Katacyber.com | Banda Aceh – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (BADKO) Aceh, Nirwanda Hendriyansyah, menyampaikan keprihatinan atas kelangkaan minyak yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Ia menilai situasi tersebut dipicu oleh dugaan praktik penimbunan serta adanya penjual yang menaikkan harga secara sepihak.
Nirwanda menyebut kelangkaan minyak dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat. Warga terpaksa membeli minyak dengan harga lebih tinggi, bahkan harus mengantre berjam-jam di SPBU dan pedagang eceran.
“Kami mendesak Kapolda Aceh untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menimbun minyak dan memainkan harga. Kondisi ini sudah sangat meresahkan, dan aparat harus hadir untuk menegakkan hukum,” ujarnya.
Berdasarkan laporan masyarakat dan kader HMI di daerah, Nirwanda mengungkap adanya indikasi pelaku usaha yang sengaja menahan pasokan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi saat stok menipis. Sejumlah penjual eceran juga diduga memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga secara tidak wajar.
“Permainan harga seperti ini tidak etis. Ketika masyarakat kesulitan, ada oknum yang justru mencari keuntungan besar dari kelangkaan,” tegasnya.
HMI BADKO Aceh turut mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi minyak mulai dari agen hingga pengecer. Nirwanda menilai lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya penyimpangan.
“Kami meminta pemerintah dan dinas terkait melakukan inspeksi rutin di lapangan. Transparansi distribusi minyak harus dijamin agar masyarakat tidak menjadi korban,” katanya.
Siap Lakukan Pengawalan dan Aksi
Nirwanda memastikan HMI BADKO Aceh akan terus mengawal persoalan ini. Ia tidak menutup kemungkinan pihaknya menggelar aksi jika tidak ada langkah konkret dari aparat maupun pemerintah daerah.
“Kami siap melakukan aksi besar bila penanganan masalah ini tidak menunjukkan perkembangan,” ujarnya.
Ia berharap Kapolda Aceh segera menginstruksikan penyelidikan dan pengawasan intensif di daerah yang terdampak kelangkaan minyak. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk menstabilkan pasokan dan mencegah permainan harga.
“Masyarakat membutuhkan kepastian. Penegakan hukum harus dilakukan dan pihak-pihak yang bermain dalam distribusi minyak harus diberikan sanksi tegas,” tutup Nirwanda.
