Oleh: Maulana Iqbal
Perdebatan mengenai Bendera Aceh kembali mencuat ke ruang publik. Ia hadir dalam bentuk pengibaran simbol, ketegangan di lapangan, hingga narasi perjuangan yang diklaim mewakili martabat Aceh. Namun di tengah riuh simbolik tersebut, ada dua pertanyaan mendasar yang seharusnya dijawab secara jujur: ke mana sebenarnya arah perjuangan bendera itu, dan ke mana pula arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hari ini?
Bendera dalam sejarah Aceh bukan sekadar kain dan warna. Ia lahir dari fase konflik, perlawanan, dan pergulatan identitas politik yang panjang. Karena itu, tidak adil jika simbol ini dipandang secara dangkal. Namun sejarah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membekukan akal sehat. Dalam konteks Aceh hari ini yang berada dalam situasi damai, memiliki otonomi khusus, dan anggaran besar perjuangan seharusnya mengalami pergeseran arah: dari simbol ke substansi, dari romantisme masa lalu ke tanggung jawab masa kini.
Masalah muncul ketika simbol terus diulang tanpa kejelasan tujuan politik yang konkret. Pengibaran bendera bisa membangkitkan emosi, tetapi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan. Ia tidak menciptakan lapangan kerja, tidak menurunkan angka kemiskinan, dan tidak menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial. Jika simbol berhenti pada ekspresi, tanpa keberpihakan kebijakan, maka ia berisiko berubah dari alat perjuangan menjadi alat distraksi.
Di titik inilah APBA seharusnya menjadi ukuran paling nyata dari arah perjuangan Aceh. Setiap tahun, anggaran Aceh bernilai triliunan rupiah disahkan. Namun realitas sosial menunjukkan paradoks yang berulang: tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan struktural tetap bertahan, dan kasus korupsi silih berganti. Ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah APBA benar-benar dikelola sebagai instrumen kesejahteraan, atau justru menjadi arena kompromi elite?
Peran DPRA dalam konteks ini tidak bisa dihindari dari sorotan. Sebagai lembaga representasi politik rakyat Aceh, DPRA memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun yang sering terlihat, energi politik DPRA justru lebih lantang dalam isu-isu simbolik ketimbang dalam membedah secara terbuka dan tegas tata kelola APBA. Isu bendera dibicarakan dengan penuh semangat, sementara pembahasan anggaran kerap berlangsung senyap dan tertutup.
Bukan rahasia lagi, kritik publik terhadap DPRA sering berkaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan. Pembahasan APBA acap kali minim partisipasi masyarakat, sarat kompromi politik, dan kurang transparan. Dalam situasi seperti ini, isu simbol berpotensi menjadi pengalih perhatian dari persoalan yang jauh lebih menentukan nasib rakyat. Simbol diangkat ke permukaan, sementara praktik manipulasi anggaran berjalan di belakang layar.
Padahal, jika benar bendera Aceh dimaknai sebagai simbol perjuangan dan martabat, maka semestinya ia berdiri sejajar dengan keberanian politik membersihkan APBA dari penyalahgunaan. Simbol tanpa keberanian melawan korupsi hanya akan melahirkan ironi. Lebih jauh, ia dapat berubah menjadi legitimasi kosong bagi kekuasaan yang tidak akuntabel.
Aceh hari ini tidak kekurangan simbol perlawanan. Yang justru langka adalah ketegasan dalam memperjuangkan hal-hal yang nyata: lapangan kerja bagi anak muda, pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang layak, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Dalam konteks ini, DPRA seharusnya berada di garis depan, bukan sekadar sebagai penggaung simbol, tetapi sebagai penjaga kepentingan publik.
Perdebatan tentang bendera seharusnya tidak dilepaskan dari pertanyaan yang lebih substantif: apakah kebijakan anggaran telah mencerminkan semangat keadilan sosial? Apakah APBA benar-benar berpihak pada rakyat kecil, atau justru tersandera oleh kepentingan segelintir elite? Tanpa keberanian menjawab pertanyaan ini, diskursus simbol hanya akan berputar di permukaan.
Pada akhirnya, arah perjuangan Aceh tidak ditentukan oleh seberapa sering simbol dikibarkan, tetapi oleh seberapa jujur dan berani kekuasaan dijalankan. DPRA berada pada posisi kunci untuk membuktikan apakah simbol benar-benar sejalan dengan praktik, atau hanya menjadi retorika. Di antara bendera dan APBA, rakyat Aceh menunggu satu hal yang sederhana namun mendasar: kesejahteraan yang nyata.
