Katacyber.com | Banda Aceh –
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kesadaran hukum, budaya, dan sejarah Aceh melalui penyelenggaraan Kuliah Umum bertajuk “Keistimewaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Perspektif Hukum, Adat, dan Keacehan”. Kegiatan ini digelar di Aula Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen akademik. Rabu, (23/07/2025).
Kuliah umum ini diprakarsai sepenuhnya oleh mahasiswa aktif FSH UIN Ar-Raniry, di bawah kepemimpinan Imam Ziyadi Liswan, S.H. selaku Ketua Panitia. Dalam sambutannya, Imam menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari semangat mahasiswa untuk merawat nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi yang semakin deras.
“Sebagai generasi muda Aceh, kami merasa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk terus menggali, mengkaji, dan menghidupkan kembali nilai-nilai khas Aceh. Lembaga Wali Nanggroe bukan sekadar warisan budaya, tetapi simbol pemersatu yang menyimpan filosofi mendalam tentang jati diri orang Aceh,” ungkap Imam.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dr. Badri Hasan, S.H., M.H., seorang akademisi dan praktisi hukum tata negara, serta Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., yang dikenal luas sebagai ahli hukum adat Aceh. Keduanya mengupas peran strategis Lembaga Wali Nanggroe dalam konteks sejarah, hukum, dan sosial budaya Aceh.
Dr. Badri Hasan menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan perwujudan konkret dari butir-butir perjanjian damai Helsinki, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, Lembaga Wali Nanggroe memiliki legitimasi historis, hukum, dan sosial yang kuat, dan berperan sebagai institusi penghubung antara rakyat dan pemerintah.
“Wali Nanggroe bukan hanya simbol, tetapi institusi budaya-politik yang mengakar dalam sejarah Aceh. Ia harus didukung oleh regulasi yang memadai dan partisipasi aktif masyarakat sipil agar dapat berperan optimal,” paparnya.
Sementara itu, Dr. Zainal Abidin menekankan bahwa lembaga ini telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, dengan akar adat yang kuat dan fungsi sebagai pemersatu di tengah keragaman. Ia menyoroti pentingnya regenerasi dan edukasi terhadap generasi muda agar nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan tidak tergerus oleh perubahan zaman.
“Wali Nanggroe adalah simbol integritas, kehormatan, dan kebijaksanaan. Ia tidak berada dalam ranah politik kekuasaan, tetapi berdiri sebagai penjaga marwah bangsa Aceh,” tegasnya.
Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam sesi diskusi. Mahasiswa aktif menyampaikan berbagai pandangan kritis, mulai dari kedudukan hukum Lembaga Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan hingga peran mahasiswa dalam menjaga keistimewaan Aceh agar tidak sekadar menjadi slogan politik.
PJ Ketua HMI Komisariat FSH UIN Ar-Raniry, Abdul Malek Maulana, dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menyebut bahwa forum semacam ini sangat penting sebagai ruang pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa.
“Saya sangat bangga kepada saudara Imam Ziyadi dan seluruh panitia. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa FSH bukan hanya mampu menyerap ilmu, tetapi juga menciptakan ruang-ruang diskursus substansial. Ini adalah bagian dari jihad intelektual,” ungkapnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama. Di akhir acara, Imam Ziyadi menyampaikan harapannya agar kuliah umum ini menjadi awal dari gerakan intelektual mahasiswa dalam memperkuat nilai-nilai keacehan secara akademik dan berkelanjutan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda Aceh siap menjadi pelanjut estafet perjuangan melalui jalan ilmu pengetahuan, diskusi kritis, dan gerakan kultural,” tutupnya penuh semangat.
