Katacyber.com | Jakarta – Program unggulan yang diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil nampaknya mulai dibahas dan masuk dalam pembahasan rapat kabinet Presiden Jokowi. Hal tersebut langsung menjadi sorotan publik.
Dilansir dari Katadata.co.id, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2/2024).
Perkiraan kebutuhan dana tersebut untuk beberapa kategori sasaran. Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun. Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.
Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.
Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun. Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan program dari presiden terpilih bakal diperhitungkan untuk APBN 2025. Saat ini Bappenas sedang menyusun hal tersebut.
“Tetapi ancar-ancarnya sudah dilakukan. Mengapa? Agar keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang mengakomodasi program ikonik presiden terpilih,” kata Suharso di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (26/2).
