Penulis: Malika Putri Azkia (Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
Tidak semua negara merusak bumi dengan cara yang sama. Namun, yang paling sedikit menyumbang emisi justru sering menjadi korban paling awal. Sementara negara-negara besar yang selama puluhan tahun membangun kekayaan dari industrialisasi dan menghasilkan emisi karbon paling tinggi berada di posisi paling aman ketika bencana iklim datang. Ketidakadilan inilah yang membuat krisis iklim tidak hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga tentang siapa yang lebih dahulu berhak selamat. Ironisnya, negara-negara yang tidak menciptakan kerusakan bumi justru harus menanggung akibat dari perilaku negara-negara maju. Lalu, di mana dunia internasional ketika seharusnya ada aturan yang jujur dan adil bahwa mereka yang paling banyak merusak harus paling banyak bertanggung jawab?
Hal serupa terjadi di Mozambik pada 2019. Dalam hitungan minggu, dua siklon besar Idai dan Kenneth menghantam wilayah yang bahkan masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Rumah hanyut, jalanan hilang, dan jutaan orang kehilangan akses air bersih. Idai tercatat sebagai salah satu badai paling mematikan di belahan bumi selatan, sementara Kenneth menjadi siklon terkuat yang pernah mencapai daratan Afrika. Ironisnya, Mozambik adalah negara dengan salah satu jejak karbon terendah di dunia, tetapi justru menjadi salah satu wilayah yang paling merasakan ambruknya krisis iklim. Sebuah ironi yang terlalu sering berulang: mereka yang tidak merusak justru yang paling hancur.
Bumi Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Perubahan iklim bukan lagi istilah ilmiah yang terasa jauh. Sekarang ia hadir dalam kehidupan sehari-hari: panas ekstrem, banjir tiba-tiba, musim yang berubah tanpa pola, dan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Semua orang merasakannya, entah lewat hari yang semakin panas atau hujan deras yang datang begitu saja.
Menurut Copernicus EU, tahun 2023 mencatat suhu udara dan laut tertinggi sepanjang sejarah. Lalu, pada Februari 2024, pemanasan global resmi melewati batas 1,5°C selama satu tahun penuh. angka yang seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh dunia. Jika tren ini terus berlanjut, ilmuwan memprediksi suhu bumi bisa naik hingga 3,2°C di akhir abad. Dan kita sudah melihat dampaknya: gelombang panas panjang, kekeringan, badai besar, gagal panen, hingga naiknya permukaan laut yang mengancam negara-negara pulau kecil.
Pertanyaan pentingnya: mengapa bumi memanas secepat ini?
Jawabannya ada pada satu sumber masalah yang sudah lama diketahui: industri besar yang didominasi negara maju.
Selama puluhan hingga ratusan tahun, negara-negara kaya membangun perekonomian melalui pabrik baja, minyak, batubara, manufaktur besar, transportasi masif, dan eksploitasi sumber daya alam. Industri tersebut menghasilkan gas rumah kaca karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide yang membuat panas terperangkap di atmosfer dan mempercepat perubahan iklim.
Ironisnya, negara yang memproduksi emisi paling besar justru memiliki infrastruktur terbaik untuk melindungi diri. Sementara negara kecil yang hampir tidak berkontribusi terhadap kerusakan itu menjadi yang pertama tenggelam, pertama kelaparan, pertama kehilangan rumah, dan pertama merasakan kehancuran bumi.
Karena itulah, perubahan iklim bukan hanya persoalan “bumi memanas”, tetapi juga ketimpangan global: siapa yang menciptakan kerusakan dan siapa yang dipaksa menanggung akibatnya.
Mengapa yang Kuat Paling Aman dan yang Lemah Paling Menderita?
Di sinilah konsep climate justice atau keadilan iklim muncul. Bukan sebagai teori rumit, tetapi sebagai kacamata untuk melihat ketimpangan global dengan lebih jujur.
Negara-negara yang berada di garis pantai, daerah kering, pulau kecil, atau wilayah rapuh memiliki kerentanan alami yang membuat mereka berada di garis depan bencana. Kerentanan itu semakin berat bagi negara miskin yang tidak memiliki infrastruktur untuk bertahan, tidak memiliki dana untuk pulih, dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima apapun yang terjadi. Ketika bencana datang, merekalah yang jatuh terlebih dahulu dan bangkit paling lambat.
Yang lebih menyakitkan, banyak negara miskin membayar utang jauh lebih besar daripada dana yang mereka miliki untuk menghadapi perubahan iklim. Ada negara yang menghabiskan lima kali lipat anggaran untuk pembayaran utang dibanding penanganan krisis iklim.
Bayangkan: mereka tidak menyebabkan masalah, tetapi merekalah yang menanggung biayanya.
Sistem perdagangan global pun terus berjalan dengan pola lama: negara kaya membeli bahan mentah dengan harga murah, sementara keuntungan terbesar mengalir ke pusat industri. Negara industri yang selama puluhan tahun menikmati kemewahan dari emisi karbon sering kali hanya memberi janji, bukan komitmen. Bahkan pendanaan iklim sering diberikan dalam bentuk pinjaman bukan dukungan murni yang justru memperberat beban negara berkembang.
Apa Makna Sebenarnya dari Keadilan Iklim?
Keadilan iklim berbicara tentang tanggung jawab, bukan sekadar angka emisi. Negara kaya harus hadir bukan dengan janji, tetapi dengan komitmen nyata. Dana kompensasi harus diberikan sebagai hak, bukan sebagai hutang baru.
Negara-negara maju yang selama puluhan tahun menghasilkan emisi karbon paling besar harus memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar pula. Tidak mungkin meminta negara yang hampir tidak beremisi untuk memikul beban yang sama dengan negara yang industrinya dibangun di atas pembakaran karbon.
Keadilan iklim menuntut kejujuran bahwa kontribusi terhadap kerusakan tidak sama maka kewajiban memperbaikinya pun tidak bisa disamaratakan.
Sebuah Dunia yang Seharusnya Lebih Jujur
Kita hidup di masa ketika bumi sedang memberi sinyal keras. Bukan hanya bahwa sistem yang kita pakai sekarang tidak berkelanjutan, tetapi juga tidak adil. Negara kaya memiliki tanggung jawab moral, historis, dan ekologis.
Negara miskin membutuhkan keadilan, dan dunia internasional seharusnya berani membuat aturan yang mengikat bahwa negara yang paling banyak menyumbang emisi karbon harus memikul porsi tanggung jawab yang lebih besar.
Pada akhirnya, krisis iklim bukan hanya tentang naiknya suhu bumi. Ini tentang siapa yang punya pilihan untuk selamat dan siapa yang tidak.
