Oleh Zulfata, CEO Media Katacyber.com
“Ada program konyol, dihapus… Banyak yang konyol ternyata,” kata Hashim Djojohadikusumo, Jumat (31/1/2025).
Pemerintah Prabowo-Gibran dengan gagahnya memangkas 16 pos anggaran dengan tujuan efisiensi anggaran hingga negara hemat mencapai 306 Triliun. Ada hal menarik dan berani saat orang nomor satu di Republik Indonesia saat ini terbuka menyampaikan bahwa ada program pemerintah berisfat konyol. Artinya, selama ini tentu ada kesan bahwa pemerintah pernah membiarkan hal-hal yang konyol diseludupkan dalam program negara.
Keseriusan pemerintah Prabowo-Gibran dalam memerangi program konyol yang diusul dan direncanakan sendiri oleh pemerintah level kementerian dan lembaga setinggkat dengannya, pemerindah daerah hingga kedinasan. Intruksi presiden terkait pemangkasan program konyol pun diterapkan saat ini.
Terlepas ada kontroversi di balik maksud politik anggaran dalam memerangi program konyol pemerintah ini, satu sisi memang langkah pemerintah Prabowo-Gibran sedemikian patut diapresiasi, sehingga gerakan massif lembaga pemerintah tidak ugal-ugalan dalam merencanakan program pemerintah, ada pos anggaran yang dapat diselamatkan dari tangan-tangan koruptor di balik rapinya laporan program pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
Selama ini, sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa di balik program pemerintah terselip ada celah keuntungan atau jatah kepada pejabat tertentu. Sehingga publik masih tidak percaya bahwa tidak semua program pemerintah tersebut selalu bersarang pada kebutuhan rakyat, melainkan masih ada kecenderungan bahwa program pemerintah itu hanya sekedar formalitas dan masih berprinsip menjaga lingkaran keuntungan bisnis di sekitar pejabat dan mitranya.
Dengan adanya semangat memberantas program konyol pemerintah ini, setidaknya telah memberi semangat baru bagi publik untuk terus mengawal program pemerintah agar tidak dengan gamblangnya memuluskan program konyol di daerahnya masing-masing. Terlebih postur politik hari ini di berbagai wilayah Indonesia akan dipimpin oleh gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala dinas baru. Dengan itu, semua pejabat yang dimaksud setelah dilantik akan berurusan dengan apa yang dimaksud dengan program konyol pemerintah.
Secara politik, memang tidak mudah untuk menghindari program konyol pemerintah, sebab di balik program konyol pemerintah tersebut ada ruang pencapaian yang diinginkan oleh pejabat itu sendiri (pejabat bermental culas). Di balik program konyol pemerintah dapat dijadikan kesempatan untuk mengembalikan modal politik saat mengincar jabatan, ada perjalanan dan hiburan saat bertugas, ada proyek titipan yang dapat diberikan oleh mitra politik khusus. Sehingga program konyol pemerintah tersebut berpotensi sulit dihilangkan, terlebih oleh pemerintahan daerah yang terlanjur ‘nyaman” dengan program konyol tersebut.
Untuk itu, partisipasi publik sangat strategis dalam menekan praktik program konyol pemerintah di daerhnya masing-masing. Lembaga legislatif cenderung tidak dapat diandalkan soal ini, sebab program konyol tersebut memiliki satu tali air dengan usulan konyol legislatif. Kongkalikong atau politik anggaran yang berakhir pada program konyol tersebut juga disumbang atau juga dirancang oleh lembaga eksekutif.
Langkah politik yang diambil oleh Presiden Prabowo ini mesti dijadikan momentum bagi publik untuk semakin meningkatkan fungsi kontrol publik dalam mengimbangi jalannya pemerintah. Presiden Prabowo telah mengetuk pintu untuk itu, sehingga publik tidak boleh lengah, apalagi pasrah dengan membiarkan terus berlanjutnya program konyol pemerintah. Transparansi dan efisiensi dalam penyusunan program pemerintah mesti terus diintip meskipun kalangan pejabat gemar bermain kucing-kucingan agar program konyol pemerintah dapat berlanjut. Prinsipnya, program konyol pemerintah dapat menguntungkan para pejabat secara sepihak. Sebaliknya, program yang transparan dan efisien dapat menciptakan eskalasi ruang produktif bagi semua kalangan masyarakat.
Sudah saatnya program konyol pemerintah menjadi sorotan publik. Dengan kekuatan viralitas, jurnalisme warga, publik dapat mengambil posisi garda terdepan dalam mengontrol kerja pemerintah. Hal ini dapat dimulai dari bawah, dari pinggir, dari daerah-daerah yang praktik politik uanggnya yang semakin menggila. Jangan sempat program konyol pemerintah akan mendarahdaging di kalangan penyelenggara negara dari masa ke masa. Sebab dengan membiarkan program konyol pemerintah semakin menyala, sama artinya kita membiarkan pemerintah melakukan penindasan rakyat melaui program resmi pemerintah.
Perlu diketahui pula bahwa pejabat pemerintah bukan pembisnis, tetapi tak lebih dari pelayan rakyat. Kesadaran atau cara pandang publik terhadap pemerintah mesti terus disehatkan, sehingga rakyat tidak diposisikan sebagai sesuatu yang dipinggirkan kepentingganya. Demikiam juga dengan programnya, pemerintah mesti jeli dan berpandangan luas ketika hendak menyusun program. Program yang efektif tidak hanya dapat dilihat dari bentuk laporan yang penuh manipulatif. Indonesia, rakyat, mayarakat kecil, butuh program yang efektif dan berkelanjutan, bukan program konyol seperti diakui oleh pemerintah Prabowo-Gibran saat ini.
