Katacyber.com | Bengkulu – Webinar Nasional Kepemiluan bertajuk P3: “Perempuan, Politik, Pemilu” sukses digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Rakyat Indonesia (DPD SERINDO) Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan KOPRI PMII Cabang Kota Bengkulu, Senin, (25/08/2025).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan penyelenggara pemilu dan praktisi kepemiluan, di antaranya: Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP., M.Si (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Quin Pegagan (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), dan Neni Nur Hayati (Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership/DEEP).
Dalam webinar tersebut, para pembicara menyoroti masih rendahnya partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih kritis, kandidat politik, maupun penyelenggara pemilu. Padahal, jumlah pemilih perempuan sangat signifikan dan suara perempuan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan publik.
Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, menegaskan bahwa kehadiran perempuan dalam panggung politik Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan. Menurutnya, perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan kekuatan transformatif yang membawa perspektif baru.
“Regulasi sudah jelas, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik diwajibkan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil. Begitu pula dalam komposisi keanggotaan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen,” ujarnya.
Ia juga menyebut suara perempuan sangat penting karena empat alasan utama: representasi aspirasi, keadilan politik, peningkatan kualitas kebijakan, dan penguatan demokrasi.
Sementara itu, Direktur DEEP, Neni Nur Hayati, menegaskan bahwa perempuan tidak boleh hanya dijadikan pelengkap daftar, melainkan harus hadir sebagai penentu arah pembangunan bangsa. “Kehadiran mereka di ruang politik akan membawa perspektif yang lebih adil dan inklusif,” tegasnya.
Namun, ia juga menyoroti adanya tantangan besar bagi perempuan, mulai dari budaya patriarki, minimnya dukungan finansial dan politik, hingga stigma sosial bahwa politik bukan dunia perempuan. Kondisi tersebut menurutnya kerap menjadi dinding kaca yang membatasi gerak perempuan dalam dunia politik.
Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Quin Pegagan, turut menekankan pentingnya affirmative action untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. “Perlu penguatan kembali kesadaran semua pihak terhadap kesetaraan gender,” ungkapnya.
Ia menambahkan, literasi politik di kalangan perempuan muda sangat penting agar tidak mudah terjebak politik identitas maupun disinformasi. Quin juga mendorong organisasi masyarakat seperti DPD SERINDO Bengkulu dan KOPRI PMII Kota Bengkulu agar konsisten menciptakan demokrasi yang setara, di mana perempuan bisa tampil sebagai pengambil keputusan.
Webinar ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta di berbagai daerah. Banyak peserta menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini memberi motivasi baru untuk terus memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam proses politik.
Penyelenggara berharap, kegiatan ini dapat melahirkan gerakan bersama untuk memperkuat posisi perempuan dalam panggung demokrasi Indonesia, bukan hanya sebagai objek politik, melainkan subjek aktif yang ikut menentukan arah bangsa.
