Katacyber.com | Blangpidie – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie menyoroti serius temuan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait praktik tambang ilegal di Aceh. Dalam laporan Pansus, disebut adanya dugaan setoran Rp360 miliar kepada aparat penegak hukum, di mana Aceh Barat Daya (Abdya) turut menjadi daerah yang terindikasi kuat dalam praktik tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Blangpidie, Afan Fajeri, menyatakan apresiasi terhadap langkah Pansus DPRA yang berani membongkar praktik ilegal tersebut. Ia menilai, temuan ini adalah bukti bahwa mafia tambang tidak hanya bermain di level provinsi, tetapi juga sudah menyentuh daerah, termasuk Aceh Barat Daya.
“Kami sangat mengapresiasi kerja Pansus DPRA. Fakta bahwa Aceh Barat Daya ikut terindikasi tambang ilegal harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Dugaan setoran Rp360 miliar ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Afan Fajeri, Minggu (28/9/2025).
Afan mendesak Kapolda Aceh segera menindaklanjuti temuan Pansus DPRA dengan penyelidikan menyeluruh. Menurutnya, laporan tanpa penindakan hanya akan memperpanjang daftar kasus yang tidak pernah selesai.
“Kapolda Aceh harus turun langsung Jangan sampai tambang ilegal di sini dibiarkan terus beroperasi. Jika memang ada aparat yang ikut bermain, harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum di Abdya bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan dan masyarakat. Kerusakan lahan akibat tambang ilegal dapat memicu banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan warga.
“Tambang ilegal di Abdya nyata dampaknya. Ini bukan hanya soal uang setoran Rp360 miliar, tapi juga soal bagaimana masa depan generasi kita dijaga. Publik berhak tahu siapa saja yang terlibat,” tutup Afan Fajeri.
