Oleh: Aulia Halsa S.H
Hukum dan kekuasaan adalah dua pilar utama dalam kehidupan bernegara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, sementara kekuasaan dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan serta memastikan hukum ditegakkan. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tidak jarang justru menjadi alat untuk mengintervensi hukum. Ketika kekuasaan yang seharusnya tunduk pada hukum justru menundukkan hukum untuk kepentingannya, maka keadilan yang diimpikan menjadi sekadar ilusi.
Pengaruh Kekuasaan dalam Penegakan Hukum
Idealnya, hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Namun realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali sangat dipengaruhi oleh siapa yang terlibat. Pejabat tinggi negara, tokoh politik, atau pemilik modal besar kerap mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum. Sementara itu, rakyat biasa yang tak memiliki kekuasaan atau koneksi, cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih keras bahkan untuk kesalahan yang jauh lebih kecil.
Fenomena ini terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di banyak negara maju. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite politik kerap berujung pada vonis ringan, penghilangan barang bukti, atau bahkan tidak pernah sampai ke pengadilan. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau akses politik seringkali menjadi korban ketidakadilan hukum.
Kekuasaan dalam Proses Peradilan
Salah satu ancaman terbesar bagi sistem hukum yang adil adalah intervensi kekuasaan dalam proses peradilan. Ketika pengadilan tidak lagi independen, maka vonis bukan lagi soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang lebih kuat. Hakim bisa ditekan, jaksa bisa diarahkan, dan saksi bisa dibungkam.
Di beberapa negara, pengadilan telah dijadikan alat politik untuk membungkam oposisi, mengkriminalisasi aktivis, atau melindungi para koruptor. Dalam kondisi semacam ini, hukum kehilangan makna sebagai pelindung rakyat dan berubah menjadi senjata kekuasaan.
Pembentukan Hukum yang Diwarnai Kepentingan
Masalah kekuasaan dalam hukum tidak hanya terjadi dalam tahap penegakan, tetapi juga dalam tahap pembentukan hukum itu sendiri. Undang-undang dan kebijakan publik seringkali dibuat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk keadilan sosial. Kelompok dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar dapat memengaruhi isi undang-undang melalui proses lobi, tekanan, atau bahkan suap.
Contohnya bisa dilihat dalam berbagai regulasi sumber daya alam, perpajakan, atau investasi yang justru memperkuat dominasi segelintir orang sambil mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, hukum yang lahir bukanlah cerminan dari kehendak rakyat, tetapi hasil kompromi kekuasaan.
Ketimpangan Akses terhadap Keadilan
Dampak paling nyata dari dominasi kekuasaan atas hukum adalah ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Mereka yang memiliki kekuasaan dapat membeli pengacara terbaik, memanfaatkan celah hukum, atau bahkan memengaruhi penegak hukum. Sementara masyarakat miskin atau terpinggirkan kerap tidak tahu harus ke mana mencari keadilan, atau bahkan tidak mampu membayar biaya hukum yang mahal.
Ketimpangan ini memperparah ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Jika hukum hanya berpihak pada mereka yang berkuasa, maka rakyat akan kehilangan harapan dan memilih menyelesaikan persoalan dengan cara sendiri. Ini bisa menjadi awal dari kerusakan sosial yang lebih besar.
Keadilan Harus Berdiri di Atas Kekuasaan
Menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan bisa mengintervensi hukum, kita harus menyadari pentingnya menjaga independensi lembaga hukum dan memperkuat mekanisme pengawasan. Hukum harus tetap menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, bukan alat bagi mereka yang sedang berkuasa.
Sistem hukum yang adil hanya bisa tercapai jika semua pihak tunduk pada hukum yang sama, tanpa ada yang kebal atau diperlakukan istimewa. Demokrasi sejati menuntut adanya keadilan yang merata, di mana hukum berdiri di atas kekuasaan, bukan di bawahnya.
