Katacyber.com | Meulaboh — Peristiwa ribuan warga yang memadati Meuligoe Gubernur Aceh pada Kamis, (5/6), karena isu pembagian uang meugang, bukan sekadar insiden biasa. Meski informasi itu ternyata hoaks, reaksi rakyat menunjukkan satu kenyataan pahit yang sudah lama diam di balik wajah Aceh yang katanya kaya: ketimpangan dan ketidakpastian hidup masih merajalela.
Fenomena ini bukan soal salah tempat atau miskomunikasi. Ini tentang rakyat yang merasa tidak punya tempat lain untuk berharap. Ketika Meuligoe simbol kekuasaan menjadi tujuan ribuan orang untuk mencari harapan, maka yang harus kita tanya bukan siapa yang menyebar hoaks, tapi mengapa rakyat begitu mudah terpancing olehnya? Jawabannya sederhana dan menyesakkan: karena mereka lapar. Karena mereka miskin.
Gusti Fernandi, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Teuku Umar (HIMMA FEB UTU),
mengatakan dengan tepat: “Jika rakyat rela berdesak-desakan karena sebuah kabar yang belum pasti, itu bukan karena mereka serakah, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain.” Kalimat ini mestinya mengguncang nurani para pemegang kebijakan.
Aceh bukanlah provinsi miskin secara sumber daya. Kita punya gas, batu bara, tambang emas, perikanan, hutan, dan lahan perkebunan yang luas. Bahkan, dalam lima tahun terakhir (2020–2024), Aceh mendapat Rp29,88 triliun dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Tapi ironisnya, kemiskinan di Aceh masih tertinggi di Sumatera: 12,64% per Maret 2024, menurut BPS. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Maka, pertanyaannya jelas: untuk siapa sebenarnya kekayaan Aceh ini bekerja? Kalau bukan untuk rakyatnya, lalu untuk siapa?
Lebih memilukan lagi, ketika ada pejabat atau elit yang dengan mudahnya menyalahkan rakyat karena “salah tempat meminta bantuan”. Padahal, mereka datang bukan karena tidak tahu alamat dinas sosial, tapi karena merasa tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Jika kekuasaan tidak menjangkau rakyat, maka rakyat akan datang sendiri dengan caranya sendiri. Dan hari itu, cara mereka adalah menunggu di pagar Meuligoe dengan harapan dan perut kosong.
Sebagai mahasiswa, HIMMA FEB UTU tidak tinggal diam. Mereka menyerukan tiga langkah konkret:
1. Audit dan transparansi pengelolaan Dana Otsus dan APBA, terutama untuk program penanggulangan kemiskinan.
2. Penguatan sistem perlindungan sosial yang berbasis data akurat dan benar-benar responsif terhadap realitas di lapangan.
3. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan partisipatif, dengan pelibatan kampus, pemuda, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan publik.
Langkah-langkah ini bukan sekadar usulan teknokratis. Ini adalah seruan agar para pemangku kekuasaan kembali pada akar tanggung jawab mereka: menyejahterakan rakyat.
Sudah waktunya kita berhenti memamerkan kekayaan Aceh di panggung seminar dan mulai membagikannya secara adil di tanah sendiri. Karena jika di tanah yang subur masih tumbuh kemiskinan, maka yang rusak bukan tanahnya, tapi sistem yang mengaturnya.
Dan pada akhirnya, kekayaan yang tidak membuat rakyat sejahtera bukanlah anugerah, melainkan kutukan sejarah yang kita biarkan terus berulang.
