Katacyber.com | Banda Aceh – Penjabat (PJ) Presiden Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah (USM), Muhsin menilai keputusan pemerintah pusat yang hingga saat ini tidak menetapkan bencana besar di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera sebagai bencana nasional adalah bentuk pengabaian.
Menurutnya, hal tersebut telah membuka kembali luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.
“Di saat rakyat berjuang menyelamatkan hidup, negara justru hadir dengan keraguan, keterlambatan, dan sikap setengah hati.” kata Muhsin (22/12/2025).
Dia menyampaikan bencana yang melanda Aceh dan Sumatera bukan peristiwa kecil. Dampaknya menghancurkan ribuan rumah, memutus mata pencaharian, melumpuhkan fasilitas umum, dan menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat.
“Namun ironisnya, penderitaan sebesar ini belum cukup kuat di mata pusat untuk disebut sebagai bencana nasional. Pertanyaannya: standar apa lagi yang harus dipenuhi agar jeritan rakyat daerah didengar?” ungkap Muhsin.
Muhsin mempertegas bahwa Aceh bukan daerah tanpa sejarah. Aceh memiliki rekam jejak panjang pengorbanan, konflik, dan kesetiaan yang diuji berulang kali oleh sikap negara. Sejarah telah mencatat bahwa pengabaian, ketidakadilan, dan ketimpangan perlakuan pusat terhadap daerah pernah melahirkan luka sosial dan politik yang sangat mahal harganya bagi Aceh, dan bagi Republik Indonesia.
“Hari ini, ketika masyarakat Aceh dan Sumatera kembali merasa ditinggalkan di tengah bencana, memori kolektif itu perlahan bangkit. Negara seharusnya belajar bahwa ketiadaan kehadiran negara dalam situasi darurat kemanusiaan bukan hanya persoalan bantuan, melainkan persoalan kepercayaan.” ujarnya (22/12/2025).
Muhsin berpandangan, besar kemungkinan ke depan akan muncul kembali gerakan-gerakan yang ingin melepaskan diri dari republik Indonesia, sebagaimana yang pernah terjadi di Aceh pada masa lalu, apabila rasa ketidakadilan dan pengabaian terus dibiarkan.
“Ini bukan ancaman, melainkan peringatan sejarah. Negara yang abai terhadap penderitaan rakyatnya sedang menanam benih kekecewaan yang berbahaya.” kata Muhsin.
Muhsin menegaskan, penetapan status bencana nasional bukan sekadar label administratif. Ia adalah simbol kehadiran negara, simbol bahwa seluruh rakyat baik di pusat maupun di daerah memiliki nilai yang sama di mata republik.
“Ketika simbol itu absen, yang tumbuh adalah perasaan ditinggalkan, dianaktirikan, dan tidak dianggap sebagai bagian utuh dari bangsa ini.” tegas Muhsin.
Aktivis mahasiswa USM tersebut mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hal sebagai berikut:
1. Menghentikan sikap ragu dan lamban dalam membaca realitas penderitaan rakyat Aceh dan Sumatera.
2. Segera menetapkan bencana nasional berdasarkan fakta kemanusiaan, bukan pertimbangan politis.
3. Memulihkan kepercayaan rakyat daerah melalui tindakan nyata, cepat, dan adil.
“Aceh telah membayar mahal untuk perdamaian dan persatuan republik ini. Jangan uji kembali kesabaran sejarah. Negara yang besar adalah negara yang hadir ketika rakyatnya paling membutuhkan.” tutup Muhsin.
