Penulis: Zuhari Alvinda Haris (Ketua Senat Mahasiswa UIN Ar-raniry Banda Aceh)
Jembatan enang-enang merupakan gerakan Rakyat yang ril tanpa manipulasi. Rakyat bergerak atas dasar hati nurani tanpa ada intervensi pihak manapun. Jembatan enang-enang juga salah satu bentuk kode keras atas kemunafikan pemerintah yang selalu memberikan angan-angan tanpa ujung kepada masyarakat. Dan mereka membuktikan bahwa gerakan Rakyat yang bersatu adalah kekuatan nyata yang tidak bisa dibungkam oleh pemerintah zalim. Disaat proses pembangunan jembatan enang-enang terjadi fenomena yang diluar prediksi masyarakat. Masyarakat yang menargetkan jembatan enang-enang hanya sekedar jalur alternatif sembari menunggu jembatan pembaharuan dari pemerintah tahun 2027 malah dihalangi dan dilarang oleh pemerintah Aceh untuk diperbaiki. Apakah pemerintah takut kedok busuknya terbongkar atas ketidaksanggupan pemerintah dalam menangani bencana Aceh?. Seharusnya pemerintah Aceh jangan merasa sentimen dengan masyarakat. Pemerintah harus berterimakasih atas besarnya bantuan masyarakat terhadap proses perbaikan jalan lintas yang dinilai sangat krusial bagi masyarakat. Dan pemerintah Aceh harus meminta maaf kepada masyarakat karena mencoba menghalangi inisiasi positif masyarakat demi kepentingan mereka sendiri. Jika pemerintah merasa diri gagal menjalankan tanggungjawab itu, masyarakat masih sanggup dan kuat untuk membangun apapun yang mereka butuhkan.
Dengan ikhtiar yang kuat, bapak syahrial yang notabene nya mantan ketua mukim mengambil langkah yang sangat strategis dengan modal menjual tanahnya untuk menyatakan komitmen bahwasanya alternatif jalan yang vital menjadi penghubung antara bener meriah dan bireun sebelum adanya jalan permanen yang dibangun pemerintah harus ada. Dengan konsolidasi yang dibangun secara rapi dan terstruktur masyarakat merasa pembangunan jalan alternatif adalah hal yang sangat wajib dilakukan. Dan segala sumbangan datang berbagai pelosok baik masyarakat setempat, pengusaha lokal dan luar, tokoh masyarakat, serta donasi lainnya hingga terkumpul total anggaran yang diperkirakan lebih kurang satu miliyaran rupiah. Jembatan enang-enang bukanlah sekedar bentuk kolektif kolegial belaka. Jembatan enang-enang merupakan bentuk kedaulatan rakyat Aceh yang sudah muak dengan pemerintah akan janji-janji manis.
Gerakan ini mengingatkan dengan sebuah tragedi besar pada tahun 1948 bagaimana Indonesia mengambil kemerdekaan dari Belanda atas bantuan Aceh. Rimba raya dan Puncak Monas jadi saksi bisu yang tak pernah terlupakan bahwa Aceh bukan sekedar bagian dari Indonesia melainkan kakak tertua yang harus dihormati dan disegani. Indonesia lahir dari rahim Aceh, tanpa Aceh Indonesia tak bisa merdeka dengan sendirinya. Namun, hal yang terjadi malah sebaliknya Aceh terus menerus diitipu oleh Indonesia. DI/TII, dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bukanlah gerakan yang lahir tanpa basa basi. Mereka hadir atas kesengsaraan masyarakat dan kemunafikan Indonesia yang selalu merampas apa saja yang seharusnya menjadi milik Aceh. Sumber daya alam, semua dikeruk, diambil dan dibawa kejakarta hingga terjadinya Tsunami kedua setelah 2004 (banjir bandang) Aceh juga masih dibohongi dan dikhianati. Padahal bencana yang datang adalah efek dari kezaliman pemerintah Indonesia-Aceh yang selalu mengeruk hasil bumi tanpa ada perbaikan lingkungan. Hutan habis dibabat, izin tambang berhamburan, kayu-kayu diambil dan dibawa ke luar Aceh. Pejabat dapat setoran masyarakat tinggal kotoran dari hasil tangan-tangan biadab yang tidak bertanggungjawab. Dan pemerintah yang seharusnya menjadi tanggungjawab sepenuhnya juga masih abai dan lalai atas kesengsaraan rakyat.
Maka demikian, gerakan tersebut menyampaikan pesan tersirat bahwa masyarakat Aceh masih peka dengan politik kebudayaan. Yang mana Sejarah menjadi kekuatan besar atas gerakan yang dibangun oleh masyarakat bener meriah. Mereka percaya disaat masyarakat bersatu dan mempunyai rasa memiliki maka semua yang terjadi akan dilewati dengan mudah. Dan jembatan enang-enang dilihat menjadi pemantik awal akan adanya gerakan yang lebih besar terjadi di Aceh. Kedaulatan tidak hadir dengan pemberian semata, ia harus dicari dan direbut atas dasar kesejahteraan. Dan masyarakat Aceh yang lain harus peka dengan keadaan sekarang kalau masyarakat harus bersatu melawan kezaliman pemerintah yang tuli dan buta dengan kondisi rakyat Aceh hari ini.
