Oleh: Friska Syifa Inayah
Pelecehan seksual di Indonesia merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan banyak orang, terutama perempuan. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik, yang terjadi di berbagai konteks sosial, baik di tempat kerja, sekolah, lingkungan publik, maupun di rumah. Pelecehan seksual telah menjadi perhatian utama, baik dari segi hukum maupun sosial, tetapi penanganannya masih menghadapi banyak tantangan di negara ini.
Pelecehan seksual merujuk pada perilaku tidak diinginkan yang bersifat seksual dan menimbulkan perasaan tidak nyaman, terhina, atau terancam bagi korban. Pelecehan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal (catcalling, komentar vulgar), fisik (sentuhan tanpa izin), atau visual (gambar yang tidak pantas). Pada tingkat yang lebih parah, pelecehan bisa berupa pemaksaan, ancaman, hingga kekerasan seksual yang lebih berat seperti pemerkosaan.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelecehan seksual adalah ketimpangan gender dan budaya patriarki yang masih kental di Indonesia. Budaya ini cenderung menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan sering kali menyalahkan korban daripada pelaku. Selain itu, kurangnya edukasi tentang kesetaraan gender dan batasan-batasan yang jelas mengenai perilaku yang dianggap tidak pantas turut memperburuk keadaan.
Ketidakseimbangan kekuasaan di tempat kerja juga menjadi faktor signifikan. Banyak kasus pelecehan seksual terjadi karena posisi superior yang dimiliki oleh pelaku, yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa atau menekan korban agar tunduk. Situasi ini diperparah oleh rasa takut korban untuk melaporkan kasus pelecehan, karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau reputasi.
Pelecehan seksual berdampak sangat buruk, baik secara fisik maupun mental, pada korban. Korban sering kali mengalami trauma, kecemasan, dan depresi yang berkepanjangan. Selain itu, rasa malu dan takut dihakimi oleh masyarakat membuat banyak korban memilih diam dan tidak melaporkan kasus yang mereka alami. Hal ini menimbulkan siklus kekerasan yang terus berulang, di mana pelaku merasa aman untuk terus melakukan tindakan pelecehan karena minimnya konsekuensi hukum.
Dampak pelecehan seksual juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup korban. Di tempat kerja, korban mungkin mengalami penurunan performa atau bahkan memilih untuk mengundurkan diri karena tidak sanggup bekerja di lingkungan yang penuh tekanan. Di sekolah, pelecehan dapat mengganggu proses belajar-mengajar, terutama bagi korban yang merasa tidak nyaman atau takut di lingkungan tersebut.
Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah pelecehan seksual. Salah satu perkembangan penting adalah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup perlindungan terhadap korban, proses hukum yang lebih tegas, serta pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku.
Namun, tantangan besar masih ada. Edukasi tentang pelecehan seksual di masyarakat masih minim, dan banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena merasa tidak akan mendapatkan keadilan. Aparat penegak hukum juga masih perlu dilatih agar lebih sensitif dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual, serta lebih cepat dalam memproses laporan-laporan yang masuk.
Budaya victim blaming (menyalahkan korban) juga masih menjadi kendala utama. Korban sering kali dipersalahkan karena pakaian yang mereka kenakan, perilaku mereka, atau bahkan situasi tempat kejadian. Padahal, pelecehan seksual adalah tindakan yang sepenuhnya salah di pihak pelaku, dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.
Pelecehan seksual di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi komprehensif. Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum, perubahan mendasar dalam sikap sosial dan budaya juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua orang, terutama perempuan. Upaya pemberantasan pelecehan seksual harus melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, institusi pendidikan, hingga lingkungan kerja. Selain itu, edukasi tentang kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi korban harus terus diperkuat agar pelecehan seksual bisa dihentikan secara efektif.
