Katacyber.com | Aceh Jaya – Krisis lingkungan di Kabupaten Aceh Jaya kian mengkhawatirkan. Kawanan gajah liar semakin sering turun ke kebun warga akibat rusaknya habitat alami mereka yang terus menyempit. Fenomena ini bukan semata konflik antara manusia dan satwa, namun menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam melindungi hutan dan menindak tambang ilegal yang merusak ekosistem. Rabu, (25/06/2025).
Kejadian masuknya gajah ke pemukiman warga kini menjadi pemandangan rutin. Hal ini mencerminkan konsekuensi dari pembiaran terhadap pembalakan liar, tambang ilegal, dan lemahnya kebijakan konservasi lingkungan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dinilai tidak serius menangani deforestasi yang semakin masif.
Ironisnya, tambang ilegal dengan ekskavator masih leluasa beroperasi di berbagai wilayah Aceh Jaya. Aktivitas ini bukan hanya merusak hutan, tetapi juga mencemari sungai dan mempercepat kerusakan lingkungan. Masyarakat mempertanyakan, mengapa penegak hukum terlihat lemah bahkan seolah tutup mata terhadap praktik-praktik perusak ini?
“Pemerintah terlihat abai dalam memerhatikan masalah serius ini. Gajah-gajah ini terpaksa turun karena rumah mereka dihancurkan, dan pemerintah seolah tutup mata terhadap tambang ilegal yang terus mengeruk kekayaan alam kami tanpa memikirkan dampaknya,” ungkap Candra Gunawan, warga Aceh Jaya.
Data yang beredar menunjukkan beberapa perusahaan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dengan luasan mencapai puluhan ribu hektar. Jika rencana pemberian izin mencapai 40.000 hektar terealisasi, maka hampir 25 persen wilayah Aceh Jaya akan terdampak langsung. Hal ini tentu mengancam eksistensi habitat gajah, menciptakan konflik berkepanjangan dengan masyarakat, serta meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor.
Situasi ini juga memperlihatkan lemahnya penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seharusnya memberikan perlindungan maksimal terhadap hutan dan satwa liar. Sayangnya, kedua regulasi tersebut belum mampu menahan laju kerusakan akibat kepentingan ekonomi dan politik.
Dalam pernyataan sikap, masyarakat dan pemerhati lingkungan menuntut pemerintah untuk:
1. Bertindak tegas terhadap semua aktivitas tambang ilegal, termasuk memproses hukum para cukong dan pelindungnya.
2. Melakukan moratorium total terhadap izin baru yang berpotensi merusak hutan, serta mengevaluasi ulang izin-izin yang telah dikeluarkan.
3. Meningkatkan pengawasan dan kapasitas aparat penegak hukum agar bebas dari praktik korupsi dan kolusi.
4. Menyusun dan menjalankan rencana pemulihan ekosistem secara konkret, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Jika pemerintah tetap membiarkan situasi ini, bukan hanya habitat gajah yang akan punah, tetapi masyarakat pun terancam kehilangan ruang hidup, sumber air bersih, dan keberlanjutan generasi masa depan. Aceh Jaya tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek segelintir pihak.
