Katacyber.com | Jakarta – Pelantikan 25 pejabat baru oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi (Kode) Papua, Toenjes Swansen Maniagasi, yang menilai beberapa nama lama yang kembali dilantik seharusnya menjadi perhatian serius Presiden. Sabtu, (11/10/2025).
Menurut Toenjes, sejumlah pejabat yang pernah menduduki jabatan penting di periode sebelumnya memiliki rekam jejak kinerja yang belum maksimal, bahkan gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, keputusan untuk kembali menempatkan mereka dalam posisi strategis dinilai kurang tepat dan perlu dievaluasi.
“Presiden semestinya lebih teliti dan selektif dalam melantik para pejabat negara. Beberapa nama lama yang kembali diangkat justru memiliki catatan kinerja yang kurang baik di masa lalu. Ini sangat disayangkan,” ujar Toenjes Swansen Maniagasi dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menambahkan, keputusan politik dalam pembentukan kabinet seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kedekatan atau loyalitas, tetapi juga rekam jejak dan kemampuan manajerial.
“Negara membutuhkan figur profesional yang punya integritas dan rekam kerja nyata, bukan sekadar pengulangan dari masa lalu yang tidak membawa perubahan berarti,” tegasnya.
Lebih jauh, Toenjes juga mengingatkan Presiden Prabowo agar lebih bijaksana dalam menata komposisi kabinet, terutama terkait keterwakilan Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai, dalam sejarah pemerintahan, keterwakilan Papua sering kali hanya dijadikan simbolis tanpa memberi ruang nyata bagi tokoh-tokoh potensial dari daerah tersebut.
“Presiden harus memperhatikan komposisi OAP dalam kabinet. Jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang bukan orang Papua tetapi menggunakan nama Papua untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini penting agar keadilan dan representasi politik benar-benar terwujud,” katanya.
Toenjes juga menyoroti bahwa suku Tabi dari Papua hingga kini belum pernah mendapat tempat dalam jabatan menteri. Ia berharap, jika terjadi perombakan kabinet (reshuffle) di kemudian hari, Presiden Prabowo dapat memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik dari Papua, khususnya dari suku Tabi, untuk menduduki posisi strategis seperti Menteri Dalam Negeri atau jabatan lainnya.
“Kalau misalnya terjadi pergantian seperti pada posisi Mendagri, saya kira itu sudah saatnya diberikan kepada figur OAP, dan idealnya dari suku Tabi. Ada banyak tokoh mumpuni dari Papua yang mampu menjalankan amanah itu dengan baik,” pungkasnya.
Kritik yang disampaikan Toenjes bukan hanya bentuk keprihatinan, tetapi juga dorongan agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berjalan lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada hasil kerja nyata untuk seluruh rakyat Indonesia.
