Penulis: M. Julianda Arisha (Founder Indonesia Democracy And Reform Center)
Pemberentian impor beras yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementrian Pertanian RI merupakan langkah kongkrit dalam memberantas praktik serakahnomic. Menteri Pertanian Amran Sulaiman pernah menyatakan bahwa pemerintahan saat ini berani “memunculkan wajah” dengan keberpihakan kepada rakyat dan memiliki keberanian untuk menabrak praktik serakahnomik ini. Menteri menegaskan bahwa setiap kilogram beras di Indonesia mendapat subsidi dari Pemerintah (melalui pupuk, benih, traktor, solar, dan seterusnya) Konglomerat/pengusaha yang memperdagangkan beras ini turut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan untuk rakyat kecil. Dampak tersebut, diperkirakan kerugian akibat serakahnomik di sektor beras saja bisa mencapai ratusan Triliun Rupiah setiap tahun jika praktik ini terjadi selama bertahun-tahun.
Fenomena tersebut juga terjadi pada komoditas lain seperti minyak goreng, gula, jagung, dan kedelai. Indonesia sebagai produsen minyak goreng nomor satu dunia pernah mengalami kelangkaan, membuktikan bahwa “hukum pasar” tidak berlaku di Indonesia, melainkan ada faktor anomali yang dikendalikan oleh pihak tertentu.
Dengan hal tersebut publik menilai rapuhnya keamanan pangan Indonesia selama ini dan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum di Indonesia dibuktikan selama ini pihak tertentu mengendalikan pasar dengan memanfaatkan subsidi negara dan menindas petani kecil.
Harusnya, aparat penegak hukum mampu membongkar sindikat serakahnomic yang disampaikan oleh kementan, kementan sudah membuka tabir permainan para kapitalis serakahnomic selanjutnya harusnya aparat penegak hukum dapat bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Karena sektor pertanian menjadi tulang punggung pertumbuhan PDB nasional dengan kontribusi yang diklaim tertinggi dalam sejarah pemerintahan saat ini.
Praktik serakahnomic ini sangat membuat para petani atapun pengusaha kecil tidak dapat bersaing pada pasar dan praktik seperti ini sudah kurang lebih 60 tahun berjalan, dimasa pemerintahan Prabowo melalui kementrian pertanian dapat mengatasi persoalan ini, di sisi lain public mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum selama ini yang membiarkan praktik serakahnomic tersebut berjalan selama ini.
Tabir kelam yang di buka oleh kementan menjadi pintu utama para aparat penegak hukum untuk mengejar para serakahnomic yang ada di Indonesia atas praktik membunuh para pengusaha kecil dalam sektor pangan. Kekayaan sumber daya alam Indonesia harusnya dapat menjadikan Indonesia memiliki kemandirian dalam sektor pangan apabila semua instansi memiliki satu visi yang sama untuk memajukan dan memandirikan sektor pangan indoneisa.
Lembaga Indonesia Democracy And Reform Center (IDRC) menilai pentingnya mengejar para serakahnomic untuk membersihkan pasar ekonomi pangan Indonesia, karena ini mempengaruhi masa depan bangsa apabila Indonesia dapat mencapai kemandirian dalam sektor pangan secara tidak langsung di era masa depan Indonesia siap menjadi negara maju yang tidak bertumpu dengan negara manapun dari sektor pangan.
Sekema pasar yang dilakukan para kolongmerat serakahnomic adalah dengan membangun pabrik penggilingan besar dengan kapasitas hingga 50 juta ton/tahun dan mereka membeli hasil tani lebih mahal dari pada pemilik pabrik penggilingan kecil yang mengakibatkan para penggiling kecil tidak mendapatkan pasokan hasil tani tersebut dan berdampak pada mati nya pasar ekonomi pengusaha kecil tersebut.
Praktik yang melanggar hukum yang dilakukan para kolongmerat tersebut dengan mencampurkan beras menir(pecahan) sebesar 59% padahal aturannya hanya boleh sebesar 14% untuk beras premium, kejadian tersebut para kolongmerat serakahnomic menjual beras premium dengan kualitas yang rendah namun mematok harga yang tinggi hal ini harus di bongkar oleh aparat penegak hukum praktik praktik melanggar hukum seperti ini.
Dengan keadaan tersebut kementan mengambil Langkah tegas dengan menaikkan harga pembelian pemerintah menjadi Rp.6.500 dan menerapkan harga eceran tertinggi bertujuan untuk menyehatkan pasar pangan. Langkah tersebut menimbulkan keberhasilan meningkatnya nilai tukar petani hingga 124% di atas target dan ini menjadi angka tertinggi dalam Sejarah pasar ekonomi pangan Indonesia.
Langkah ini patut diapresiasi kebranian pemerintah melalui kementrian pertanian membawa dampak bagi kesejahtraan petani lokal lalu ketahanan pangan Indonesia mulai berdaulat dan anggaran impor beras tersebut dapat dicadangkan atau di buat untuk melakukan subsidi terhadap kepentingan petani yang lebih besar.
Menyediakan lahan, memberikan subsidi pupuk dan memastikan kesejahtraan para petani merupakan langkah yang tepat saat ini untuk dijalankan oleh pemerintahan Prabowo melalui Kementrian Pertanian RI.
Menurut penulis, untuk memberantas praktik para serakahnomic harus melalui kerjasama antar lembaga yang kuat menyatukan prespektif Indonesia harus berdaulat dalam konteks pangan bukan hal yang mudah mengingat selama ini para konglo serakahnomic tersebut sudah menguasai pasar pangan Indonesia selama 60 tahun artinya baik pemerintah atau masyarakat sama-sama bergandeng tangan untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan di era masa depan, mengingat pasar dunia memperlihatkan Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk impor pangan dengan Langkah pemberhentian impor pangan dari pemerintahan Indonesia membuat harga pasar pangan dunia mengalami penurunan.
Indonesia dengan kekayaan alam nya hanya membutuhkan keberanian untuk mengelola hasil sumberdaya alamnya sendiri sehingga dampak bagi kedaulatan pangan Indonesia mudah tercapai dan memberhentikan ketergantungan terhadap impor pangan dari negara lain membuat Indonesia menjadi negara yang berdaulat atas sumberdaya alam nya terutama sektor ketahanan pangan.
