Oleh Syahputra Ariga (Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues Se-Indonesia)
Tahun baru lazimnya dimaknai sebagai momentum harapan dan pemulihan. Namun bagi masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Gayo Lues, pergantian tahun justru hadir bersama kecemasan yang tak kunjung reda. Longsor dan banjir susulan kembali mengintai, seolah menegaskan bahwa bencana sebelumnya belum benar-benar ditangani hingga ke akar persoalan.
Lebih dari sebulan pasca banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 yang meluluhlantakkan permukiman warga, lahan pertanian, serta memutus akses penghubung antarwilayah, kondisi lapangan masih jauh dari kata aman. Curah hujan yang tinggi, kontur wilayah yang rapuh, serta minimnya infrastruktur penyangga membuat ancaman bencana susulan kian nyata. Luka lama belum mengering, namun ancaman baru sudah berdiri di depan mata.
Ironisnya, di tengah situasi darurat yang berlarut, kebijakan tanggap bencana justru tampak kehilangan arah. Penanganan yang seharusnya bertransformasi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan dan mitigasi, terjebak dalam pola lama yang seremonial, simbolik, dan miskin dampak jangka panjang. Kehadiran negara seolah berhenti pada pendataan dan kunjungan, tanpa keberlanjutan kebijakan yang benar-benar melindungi warga.
Padahal, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan juga cermin dari lemahnya perencanaan dan mitigasi. Ketika daerah rawan longsor tidak dipetakan secara serius, ketika anggaran mitigasi dipangkas atau dialihkan, dan ketika pembangunan infrastruktur penahan risiko tak menjadi prioritas, maka bencana hanyalah soal menunggu waktu.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak membutuhkan retorika atau janji normatif. Mereka membutuhkan kehadiran pemerintah secara nyata: kebijakan berbasis data risiko, anggaran yang berpihak pada keselamatan warga, pembangunan infrastruktur mitigasi yang berkelanjutan, serta komitmen lintas sektor yang konsisten dari hulu ke hilir.
Jika pola penanganan bencana masih berkutat pada pendekatan reaktif dan jangka pendek, maka setiap musim hujan akan selalu menjadi musim kecemasan. Negara tidak boleh terus-menerus hadir setelah bencana terjadi, lalu menghilang saat ancaman belum sepenuhnya dihilangkan.
Tahun baru seharusnya menjadi titik balik. Namun tanpa keberanian mengevaluasi dan membenahi kebijakan tanggap bencana secara menyeluruh, pergantian tahun hanyalah pergantian angka-sementara risiko, ketakutan, dan penderitaan warga terus berulang.
