Katacyber.com | Banda Aceh – Forum Asoe Nanggroe (FOR-ASAN) melalui Koordinator Forum, Safrul Mulyadi angkat bicara menanggapi terkait pemberian gelar kehormatan kepada Mendagri Tito Karnavian oleh Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar pada Rabu (12/11/2025) di Meuligoe Wali Nanggroe.
Ia menuding bahwa adanya tindak kekeliruan tentang penganugerahan gelar kehormatan yang dilakukan oleh lembaga adat di Aceh. Tidak ada landasan yang cukup kuat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tesebut.
“Apa kontribusi yang sudah diberikan oleh Pak Tito kepada Masyarakat Aceh, jika alasannya cuma karena mampu menjaga keutuhan perdamaian Aceh-RI selama menjabat Kapolri, saya rasa belum cukup memberi penjelasan kepada masyarakat yang ingin tahu peran dan kedudukan adat di Aceh sekarang” kata Safrul, (14/11/2025).
Menurutnya adat di Aceh menduduki posisi yang sangat strategis ditengah masyarakat. Pemberian gelar adat tersebut seharusnya ditujukan kepada orang yang paham betul situasi dan kondisi Aceh, bukan mereka-mereka yang pernah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat.
“Pertanyaannya mudah saja, apakah Kapolri lain sebelum pak Tito dipandang tidak kredibel dalam menjaga nilai-nilai kedamaian? Bagaimana dengan polemik yang telah ditimbulkan mendagri itu beberapa waktu lalu? Pasti ada kongkalikong dibalik layar ini, para pemangku adat jangan coba ada main, jangan rusak warisan leluhur dengan kepentingan kalian.” terang Safrul.
Safrul menilai jika kedepan nilai-nilai adat sudah mulai dipudarkan, ini merupakan bentuk protes terhadap lembaga pemangku adat yang sudah mulai merusak nilai warisan leluhur. Identitas bangsa Aceh yang bermarwah saat ini mulai tergerus oleh kepentingan kepentingan suatu kelompok.
“Jika kondisinya seperti ini terus, saya menyayangkan generasi penerus nantinya tidak paham lagi memaknai hadih madja mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita. Apakah mentroe Malek tidak ingat lagi amanah wali nanggroe Hasan Ditiro yang berpesan supaya bangsa Aceh yang memiliki martabat tinggi jangan sampai bisa diatur oleh orang lain.” katanya.
Safrul menentang keras kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemangku adat di Aceh. Ia menegaskan supaya jangan ada pihak manapun yang menjadikan nilai adat di Aceh sebagai bahan lelucon yang dapat dipolitisasi demi berbagai kepentingan.
“Awaknyan yang meujuang awai, awaknyan cit yang cuba jak poh bangsa droe uroenyo. Asai deumi meu asap dapu, macam laku dikeurija.” tutup Safrul dalam bahasa Aceh.
