Oleh: Sartika Rahayu (Pimpinan SKM Simeulue)
Saya pernah merasa sudah cukup “Melek Politik” hanya karena rutin melihat konten politik di beranda media sosial. Setiap hari ada saja potongan video debat, cuplikan pidato, atau komentar pedas antar tokoh yang lewat di TikTok, Instagram, atau X, sampai sindiran antar tokoh politik. Rasanya seperti selalu update.
Kita hidup di masa ketika satu video berdurasi kurang dari semenit bisa membentuk opini tentang isu yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Kadang, tanpa sadar, kita ikut berkomentar, membagikan, bahkan membela atau menyerang padahal belum tentu tahu duduk persoalannya secara utuh.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penduduk usia produktif mendominasi struktur demografi Indonesia. Sementara laporan Digital Indonesia 2024 dari We Are Social dan Meltwater mencatat mayoritas masyarakat Indonesia sudah terhubung ke internet, dengan rata-rata penggunaan lebih dari tujuh jam per hari. Artinya, ruang digital memang menjadi tempat utama kita mendapatkan informasi, termasuk soal politik.
Sebagai generasi muda yang hidup di tengah arus informasi cepat, kita dihadapkan pada pilihan: menjadi penonton viralitas atau penjaga substansi.
Politik substansi sebenarnya sederhana, membahas isi kebijakan, membedah program, melihat dampaknya bagi masyarakat. Politik seperti ini memang butuh waktu. Harus membaca, membandingkan data, dan kadang berdiskusi panjang.
Sebaliknya, politik pencitraan lebih mudah dicerna. Fokusnya pada sosok siapa yang terlihat tegas, siapa yang terlihat merakyat, siapa yang ucapannya paling “mengena”. Tidak salah, tapi kalau berhenti di situ, kita hanya menilai kemasan, bukan isi.
Survei dari Indikator Politik Indonesia beberapa waktu terakhir menunjukkan anak muda cukup aktif mengikuti isu politik, terutama lewat media sosial. Itu kabar baik. Namun aktif belum tentu berarti mendalam. Sering kali kita merasa sudah “update” hanya karena menonton beberapa klip video atau membaca utas singkat.
Kebiasaan scroll cepat membuat kita terbiasa menyimpulkan cepat. Padahal kebijakan publik tidak pernah sesederhana satu potongan video. Di balik satu keputusan, ada perhitungan anggaran, pertimbangan hukum, dan dampak sosial yang tidak selalu terlihat di layar.
Ada juga soal algoritma. Media sosial cenderung menampilkan apa yang kita sukai. Jika kita sering menyukai konten dari satu sudut pandang, maka itu yang akan terus muncul. Lama-lama, kita merasa semua orang sepakat dengan kita. Padahal bisa jadi kita hanya berada di lingkaran yang sama.
Di titik ini, saya mulai berpikir bahwa menjadi generasi muda yang kritis bukan berarti selalu paling keras bersuara. Kadang justru berarti berani menahan diri untuk tidak langsung menilai. Berani mencari tahu lebih jauh sebelum membagikan sesuatu.
Saya tidak berpikir politik pencitraan bisa hilang. Dalam dunia komunikasi modern, citra memang penting. Tapi kalau kita hanya berhenti pada citra, kita bisa kehilangan hal yang lebih penting isi kebijakan yang akan berdampak langsung pada kehidupan kita sendiri.
Sebagai generasi yang jumlahnya besar dan akses informasinya luas, kita sebenarnya punya posisi yang kuat. Kita bisa memilih untuk hanya menjadi penonton yang cepat bereaksi, atau menjadi warga yang mau memahami.
Bagi saya pribadi, prosesnya masih belajar. Belajar untuk tidak mudah terpancing. Belajar untuk membaca lebih dari satu sudut pandang. Belajar membedakan antara yang terlihat menarik dan yang benar-benar penting.
Mungkin perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal besar. Bisa jadi ia dimulai dari kebiasaan kecil: tidak langsung percaya, tidak langsung marah, dan tidak langsung membagikan.
Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh para politisi, tetapi juga oleh cara kita sebagai generasi muda merespons politik itu sendiri.
