Tidak seperti biasanya, kini Kota Banda Aceh sedang mengalami paradok massif, khususnya di internal birokrasi pemerintah kota. Di tengah peran kontrol legislatif Kota Banda Aceh mengalami keompongan, disusul pula oleh mati surinya partisipasi keseimbangan kekusaan dari kalangan organisasi masyarakat/ormas/OKP/Ormawa level Banda Aceh.
Sejatinya, Pemko di bawah kepemimpinan Walikota Illiza Saaduddin Djamal tidak perlu main kucing-kucingan saat hendak memulai membangun Kota Banda Aceh secara efektif dan efisien. Sebab tren gejolak politik dan ekonomi yang sedang melanda pemerintah nasional cukup menjadi acuan bagi Pemko Banda Aceh dalam memulai sektor mana yang mendesak untuk dibenah, bukan justru sebaliknya, merasa publik tidak akan mengetahui aspek-aspek pembusukan yang sedang terjadi di internal Pemko Banda Aceh saat ini.
Misalnya, aspek pembusukan dari anggaran lebih dari setengah miliar yang katanya untuk pembuatan jasa konten media sosial, ya itu bahasa formalitasnya, namun, kenyataannya anggaran tersebut adalah upaya Walikota Illiza sedang menyerbakkan buzzer/pendengung, sungguh norak jika Pemko Banda Aceh menetapkan strategi populis sedemikian di tengah masyarakat Banda Aceh telah muak dengan berbagai pencitraan yang tak Berbanding lurus dengan kenyataan ekonomi.
Belum lagi soal politik dan ekonomi dinasti, belum lagi terkait menzalimi tenga kontrak (P3K), belum lagi polemik Dewas RSUD Meraxa, belum lagi soal kebijakan pajak kota. Sungguh kemenangan politik dari produk pemecacatan KIP Kota Banda Aceh memang bukti nyata Pemko Banda Aceh saat ini layak disebut memiliki arah pembangunan kota yang cenderung menyengsarakan ekonomi masyarakat.
Mungkin karena ketidaksanggupan Pemko untuk jujur dan transparan dalam menampakkan kinerjanya, maka nekatlah menempuh jalur politik pencitraan dan strategi manipulasi isu agama. Kinerja buruk dari politik dan ekonomi daerah sengaja ditutupi dengan asesoris yang seolah-olah besyariat, memakai tameng pemuka agama, seolah olah dengan masyarakat akan memujinya sebagai walikota yang paling bersyariat, padahal, ia membiarkan para mafia menggerogoti agenda pembangunan kota lima tahun ke depan.
Jangan tanya lagi soal slogan kolaborasi dengan yang katanya kelompok generasi muda kreatif di Banda Aceh, seolah olah organisasi kepemudaan yang dijaring oleh pesuruhnya tersebut adalah bagian partisipasi generasi muda dalam membuat kebijakan yang tepat sasaran untuk Banda Aceh tanpa rekayasa. Justru di publik saat ini yang tercium dari upaya kolaborasi tersebut adalah menjadikan generasi muda sebagai produk konten dengan tidak menyebutnya membina untuk menambah agen buzzer dalam melanggengkan kekuasaan politik dinasti di Kota Banda Aceh.
Seharusnya, Wali Kota Banda Aceh tersebut berani membongkar praktik mafia yang berada di sekelilingnya, contohlah keberanian Presiden Prabowo dalam memberantas mafia dari dalam. Meskipun mungkin kalangan mafia tersebut bagian dari keluarnya wali kota sendiri. Sehingga respek masyarakat benar-benar mendukung segala program yang diusung Pemko Banda Aceh.
Pemko tersebut juga harus mampu menjawab secara ril terkait lesunya perekonomian di pasar-pasar tradisional se-Kota Banda Aceh, maraknya usaha ritel, pungli meraja lela, mafia bahan pokok makin lengket dengan birokrat didikan Walikota Illiza. Sungguh kebusukan mana lagi yang ingin ditutupi melalui jubah dakwah dan sederet pasukan buzer Kota Banda Aceh yang norak, tak bermoral serta kreatif dalam memanipulasi emosi publik, namun tidak tulus berempati.
*Tajuk Rencana ini diulas oleh tim redaksi katacyeber.com di sela aktivitas jurnalisme warga di wilayah Kota Banda Aceh
