok Andaman. Di tengah simpang-siur pandangan terkiat Blok Andaman, hingga kini belum ada transparansi menuju keadilan bagi rakyat Aceh. Di waktu bersamaan, Pemerintah Aceh tampak “berpura-pura” mendesak agar penyambungan pipa jalur Arun dapat dilakukan, sementara itu, tanggapan kementerian terkait bahwa penyaluran “minyak/gas” Blok Andaman tidak dapat dilakukan karena alasan harga kompetitif harga. Artinya berseberangan argumentasi dan pandangan politik penguasaan sumber ada alam Aceh semakin menanjak naik.
Jika dicermati dari rekam jejak komunikasi politik antara Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) dengan Menteri Bahlil, kedua tokoh tersebut sama-sama memiliki kelebihan asbun (asal bunyi) untuk sekedar populis. Dapat dibayangkan ketika waktu terus berjalan, kontrak investasi Blok Andaman belum juga transparan, angka “4%” dan “6%” yang dimaksud masih menjadi rasionalitas bahwa rakyat Aceh belum mendapat keadilan dengan tidak menyebutnya rakyat Aceh masuk dalam jebakan tipuan politik.
Dalam sengkarut politik di balik investasi Blok Andaman ini dapat ditarik sebuah hipotesi bahwa Aceh sedang mengalami siapa tipu siapa? Apakah Aceh “kembali” ditipu Menteri Bahlil? Atau Aceh “kembali” ditipu Gubernur Aceh? sebab kedua tokoh ini memiliki kemampuan politik adaptif dan sangat lentur, dengan tidak menyebutnya dua tokoh tersebut mengalami krisis integritas bagi rakyat.
Padahal, Dengan sedikit saja diberikan kelonggaran politik bagi Aceh untuk dibuka ruang aspirasi rakyat Aceh terkait apakah investasi Blok Andaman dapat membawa Aceh keluar dari kondisi kemiskinan ekstrim dan pengangguran akut? Seterusnya, di era kepemimpinan Gubernur Aceh yang cenderung “halu” investasi masa kini belum terliat komitmen kuat agar rakyat Aceh dapat keluar dari jebakan pengangguran dan pengelolaan anggaran Aceh yang hanya menguntungkan golongan tertentu di lingkaran politiknya gubernur. Aceh terus tersandra dari masa ke masa, dari rezim ke rezim.
Polemik Blok Andaman yang terus ditanggapi oleh berbagai pihak saat ini adalah bagian spirit rakyat Aceh tidak lagi ingin ditipu, baik dari kalangan pejabat level menteri, gubernur maupun Presiden RI. Sebab rakyat Aceh sudah tercatat dalam sejarah politiknya rawan tertitpu soal invetasi, baik soal investasi insfrastruktur pabrik, pelabuhan hingga titik pertambangan minyak dan gas.
Ironis bagi Aceh ketika kekayaan alamnya berlimpah, namun di waktu bersamaan tingkat pendapat dan daya beli rakyat Aceh sangat rendah. Perekonimian Aceh masih bergantung pada putaran APBA, ditambah lagi dampak bencana Aceh belum pulih total. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah kehadiran Blok Andaman dan skema bisnis yang dijalankan benar-benar mampu menjadikan Aceh keluar dari jebakan kemiskinan dan penganggurannya? Atas simpang-siur dan dominan politik tipu-tipu di balik sekama bisnis Blok Andaman inilah menjadi bukti penanda bahwa Aceh akan terus melarat meski kekayaan alamnya berlimpah.
Dalam kepemimpinan Gubernur Aceh hari ini, memang tidak banyak yang diharapkan, terutama dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia di Aceh berbasis ekonomi. Selain faktor posisi tawar kekuatan politik Gubernur Aceh masih cenderung sebagai “boneka” pemerintah pusat, juga Gubernur Aceh hari ini masih belum merdeka dari politik memperkaya diri anak, istri dan krooni-kroninya.
Disadari atau tidak, rakyat Aceh terus dijadikan penonton atas kekayaan wilayahnya. Hal ini bukan soal tidak nasionalisnya publik Aceh, namun ini soal “nasionalis energi” apakah benar-benar menjamin praktik keadilan ekonomi bagi rakyat Aceh? Apakah politik “nasionalis hukum” benar-benar memberi jaminan hukum atas kekhususan hukum yang dimiliki Aceh? dari pertanyaan-pertanyaan tersirat inilah sejatinya rakyat Aceh tidak boleh diam, dan tidak boleh sekedar menjadi penonton sembari mulut kekuasaan cenderung berkata bohong seolah-olah memberi harapan bagi keuntungan terhadap rakyat Aceh.
