Oleh Zulfata (Ketua Umum DPP Angkatan Muda Mudi Perjuangan Aceh)
Pertanyaan sosial-politik di atas bagian dari tidak ingin berbasa-basi untuk mengurai kotak pandora kemiskinan Aceh. Dari dua polemik pengelolaan Arun berakhir tragis dan permulaan pengelolaan Blok Andaman telah menggiring publik bahwa ada pihak pemangku kebijakan yang dengan sengaja memiskinkan Aceh melalui praktik politik ketidakadilan dan memperkaya diri tanpa sedikitpun perhatian dengan seluruh nasib rakyat Aceh.
Konsep klasik kolonialisme yang mengakatakan tidak ada kemakmuran di daerah kaya energi mungkin ada benarnya. Aceh mungkin mengalami kutukan teori klasik tersebut. Energi; mulai dari gas, minyak, emas, biji besi, batu bara dan seterunya terus “dikeruk” (eksploitasi) puluhan tahun, namun masyarakatnya tetap miskin, membenihkan pengangguran, dan metritokrasi hanya sebatas slogan formalitas.
Konflik senjata kini tidak lagi menjadi alasan, Aceh sudah damai, namun konflik interest terus mewabah, dimainkan oleh beberapa orang yang gesit bermain di belakang layardan bertopeng bagaikan pahlawan. Dalam polemik Blok Andaman misalnya, pemerintah pusat tidak akan main sendiri tanpa ada pihak perwakilan Aceh yang nekat “menjual Aceh”. Panggung politik sandiwara Pemerintah dan DPRA masa ini layak tidak dapat dipercaya lantaran aspek tansparansi dan kredebelitasnya mengalami gangguan akut.
Transparansi politik adalah penyebab utama Aceh hari ini. Sehingga publik di Aceh tidak mengetahui siapa yang bermain apa, siapa yang berperan apa, siapa yang menjual apa. Maling teriak maling mewabah di kursi pemerintah dan parlemen Aceh. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan rakyat Aceh hanya sekedar menjadi penonton dan bingung saat mendengar potensi kekayaan alamnya.
Jika dipaksa menyebutkan jabatan, maka ada nama gubernur Aceh, Ketua DPRA, Menteri terkait dan kemudian Presiden RI. Jadi, rentetan nama inilah yang patut ditelaah siapa sebetulnya di antara mereka yang sedang melakukan pemiskinan Aceh secara terstruktur. Kondisi ini diperparah karena pejabat Aceh mudah dibeli, tak gentar menjual daerahnya demi mendapat kuasa, koneksi politik bisnis dan kue kekuasaan jangka panjang.
Disadari atau tidak, Aceh hari ini mengalami double sentralisasi kebijakan, satu sisi ditimpa sentralisasi kebijakan pemerintah pusat, sisi ke dua sentralisasi politik lokal. Desentraliasi hanya bahasa hukum yang tak berwujud realistis. Personal politik tertentu telah suskses melangkahi proses hukum yang semestinya. Suatu naskah kontrak perusahaan yang menggarap Blok Andaman hari ini belum juga terpampang di ruang publik. Yang terjadi justru kegaduhan tidak berarti, nuansa politis dan manipulasi justru semakin berkembang dari pada upaya penyelesaian secara ril. Buktinya, hingga kini, rakyat Aceh belum juga menyaksikan sampai kapan pihak-pihak terkait yang memiskinkan Aceh tersebut belum juga duduk bersama membicarakan nasib pengelolaan Blok Andaman yang mulai dicurigai sebagai Arun kedua bagi Aceh. Yang terjadi justru “sandiwara surat menyurat” antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Tolak sini, nego sana, gertak sini, untung sana. Begitu seterusnya politik Aceh hari ini bekerja.
Percaya atau tidak, dengan postur politik hari ini, siapa yang berani menjamin di bawah kendali Gubernur Aceh saat ini mampu mengelola Blok Andaman? Sebaliknya, siapa yang mampu menjamin pemerintah pusat mampu mengelola Blok Andaman tanpa mengulangi perisrtiwa Arun? Atas dasar inilah publik mesti jeli melihat bahwa selama belum ada transparansi dan pertemuan serius soal ini akan menjadi polemik tanpa solusi nyata.
Hari ini, publik Aceh paham seberapa kuatnya power politik Gubernur Aceh dengan tidak menyebutnya Gubernur Aceh sebagai “boneka” menteri tertentu dan tak berdaya habis-habisan membela kepentingan rakyat Aceh. Pengelolaan bencana Aceh menjadi bukti bagaimana lemahnya power politik Gubernur Aceh dalam mempercepat masa pemulihan bencana Aceh.
Pembaca jangan sebut bahwa hal ini tidak ada hubunganya dengan Gubernur Aceh, atau tidak ada hubungannya dengan penanganan bencana dengan polemik Blok Andaman, sebab semua ini memiliki tarik-menarik politik yang terhubung dengan jabatan-jabatan yang sengaja memiskinkan Aceh yang dimaksud.
Aceh memang kaya energi, tetapi Aceh miskin transparansi, miskin nyali bahkan hingga kini belum ada gerakan kolektif atau gelombang massa untuk turun ke jalan dalam rangka menggugat ketidakadilan yang dialami Aceh. Sudah saatnya rakyat Aceh tegas menyikapi sandiwara para penguasa yang sengaja memiskinkan Aceh kaya tapi miskin ini.
Sudah saatnya kekayaan Aceh berbanding lurus dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Aceh. Sudah saatnya pula kemiskinan ekstrim Aceh diakhiri tanpa ada pembodohan politik yang dipertontonkan penguasa hari ini. Merdeka rakyat Aceh!
