Penulis Toenjes Swansen Maniagasi – Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi (KODE) Papua
Pemerintah tengah memfinalkan surat tugas Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin percepatan pembangunan dan penanganan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bahkan menyebut ada peluang kantor wakil presiden akan dibuka di Papua agar Gibran dapat bekerja langsung dari lapangan.
Langkah menempatkan Wakil Presiden di Papua adalah terobosan yang baik. Ini bukan hanya menjadikan warga asli Papua sebagai subjek pembangunan, tetapi juga mampu meredam gesekan sosial antar wilayah adat, dengan catatan pelibatan tokoh-tokoh netral dan representatif dari kalangan adat.
Gaya komunikatif Gibran serta perhatian Presiden Joko Widodo selama dua periode memimpin terhadap masyarakat Papua menjadi modal awal yang penting. Gibran berpeluang diterima luas, khususnya oleh kelompok muda dan pelaku ekonomi kerakyatan.
Namun, ada satu hal krusial: jangan ulangi kecenderungan elitisme sebagaimana terjadi selama satu dekade pemerintahan sebelumnya. Pendekatan yang menempatkan rakyat Papua sekadar sebagai objek pembangunan telah menimbulkan rasa keterasingan dan kekecewaan.
Lima tahun ke depan adalah momentum emas untuk membangun Papua dengan wajah baru: inklusif, transparan, dan bermartabat. Jika ini berhasil, maka akan menjadi game changer dalam relasi antara Jakarta dan Papua.
Empat Rekomendasi Strategis
Pertama, perluasan kanal partisipasi. Forum dengar pendapat harus dibuka hingga ke kampung-kampung, gereja, organisasi perempuan, pemuda, dan adat. Jangan hanya melibatkan lingkaran figur lama.
Kedua, kebijakan harus berbasis data akar rumput. Tim Wapres mesti memetakan persoalan faktual seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan trauma kekerasan, sebelum merumuskan program.
Ketiga, rekrutmen tokoh netral dan lintas sub-kultur. Ini penting untuk menghapus ketegangan atau konflik antar masyarakat adat yang sering terjadi.
Keempat, pengawasan anggaran mesti diperketat. Besarnya pendapatan seperti yang terlihat di APBD Papua Tengah harus dibarengi dengan kinerja belanja yang efektif, bukan hanya angka di atas kertas.
Modal Sosial Gibran dan Tantangan Realitas
Saat kampanye Pilpres 2024, Gibran menegaskan: “Papua tidak boleh ditinggal, Papua harus terus dibangun.” Ini harus dimaknai lebih dari sekadar slogan. Menjaga warisan Jokowi yang selama menjabat telah 19 kali berkunjung ke Papua hanya akan bermakna jika disertai dengan kemauan mendengar dan tindakan nyata.
Namun sayangnya, berdasarkan data Komnas HAM Papua, sepanjang semester I tahun 2025 telah terjadi 75 kasus kekerasan dengan korban jiwa. Ini menunjukkan bahwa intensitas kunjungan tanpa transformasi pendekatan justru berisiko menambah luka di masyarakat.
Enam Kunci Keberhasilan
1. Penyelesaian kasus HAM prioritas secara yudisial maupun melalui rekonsiliasi.
2. Reformasi tata kelola keamanan, mengganti pendekatan militeristik dengan pola perlindungan sipil berbasis kearifan lokal.
3. Transparansi anggaran, termasuk publikasi rutin serapan dana Otsus, infrastruktur, dan dana kampung.
4. Monitoring independen, dengan melibatkan Komnas HAM, BRIN, perguruan tinggi di Papua, serta organisasi masyarakat sipil.
5. Pelibatan OAP: tokoh adat, gereja, perempuan, dan pemuda dalam semua tahapan pembangunan.
6. Dialog terpusat untuk menyelesaikan konflik bersenjata, dengan fasilitator independen dan moratorium operasi ofensif selama proses berlangsung.
Terakhir, perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berbasis provinsi guna memulihkan luka kolektif masyarakat Papua. Ini bukan hanya tentang proyek, tetapi soal martabat dan keadilan yang tertunda.
Jika semua ini dilakukan, maka penugasan Gibran tidak akan menjadi rutinitas birokrasi belaka, tapi bisa menjadi tonggak sejarah dalam penyelesaian konflik dan percepatan keadilan di Bumi Cenderawasih.
