Katacyber.com | Banda Aceh – Ketua Inisiator Muda Nusantara (IMN), Ilham Rizky Maulana kembali menyuarakan isu Aceh Barat Selatan (ABAS), Kamis (24/04/2025).
Menurutnya, daerah yang berada di wilayah ABAS merupakan cerminan dari keinginan masyarakat dalam menuntut pemerataan pembangunan.
“Selama bertahun-tahun, wilayah Aceh Barat Selatan yang terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, dan Simeulue telah menunjukkan semangat dan keteguhan dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi Abas. Ini bukan sekadar keinginan segelintir elit, melainkan jeritan hati masyarakat yang mendambakan keadilan pembangunan dan akses pelayanan yang merata.” kata Risky.
Melalui keterangan persnya, berikut poin-poin alasan dua kembali menyuarakan isu ABAS.
- Pusat Pemerintahan Provinsi Aceh Terlalu Jauh: Saat ini, pusat administrasi Provinsi Aceh berada di Banda Aceh, yang jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer dari wilayah Barsela. Akibatnya, pelayanan publik, pengurusan dokumen, dan akses terhadap pemerintahan provinsi menjadi lambat dan mahal. Warga harus menempuh waktu hingga belasan jam hanya untuk mengurus kebutuhan administratif dasar.
- Ketimpangan Infrastruktur: Dibanding kawasan timur dan utara Aceh, wilayah barat selatan mengalami ketertinggalan dalam hal infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Padahal, Barsela memiliki potensi luar biasa yang belum tergarap optimal akibat keterbatasan konektivitas dan akses anggaran.
- Potensi Ekonomi yang Melimpah: Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, dari laut yang melimpah, hasil pertanian yang subur, hutan yang luas, hingga destinasi wisata alam dan budaya yang memukau. Namun, tanpa perhatian dan kebijakan strategis dari pusat, potensi ini hanya akan menjadi angka dalam laporan, bukan nilai nyata bagi rakyat.
- Semangat Persatuan dan Identitas Kawasan: Masyarakat Barsela memiliki kesamaan nilai, budaya, dan sejarah perjuangan yang kuat. Ini menjadi modal sosial untuk membentuk provinsi baru yang solid dan mandiri. Selama ini, wilayah ini juga telah menunjukkan kesiapan melalui pembentukan panitia perjuangan, penyusunan dokumen akademik, dan penggalangan dukungan dari tokoh-tokoh lokal dan nasional.
- Pemerataan dan Efisiensi Pemerintahan: Dengan lahirnya Provinsi Abas, pelayanan pemerintahan akan lebih dekat ke rakyat. Proses pembangunan menjadi lebih fokus, anggaran lebih terdistribusi, dan aspirasi masyarakat lebih mudah direspons. Ini akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Dia meyakini bahwa ini adalah bagian dari cita-cita reformasi dan desentralisasi agar setiap daerah bisa tumbuh secara adil, mandiri, dan sejahtera.
Selanjutnya, dia juga menyerukan kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPD RI untuk melihat aspirasi ini bukan sekadar sebagai wacana politik, tapi sebagai kebutuhan nyata rakyat yang haus akan keadilan dan pembangunan.
“Provinsi Abas bukan tentang pemekaran, tapi tentang pemerataan. Bukan tentang ego wilayah, tapi tentang pelayanan untuk rakyat. Inilah saatnya: saatnya kita berdiri bersama, saatnya Abas menjadi kenyataan.”tutup Rizky
