Katacyber.com | Sigli – Dewan Legislatif Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (DLM-Unigha) Sigli mempertanyakan dan mendesak DPRK Pidie bersama Pemerintah Kabupaten Pidie untuk serius dalam menyusun serta membahas APBK Pidie 2025. Hal itu disampaikan oleh Ketua DLM Unigha, Shafwan kepada awak media dalam keterangan tertulisnya. Selasa, 29 Oktober 2024.
“Kenapa bisa terlambat?, pelantikan DPRK Pidie sudah dilaksanakan tempo hari, 26 Agustus 2024 lalu,” ungkapnya.
Proses pelantikan DPRK Pidie, pembentukan fraksi, dan pembahasan tata tertib DPRK sudah selesai dilaksanakan. Namun, anehnya pembahasan tata tertib memakan waktu 2 minggu lebih, dan pengesahan tata tertib belum bisa dilaksanakan.
“Tata tertib sudah selesai, pengesahan tidak bisa dilaksanakan sebab Ketua DPRK definitif belum ada jadwal pelantikan, ada permainan apa lagi ini?,” ujar Shafwan.
Hal ini mengakibatkan banyak tahapan penting yang tidak dapat dilanjutkan oleh DPRK Pidie, terhambat pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang berimbas langsung DPRK Pidie tidak bisa melaksanan fungsinya untuk membahas kerangka RAPBK 2025 yang akan di realisasi pada tahun 2025 mendatang.
“Saya sarankan kepada anggota dewan Pidie yang terhormat, juga sekretaris dewan (Sekwan) agar tak lagi membuang waktu, segera percepat tahapan-tahapan penting tersebut, Mengingat 30 september RAPBK 2025 harus rampung,” katanya.
Lanjutnya, uang masyarakat Pidie yang nilainya lebih 2 triliun tersebut tak mungkin bisa dibahas dalam waktu 2-3 hari, idealnya dibahas dengan khitmad atau waktu yang cukup sehingga terserap aspirasi masyarakat dan berbagai lembaga.
“Sudahlah, jangan korbankan kepentingan masyarakat Pidie, keterlambatan pembahasan RAPBK 2025 berdampak begitu besar pada pembangunan daerah,” tutupnya.
Leave a Review