Oleh Budi Hasan (Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Serambi Mekah)
Blok Andaman kembali menjadi harapan baru bagi Aceh. Cadangan gas yang disebut-sebut sangat besar diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik optimisme tersebut, masih ada satu pertanyaan besar yang hingga kini belum dijawab secara terang: bagaimana sebenarnya kontrak pengelolaan Blok Andaman, dan sejauh mana kepentingan rakyat Aceh dilindungi di dalamnya?
Sebagai mahasiswa, saya melihat masyarakat lebih sering disuguhi informasi mengenai besarnya potensi gas yang ditemukan. Namun, penjelasan mengenai isi kontrak, masa berlaku pengelolaan, pembagian manfaat, keterlibatan tenaga kerja lokal, hingga rencana pembangunan industri hilir di Aceh masih minim diketahui publik.
Padahal, Blok Andaman berada di wilayah Aceh. Sudah sepatutnya masyarakat mengetahui bagaimana kekayaan alam tersebut akan dikelola, siapa yang memperoleh manfaat terbesar, dan apa dampaknya bagi masa depan Aceh. Transparansi bukanlah sesuatu yang berlebihan untuk diminta, melainkan hak setiap masyarakat atas sumber daya yang berada di daerahnya.
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan berarti menolak investasi. Sebaliknya, masyarakat Aceh menyambut baik setiap investasi yang mampu membawa perubahan dan kemajuan. Namun, sebesar apa pun nilai investasi yang masuk, semuanya akan kehilangan makna apabila manfaatnya tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sayangnya, hingga hari ini kita masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran, serta kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini membuat masyarakat semakin kritis setiap kali mendengar kabar mengenai proyek-proyek besar yang memanfaatkan kekayaan alam Aceh.
Jangan sampai Blok Andaman hanya menjadi cerita tentang besarnya cadangan gas, sementara masyarakat Aceh kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Yang dibutuhkan hari ini adalah keterbukaan.
Pemerintah Aceh perlu menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang telah diperjuangkan dalam pengelolaan Blok Andaman. Pemerintah pusat, SKK Migas, dan perusahaan pengelola juga perlu membuka informasi yang dapat diketahui publik agar tidak muncul spekulasi, keresahan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
Kegelisahan kami sebenarnya sangat sederhana. Sampai kapan kontrak pengelolaan Blok Andaman berlaku? Apa manfaat nyata yang akan diterima Aceh dari proyek sebesar ini? Apakah masyarakat Aceh akan menjadi pelaku utama atau hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri? Apakah putra-putri Aceh akan memperoleh kesempatan kerja yang layak? Dan apakah gas dari Blok Andaman akan diolah di Aceh sehingga melahirkan industri baru, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, atau justru seluruh manfaat besarnya akan mengalir ke luar Aceh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut lahir bukan karena kami menolak investasi, melainkan karena kami ingin memastikan bahwa kekayaan alam Aceh benar-benar dikelola secara adil, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang selama ini menjadi pemilik sah tanah dan laut tempat sumber daya itu berasal.
Sudah terlalu lama Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi masih bergulat dengan berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Generasi muda tidak ingin melihat sejarah itu kembali terulang. Kami ingin kekayaan alam Aceh benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan investasi.
Blok Andaman harus menjadi titik balik. Kekayaan gas yang dimiliki Aceh tidak boleh hanya menjadi kebanggaan di atas kertas, tetapi harus mampu melahirkan lapangan kerja, membangun industri, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat perekonomian daerah, dan menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Karena sebesar apa pun kekayaan yang tersimpan di bawah laut Aceh, semuanya akan kehilangan arti apabila rakyatnya masih hidup dalam kesulitan.
Aceh tidak membutuhkan kabar tentang betapa kayanya Blok Andaman. Aceh membutuhkan kepastian bahwa kekayaan itu benar-benar dikelola secara transparan, berpihak kepada daerah, dan kembali sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Dengan lobi-lobi yang sudah ada, layaklah kita bertanya; sepengecut itukah Pemerintah Aceh?
