Katacyber.com | Banda Aceh – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FKIP Universitas Syiah Kuala, Rivaldi, menyoroti keputusan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mengalokasikan dana sebesar Rp679 juta untuk pembuatan konten media sosial.
Dia menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan Pemko terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Di saat banyak persoalan mendasar masyarakat Banda Aceh yang belum tertangani dengan baik – mulai dari pengangguran, penanganan sampah, hingga fasilitas publik – Pemko justru lebih fokus pada pencitraan lewat media sosial. Ini jelas pemborosan dan bentuk kegagalan memahami aspirasi rakyat,” tegas Rivaldi dalam keterangan persnya, Rabu (10/9/2025).
Menurut Rivaldi, anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar mempercantik tampilan media sosial pemerintah.
“Kami mengingatkan Pemko bahwa setiap rupiah dalam APBK adalah uang rakyat. Jangan dihamburkan untuk kepentingan citra semata,” tambahnya.
Rivaldi menyayangkan uang sebanyak itu dibukan di pergunakan untuk kemaslhatan umat tapi malah seperti mencari pencitraan dan jelas ini sangat di sayangkan karna masih banyak rakyat banda aceh yang belum tersentuh dan masih ada beberapa rakyat banda aceh yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Kami tidak anti promosi atau transparansi informasi pemerintah di media sosial, tapi jumlah anggaran sebesar itu sama sekali tidak rasional di tengah kondisi rakyat yang masih butuh perhatian nyata,” tutup Rivaldi.
