Oleh: Syahputra Ariga (Ketua Umum Perkumpulan Mahasiswa Gayo Lues Se-Indonesia/PMGI)
Di tengah banjir bandang dan longsor yang meluluhlantakkan Gayo Lues, kita menyaksikan sebuah pertunjukan yang nyaris sempurna (bukan pertunjukan penanganan bencana), melainkan sandiwara birokrasi. Pemerintah hadir, tapi seperti kucing anggora: bulunya rapi, gayanya anggun, namun kebingungan saat disuruh bekerja di medan lumpur.
Bencana datang tanpa aba-aba, tetapi respons pemerintah datang dengan penuh keraguan. Jalan terputus, logistik terhambat, warga terisolasi-namun yang lebih dulu mengalir deras justru konferensi pers, unggahan seremonial, dan laporan yang terlalu bersih untuk menggambarkan kekacauan nyata di lapangan.
Di beberapa wilayah terdampak, masyarakat bertahan dengan dapur darurat dan solidaritas seadanya. Anak-anak kehilangan rasa aman, orang tua kehilangan penghasilan, dan lansia kehilangan harapan.
Sementara itu, sebagian pengambil kebijakan sibuk memastikan kamera menyala dan spanduk terpasang rapi. Seolah-olah bencana bisa diselesaikan dengan dokumentasi, bukan aksi.
Distribusi bantuan pun tak kalah absurd. Ada wilayah yang kebanjiran bantuan, ada pula yang kebanjiran air tanpa bantuan. Prinsip keadilan sosial diganti dengan prinsip “siapa dekat pusat, dia cepat dapat”.
Jika ini bukan kegagalan sistem, maka apa lagi namanya?
Lebih ironis, bencana di Gayo Lues bukan kejadian tunggal. Ia berulang, ia dapat diprediksi, dan ia memiliki akar yang jelas: kerusakan lingkungan, tata kelola wilayah yang abai, serta kebijakan yang lebih ramah pada kepentingan jangka pendek ketimbang keselamatan rakyat. Namun setiap kali bencana datang, kita berpura-pura terkejut, lalu kembali lupa setelah air surut.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sipil justru tampil sebagai aktor utama. Mahasiswa, relawan, komunitas lokal, bahkan warga biasa—merekalah yang turun lebih dulu, bekerja lebih keras, dan bertahan lebih lama. Pemerintah datang belakangan, lalu mengambil foto bersama.
Jika penanganan bencana terus diserahkan pada pola lama—lamban, elitis, dan penuh basa-basi—maka kita sedang membiasakan diri hidup dalam krisis. Kita tidak sedang membangun ketangguhan, melainkan memelihara ketidakbecusan.
Gayo Lues tidak membutuhkan kucing anggora yang gemetar melihat lumpur. Gayo Lues membutuhkan kepemimpinan yang berani kotor, berani salah, dan berani berpihak. Karena bencana bukan sekadar soal alam, melainkan soal pilihan: memilih bekerja atau memilih tampil.
Dan sejauh ini, yang dipilih tampaknya adalah tampil.
