Penulis Zuhari Alvinda Haris ketua Dewan eksekutif Mahasiswa FUF UIN Ar-Raniry
Dulu, sebelum duduk di kursi Meuligoe, Muzakir Manaf alias Mu’alim tampil percaya diri. Setiap kali mikrofon mendekat, ia bicara tentang koneksi kuat ke pusat, tentang kedekatannya dengan Prabowo Subianto yang konon akan membuka jalan emas bagi Aceh. Ia janjikan pengaruh, akses istimewa, dan percepatan pembangunan. Rakyat percaya. Suara pun diberikan. Hari ini, kita bertanya: apa hasil dari semua koneksi itu?
Jawabannya pahit: empat pulau Aceh hilang, dan suara gubernur kita ikut menghilang.
Pulau Banyak, Lipan, Panjang, dan Batu empat gugusan kecil di perbatasan Singkil kini secara administratif telah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ini bukan sekadar penggeseran batas. Ini adalah pengikisan wilayah, penghapusan kedaulatan, dan pembiaran yang memalukan. Lebih menyakitkan lagi, semuanya terjadi di depan mata pemerintahan baru yang masih hangat-hangatnya menikmati kursi empuk kekuasaan.
Sudah 104 hari Mualem-Fadhlullah memimpin Aceh. Tapi Aceh justru makin meradang. Tak ada satu pun langkah strategis dari Meuligoe. Tak ada gugatan resmi, tak ada tim hukum, tak ada tekanan ke pusat. Yang ada hanya tepuk tangan di acara pelantikan pejabat, safari politik, dan konferensi seremonial yang isinya penuh basa-basi.
Aceh sedang kehilangan tubuhnya, tapi para pemimpinnya justru sibuk merias wajah.
Pertanyaan mendasarnya: apa gunanya dekat dengan Prabowo kalau tanah sendiri tak bisa dijaga? Apa gunanya janji besar saat kampanye jika empat pulau bisa dicaplok tanpa satu pun gebrakan balik dari Pemerintah Aceh?
Lebih dari itu, ini bukan hanya soal hilangnya pulau. Ini soal hilangnya nyali. Soal diamnya mereka yang dulu bicara lantang tentang kehormatan Aceh. Bukankah dulu Mualem selalu bicara tentang “perjuangan orang tua kami”? Tapi saat Aceh digerus diam-diam, mengapa engkau memilih menjadi penonton?
Diam itu bukan bijak, diam itu pengkhianatan. Ketika wilayah kita diambil, dan pemimpin kita hanya menyaksikan, maka jangan heran kalau rakyat mulai muak.
MuFa harus sadar: mereka tidak sedang memimpin komunitas eksklusif. Mereka memimpin satu provinsi yang penuh luka sejarah, penuh harapan baru. Tugas mereka bukan sekadar hadir di pelantikan, tapi hadir saat Aceh dihina.
Jika empat pulau saja tak bisa dijaga, maka bagaimana dengan sektor tambang, hutan lindung, dan zona maritim yang lebih luas? Jangan-jangan sebentar lagi, kita akan dengar kabar bahwa laut Aceh pun sudah berganti nama di peta Jakarta.
Ini bukan soal pulau kecil. Ini soal martabat Aceh. Dan martabat itu sedang diinjak-injak saat ini, di bawah pemerintahan yang katanya “paling siap membela rakyat.”
Jangan jadikan Meuligoe panggung sandiwara. Rakyat Aceh tidak butuh aktor yang jago monolog. Kami butuh pemimpin yang berani berteriak di depan istana, menggugat, melawan, dan menegakkan harga diri wilayah ini.
Kalau memang MuFa tak mampu, lebih baik mereka akui saja. Tak perlu basa-basi. Karena lebih baik mundur dengan jujur daripada bertahan dengan memalukan.
