Penulis Muhammad Askar Rezeki Aktivis Gampong Nagan Raya
Di tengah masih minimnya akses pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, dan buruknya layanan kesehatan di Nagan Raya, negara justru memilih membangun pangkalan militer,Ini bukan sekadar soal pembangunan fasilitas, tetapi mencerminkan cara negara melihat rakyatnya lebih mengutamakan kekuatan daripada keadilan dan lebih memilih pengawasan daripada pemberdayaan.
Sebanyak 237 prajurit dari Batalyon Infanteri TP 856 Satria Bumi Sakti telah ditempatkan di dua kecamatan yaitu Sukamakmue dan Beutong,Ini bagian dari proyek besar pembangunan empat batalyon baru di Aceh dengan nilai ratusan miliar rupiah dan salah satu kontraktornya adalah PT Kartika Bhaita yang menang tender di wilayah ini.
Pertanyaannya sederhana yaitu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pembangunan ini?
Aceh termasuk Nagan Raya bukan lagi daerah konflik, Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan barak atau senjata tetapi sekolah yang layak, jalan tani yang bagus, air bersih, dan lapangan kerja untuk anak-anak muda, Di banyak desa anak-anak masih belajar di ruang kelas yang nyaris roboh, Para guru terpaksa mengajar lebih dari satu mata pelajaran, Para pemuda harus pergi merantau karena sulit mencari kerja di kampung sendiri, Tapi negara justru datang membawa pasukan bukan solusi.
Lebih dari itu pembangunan fasilitas militer ini juga menyentuh luka lama yang belum sembuh, Beutong salah satu lokasi barak adalah tempat yang dulu menyimpan banyak cerita kelam soal kekerasan militer, Banyak warga masih trauma dan masih ingat rasa takut serta kehilangan di masa lalu. Sekarang tanpa ada dialog dan tanpa upaya penyembuhan negara malah datang lagi dengan baju dan kendaraan yang mengingatkan pada masa-masa pahit itu. Bukannya menyembuhkan tapi justru membuka luka lama.
Ironisnya banyak pihak telah menyuarakan penolakan. Bukan hanya dari mantan kombatan tapi juga dari tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga negara seperti DPD RI. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan ini melanggar semangat perjanjian damai Helsinki. Dalam perjanjian itu jumlah personel militer di Aceh seharusnya dibatasi. Tapi sekarang bukan hanya jumlahnya bertambah, markasnya pun dibangun secara permanen.
Sayangnya suara-suara penolakan ini sering dianggap angin lalu. Pemerintah tetap melanjutkan proyek atas nama keamanan nasional dan stabilitas. Padahal apa gunanya bicara soal stabilitas kalau rakyatnya masih hidup dalam kesusahan. Apa makna pertahanan kalau anak-anak masih belajar tanpa meja dan orang tua harus berutang demi berobat.
Pembangunan seperti ini tidak adil. Ia tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Ia hanya membuktikan bahwa yang dijaga bukan rakyat tapi kekuasaan.
Rakyat Aceh terutama generasi mudanya sudah saatnya bersuara. Kita tidak boleh diam melihat arah kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Jika yang dibangun bukan sekolah, bukan rumah sakit, dan bukan usaha rakyat maka itu bukan pembangunan tapi penjagaan atas rasa curiga dan kekuasaan yang belum tuntas berdamai.
Nagan Raya tidak butuh barak dan tembok tinggi. Nagan Raya butuh tempat belajar yang layak, lahan pertanian yang produktif, serta kesempatan kerja yang nyata. Karena perdamaian tidak pernah datang dari laras senjata. Ia lahir dari rasa adil dan kehadiran negara yang benar-benar peduli.
