Oleh: Aulia Halsa, S.H
Founder Pajak Literasi
Di republik ini, kebenaran tidak selalu kalah oleh kebohongan. Ia sering tumbang oleh sesuatu yang lebih halus, lebih rapi, dan lebih diterima: keinginan untuk menyenangkan atasan. Kita mengenalnya dengan istilah yang terdengar ringan, bahkan jenaka “Asal Bapak Senang” (ABS).
Namun di balik istilah sederhana itu, tersembunyi penyakit lama yang tak kunjung sembuh: mentalitas kekuasaan yang lebih takut pada ketidaksenangan atasan daripada penderitaan rakyat. Ini bukan sekadar budaya birokrasi. Ini adalah cara kerja kekuasaan yang diam-diam merusak dari dalam.
ABS: Dari Candaan Menjadi Ideologi Kekuasaan
Apa yang dulu hanya lelucon, kini menjelma menjadi praktik yang sistemik. Sejak era Soekarno, politik Indonesia memang tidak pernah lepas dari kuatnya figur pemimpin. Loyalitas dijunjung tinggi, sementara kritik kerap dianggap gangguan stabilitas.
Masalahnya bukan pada sejarah itu sendiri, melainkan pada kegagalan kita mengoreksinya. Warisan itu diteruskan tanpa filter, tanpa pembaruan, dan tanpa keberanian untuk berubah.
Hari ini, ABS bukan lagi sekadar sikap. Ia telah menjadi semacam “ideologi diam-diam” dalam birokrasi:
Yang penting atasan nyaman. Yang penting laporan terlihat aman. Yang penting tidak ada konflik di permukaan. Meski di bawahnya, masalah terus menumpuk tanpa penyelesaian.
Negara yang Hidup dari Laporan, Bukan Kenyataan
Dalam sistem yang terinfeksi ABS, realitas bukan lagi sesuatu yang disampaikan apa adanya. Ia diolah, dipoles, bahkan direkayasa sebelum sampai ke meja pimpinan.
Data bisa dipercantik. Masalah bisa diperkecil. Kegagalan bisa dikaburkan. Yang sampai ke atas bukan fakta, melainkan versi terbaik dari kenyataan.
Akibatnya fatal. Kebijakan tidak lagi berpijak pada kondisi riil, melainkan pada ilusi administratif. Pemerintah merasa berhasil, sementara rakyat tetap berkutat dengan persoalan yang sama. Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah kebohongan yang dilegalkan oleh sistem.
Loyalitas atau Kepura-puraan?
ABS menciptakan standar loyalitas yang keliru. Ukurannya bukan lagi kejujuran atau kompetensi, melainkan kemampuan menyenangkan. Yang jujur dianggap berisiko.
Yang kritis dicurigai tidak loyal. Yang “aman” justru dipertahankan. Dalam situasi seperti ini, kejujuran menjadi mahal bahkan berbahaya. Kita tidak lagi berbicara tentang profesionalisme, melainkan tentang kepura-puraan yang dilembagakan.
Demokrasi yang Berisik, Tapi Kosong
Di era digital, demokrasi tampak hidup. Media sosial ramai, pejabat aktif, narasi dibangun setiap hari. Namun pertanyaannya sederhana: apakah substansinya ikut hidup? ABS mengubah demokrasi menjadi pertunjukan. Yang penting terlihat bekerja, bukan benar-benar bekerja.
Program diumumkan dengan megah. Kegiatan dipublikasikan secara masif. Citra dirawat dengan rapi. Namun dampaknya sering kali minim. Yang dibangun adalah persepsi, bukan perubahan. Dan rakyat, sekali lagi, hanya menjadi penonton di panggung kekuasaan.
Rakyat: Korban yang Tak Pernah Disebut
Dalam seluruh mekanisme ini, ada satu pihak yang selalu dirugikan: rakyat. Ketika kebijakan lahir dari laporan yang tidak jujur, solusi menjadi salah arah. Ketika pejabat lebih sibuk menyenangkan atasan, pelayanan publik terabaikan. Ketika kritik dibungkam, perbaikan menjadi mustahil. Rakyat tidak butuh laporan yang indah. Rakyat butuh perubahan yang nyata. Namun dalam sistem ABS, kebutuhan rakyat kerap kalah oleh kebutuhan menjaga kenyamanan kekuasaan.
Memutus Rantai ABS
Apakah ini bisa diubah? Bisa. Tapi tidak mudah. Perubahan tidak cukup melalui regulasi. Ia harus dimulai dari keberanian: Berani jujur, meski tidak menyenangkan. Berani mengkritik, meski berisiko. Berani menempatkan kebenaran di atas kenyamanan. Pemimpin yang kuat bukan yang selalu dipuji, tetapi yang berani mendengar hal yang tidak ingin ia dengar. Dan birokrasi yang sehat bukan yang selalu rapi di atas kertas, tetapi yang jujur dalam menghadapi kenyataan.
Mengganti ABS dengan APS
Sudah saatnya kita berhenti memelihara budaya Asal Bapak Senang. Kita membutuhkan paradigma baru: Asal Publik Sejahtera (APS). Karena pada akhirnya, kekuasaan bukan tentang siapa yang harus disenangkan melainkan tentang siapa yang harus dilayani, dan jawabannya seharusnya tidak pernah berubah: rakyat.
