Oleh Zulfata, Pemimpin Umum Media Katacyber.com
Kejutan politik terjadi menjelang detik akhir tahun 2024. Publik seakan tak menyangka Hasto Kristiyanto “anak emas” Megawati ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan keterlibatannya dalam kasus buronan KPK, Harun Masiku. Peristiwa politik di negeri ini memang unik, rezim memiliki kecondongan tertentu dalam membidik atau melibas orang-orang tertentu yang tidak lagi memiliki relasi kekuasaan dengan istana.
Dapat dibayangkan, saat Jokowi masih aktif sebagai kader di PDI dan menjabat sebagai Presiden RI, meskipun nama Hasto diseret-seret dengan drama politik terhadap buronan Harun Masiku, namun saat itu tak satu pun pihak yang berani “menyentuh” Hasto. Selain ia sebagai sekjen partainya Megawati, sebagai tangan kanannya Megawati, namun saat kader PDIP (Jokowi) yang pernah menjadi presiden seperti tidak lagi mengakui dirinya sebagai kader tersebut, di saat itu pula kekuatan PDIP seperti bunga berguguran di musim semi.
Satu sisi, saat muara kasus korupsi yang melibatkan buronan Harun Masiku memuncak, nama Hasto juga terseret bahkan diprediksikan akan menjadi tersangka dengan jadwal yang tidak dapat ditentukan. Mengapa demikian? Karena saat itu Hasto masih menjadi sosok garda terdepan dalam menjaga Jokowi dengan segala hal yang menyerang Jokowi, baik serangan dari dalam maupun serangan dari luar.
Waktu terus berjalan, dunia abu-abu politik terus berputar. Ibarat kata mutiara; setiap orang ada rezimnya, dan setiap rezim ada sasarannya, Jokowi pun digantikan dan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto dalam memimpin negara. Di sela keberlanjutan estafet kepemimpinan tersebut dengan berbagai faktor politik, Hasto kemudian mengumumkan Jokowi dan sekeluarga telah dipecat dari PDIP.
Memang satu sisi penetapan Hasto sebagai tersangka adalah bagian dari penegakan hukum, namun sisi lainnya juga terdapat alasan-alasan politis yang dapat disangkal oleh pihak-pihak yang tidak mengakuinya. Padahal, rekam jejak relasi politik antar rezim dan pola konflik politik yang terjadi dapat memberi sinyal terkait siapa yang dijadikan tersangka dan siapa yang dimudahkan dalam perkara. Politik hukum Indonesia masih tergolong unik, muatan politisnya masih ada kekentalan di mana-mana.
Dengan situasi dan kondisi politik PDIP hari ini yang tampak mengalami penyusutan, meskipun memenangkan Gubernur DKI Jakarta 2024, namun simbol yang disebut kandang banteng di Jawa Tengah bobol diekspansi oleh koalisi Partai Gerindra. Demikian halnya dengan kader-kader eks PDIP kini tampak lebih nyaman di partainya Prabowo. Uniknya lagi, eks kader PDIP yang kini jadi menteri di kabinetnya Prabowo-Gibran, justru sebelum Hasti dijadikan tersangka, ia justru membuat sayembara 8 Miliar bagi siapa yang dapat menangkap Harusn Masiku. Artinya, akhir-akhir ini, militansi kader PDIP semakin menarik untuk dicermati, apakah hal ini menandakan bahwa ideologi partai atau kultur politik “Soekarnoisme” mengalami pelapukan setelah diporak-poranda oleh trah politik Jokowi saat masih di PDIP? Tentu dalam konteks ini Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ambil pusing, sebab di awal pemerintahanya sedang gencar-gencarnya untuk menangkap para koruptor.
Akankah keganasan PDIP dulu telah digeser oleh koalisi partai pendukung pemerintah Prabowo-Gibran? Apakah faktor kekeliruan Megawati tidak ingin mengikuti kehendak Jokowi menjadikan PDIP mengalami patah dalam dan semakin melemah dari hari ke hari? Tentu ada banyak perspektif dalam menjawab pertanyaan di atas. Yang jelas, dengan Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK-RI, ini merupakan salah satu bukti upaya jalan untuk menggergaji PDIP tampak seperti tidak dapat dibendung oleh partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut. Terlabih ketika PDIP hendak memilih jalan oposisi dengan segudang rekam jejak politiknya di masa Presiden Jokowi mengalami kekacauan dalam menstimulus kebijakan pemerintah.
Kini, PDIP sedang berada di persimpangan jalan setelah nyaman sepuluh tahun di kursi istana presiden. Meski ia memiliki pasukan yang dominan kuat di parlemen, namun demikian waktu menjawab bahwa satu persatu kader mereka tampak tak serius untuk berani melawan arus politik kepemimpinan Prabowo-Gibran. Akhirnya, di balik jaring laba-laba yang melatarbelakangi Hasto menjadi tersangka, di situ pula PDIP masih diberi peluang untuk melawan, layaknya PDIP kekar melawan orde baru. Ingat, sejarah mungkin berulang, tetapi karma politik itu selalu berlaku, baik di PDIP, maupun di partai mantan penguasa lainnya.
