Katacyber.com | Aceh Barat Daya – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melayangkan ultimatum keras kepada Bupati Abdya, Safaruddin, agar segera menutup sementara seluruh aktivitas pertambangan yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan bagi daerah dan justru memperbesar risiko bencana di tengah cuaca ekstrem, Jumat, (09/01/2026).
Ketua YARA Abdya, Suhaimi N., S.H., M.H., menegaskan bahwa pembiaran aktivitas tambang saat intensitas hujan tinggi merupakan tindakan berbahaya yang dapat berujung pada bencana dan korban jiwa. Menurutnya, pemerintah daerah harus siap menanggung tanggung jawab moral dan politik jika tetap membiarkan tambang beroperasi.
“Ini bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal keselamatan nyawa manusia. Jika pemerintah memilih diam, artinya pemerintah sadar sedang mempertaruhkan keselamatan rakyatnya sendiri,” tegas Suhaimi yang akrab disapa Shemi.
Shemi menilai, dalih pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan alasan untuk mempertahankan aktivitas pertambangan, padahal realitas di lapangan menunjukkan daerah tidak memperoleh manfaat nyata, sementara dampak kerusakan lingkungan terus meningkat.
Ia menegaskan, tambang yang tidak memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah tidak memiliki alasan moral maupun administratif untuk dipertahankan, terlebih dalam kondisi cuaca ekstrem yang rawan memicu bencana hidrometeorologi.
“Kalau memang menguntungkan daerah, mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi faktanya, yang diterima daerah justru debu, lumpur, banjir, dan ancaman longsor. Rakyat jelas bukan pihak yang diuntungkan,” ujarnya.
Menurut Shemi, aktivitas pertambangan di tengah curah hujan tinggi berpotensi mempercepat kerusakan daerah aliran sungai (DAS), meningkatkan sedimentasi, serta memperbesar risiko banjir dan longsor yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak.
“Jangan tunggu rumah hanyut, sawah rusak, atau korban jiwa berjatuhan. Pemimpin yang menunggu bencana bukan pemimpin, tapi penjudi yang mempertaruhkan nyawa rakyat,” tegasnya.
Shemi juga menyinggung sejumlah bencana banjir besar yang belakangan melanda berbagai wilayah di Aceh dan Sumatera. Menurutnya, hampir seluruh bencana tersebut memiliki pola yang sama, yakni kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, termasuk pertambangan.
“Pola ini selalu berulang: alam dirusak, hujan turun, banjir datang, rakyat jadi korban. Kalau Abdya tidak ingin menyusul, tambang harus dihentikan sekarang,” katanya.
YARA Abdya menegaskan bahwa penutupan sementara tambang merupakan langkah paling minimal yang wajib diambil pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan publik. Jika tidak dilakukan, Shemi menilai pemerintah telah gagal menjalankan fungsi dasarnya.
“Bupati punya kewenangan. Kalau kewenangan itu tidak digunakan untuk melindungi rakyat, lalu untuk apa kekuasaan itu ada?” ujarnya.
Lebih lanjut, Shemi menilai pembiaran tambang di tengah cuaca ekstrem dapat dibaca sebagai keberpihakan pemerintah kepada kepentingan korporasi dibandingkan keselamatan masyarakat.
“Pemerintah harus berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik perusahaan. Jika pemerintah takut pada perusahaan, maka rakyat yang akan membayar ketakutan itu,” katanya.
Selain penutupan sementara, YARA Abdya juga mendesak dilakukannya audit lingkungan independen terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Aceh Barat Daya. Audit tersebut harus dilakukan secara objektif, bebas konflik kepentingan, dan hasilnya dibuka secara transparan kepada publik.
“Rakyat berhak tahu apakah lingkungan mereka sedang dihancurkan secara perlahan. Jangan jadikan rakyat korban dari kebijakan yang gelap dan tertutup,” tegas Shemi.
Ia menambahkan, sejarah mencatat banyak bencana besar terjadi bukan semata karena faktor alam, melainkan akibat kelalaian dan pembiaran pemerintah.
“Bencana tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali kelalaian manusia. Jika peringatan ini diabaikan, penyesalan di kemudian hari tidak akan ada artinya,” ujarnya.
YARA Abdya memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah advokasi lanjutan apabila pemerintah daerah tetap mengabaikan tuntutan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Aceh Barat Daya Safaruddin belum memberikan pernyataan resmi terkait ultimatum YARA Abdya untuk menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayahnya.
