Oleh Andi Sessunngriwu (Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia)
Kota Makassar memang mencatat pembangunan yang luar biasa sebagai pusat kemajuan di kawasan Indonesia Timur. Namun sayangnya, kemewahan pembangunan fisik ini belum sejalan dengan keadilan kesejahteraan bagi kelompok perempuan. Pertumbuhan ekonomi yang diagungkan ternyata tidak mampu mengangkat derajat perempuan rentan dari jerat kemiskinan. Salah satu potret nyatanya adalah maraknya perempuan di usia produktif yang secara demografis seharusnya menjadi motor penggerak sektor ekonomi formal justru terpaksa terjun ke dunia prostitusi di kawasan Jalan Nusantara. Fenomena ini bukanlah sekadar masalah moralitas individu, melainkan realitas yang menjadi alarm bahwa masih terdapat ketimpangan struktural yang mendalam. Hak-hak dasar, pemberdayaan ekonomi, dan jaminan kesejahteraan perempuan nyatanya masih dikesampingkan di tengah hiruk-pikuk euforia pembangunan kota yang bias kelas dan gender.
Tercatat ada sekitar 29 tempat usaha hiburan malam yang beroperasi di sepanjang jalan ini. Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Makassar sebenarnya telah berjanji akan merelokasi dan mengubah wilayah “remang-remang” ini menjadi pusat wisata kuliner. Namun, hingga tahun 2024, janji relokasi tersebut tidak pernah terwujud, dan kawasan ini justru semakin berkembang dengan kehadiran pekerja seks komersial (PSK) yang kerap dijuluki “kupu-kupu malam” Eksistensi kawasan ini menimbulkan ironi: di satu sisi diatur sebagai sumber pendapatan daerah, namun di sisi lain menjadi ruang eksploitasi perempuan.
Fenomena terjerumusnya banyak perempuan Makassar ke dunia prostitusi pada dasarnya berakar dari dua masalah krusial yang mencerminkan kegagalan sistemik. Di satu sisi, perempuan dihadapkan pada minimnya peluang kerja yang layak untuk menopang ekonomi mereka, menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan secara finansial. Ketika ruang-ruang produktif tertutup bagi mereka, prostitusi kerap menjadi opsi terakhir. Di sisi lain, mereka terjebak dalam pusaran kapitalisme di kawasan lokalisasi Jalan Nusantara, di mana sistem yang ada secara masif mengeruk keuntungan dari kerentanan perempuan.
Realitas ini sangat sejalan dengan pemikiran Nancy Fraser, seorang teoretisi kritis Mazhab Frankfurt dan tokoh feminisme sosialis, yang secara tegas menekankan perlunya menghubungkan kembali analisis gender dengan kritik terhadap kapitalisme. Menurut Fraser, dalam tatanan ekonomi masyarakat kapitalis, terdapat prinsip organisasi dasar yang memisahkan dan merendahkan nilai kerja perempuan, sehingga membuahkan ketidakadilan distributif berbasis gender. Dalam konteks industri hiburan malam, sistem neoliberalisme justru melakukan “resignifikasi” atau pemanfaatan ulang atas kebebasan dan kerentanan perempuan untuk melegitimasi akumulasi modal para pemodal besar.
Mirisnya, lingkaran setan ini terus berputar dan membesar akibat kurangnya ketegasan, regulasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Ketidakhadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi secara langsung membiarkan praktik eksploitasi ini tumbuh subur di tengah megahnya pembangunan kota. Hal ini turut dikonfirmasi oleh analisis Fraser mengenai pergeseran menuju kapitalisme neoliberal, di mana negara melepaskan kontrol terhadap program kesejahteraan dan menyerahkan dinamika sosial pada pasar bebas, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kelompok marjinal.
Akar sulitnya perempuan menembus lapangan pekerjaan formal tidak lepas masalah struktural. Dari segi kapasitas diri, mereka terhambat oleh tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat SMA atau sekadar lulus SD. Di saat yang sama, mereka harus menghadapi kondisi pasar kerja di Makassar yang masih sangat maskulin dan didominasi laki-laki, sehingga mempersempit ruang kompetisi bagi perempuan. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi ini bukanlah isu yang dapat diindahkan. Fakta ini dikonfirmasi oleh data Statistik Ketenagakerjaan BPS Kota Makassar dan Profil Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tercatat sangat memprihatinkan, yakni hanya 38,38% berbanding terbalik dengan partisipasi laki-laki yang mencapai 72,90% . Ironisnya, di hadapan data kesenjangan yang begitu mencolok ini, pemerintah daerah justru terkesan absen dan abai dalam membuka ruang kerja khusus yang memberdayakan perempuan. Rentetan ketimpangan sistemik inilah yang akhirnya memaksa perempuan mempertaruhkan nasib di jalan alternatif yang berisiko hanya demi bertahan hidup.
Jalan Nusantara tidak lagi sekadar ruang publik, melainkan telah menjadi ruang lokalisasi yang dikapitalisasi oleh kelompok borjuis demi akumulasi kekayaan. Tempat Hiburan Malam (THM) menjamur di kawasan ini, berkaitan erat dengan aktivitas para PSK yang mencari pelanggan. Lemahnya posisi tawar pemerintah daerah terlihat dari serangkaian kegagalan kebijakan. Mulai dari wacana mengalihfungsikan kawasan tersebut menjadi pusat kuliner yang menguap begitu saja, hingga tumpulnya penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Meski DPRD Kota Makassar telah mengesahkan kenaikan pajak THM secara signifikan dari 40 persen menjadi 75 persen, realitasnya para pengusaha tetap menyetor pajak di angka lama (Santi, 2024, Hal.24). Penolakan diam-diam ini, ditambah dengan suburnya praktik prostitusi terselubung yang selalu disangkal pengelola THM, menunjukkan betapa tidak efektifnya pengawasan pemerintah. Dinamika ini memperlihatkan realitas pahit bahwa dalam pertarungan memperebutkan ruang ekonomi di Jalan Nusantara, kekuatan kapitalis jauh lebih dominan dalam menyetir keadaan dibandingkan kekuatan regulasi pemerintah daerah.
Pada akhirnya, menghakimi perempuan yang terjebak dalam pusaran prostitusi di Jalan Nusantara sebagai subjek bermoral rendah adalah sebuah kekeliruan besar. Apa yang terjadi di sana adalah murni persoalan struktural. Sebagaimana diperingatkan oleh Fraser, gerakan emansipasi perempuan tidak boleh melepaskan fokusnya dari isu ketimpangan sosial dan redistribusi kekayaan, karena tanpa kritik yang tajam terhadap sistem ekonomi politik kapitalisme, feminisme berisiko hanya menjadi “pelayan” bagi agenda pasar bebas neoliberalisme. Ini adalah potret buram tentang bagaimana Pemerintah Kota Makassar masih lemah dalam mendistribusikan kesejahteraan bagi perempuan, ironisnya di balik kemegahan pembangunan kota. Absennya ketegasan pemerintah dalam menertibkan lokalisasi pada akhirnya hanya melanggengkan kekuasaan kaum kapitalis, membiarkan mereka terus mengeruk keuntungan ekonomi dari rahim kemiskinan dan kerentanan perempuan.
