Penulis Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Kisah ini saya bagikan kepada para pembaca yang mulia mereka yang ikut prihatin, memikirkan, menggumuli, dan berjuang demi keadilan, kesetaraan martabat manusia, serta perdamaian permanen di Papua Barat, Indonesia.
Perdebatan Saya dengan Dandim 1702 Wamena
Pada 5 November 2003, Kampung Yekeka, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, menjadi saksi kebiadaban militer kolonial modern Indonesia terhadap warga sipil. Yustinus Murip dan delapan saudaranya dibantai seperti hewan buruan oleh tentara di bawah pimpinan Dandim Letkol Gustav Agus Irianto (kini Mayjen TNI dan Kabinda Papua).
Esok harinya (6 November 2003), foto-foto mereka terpajang di halaman utama Cenderawasih Pos, seolah-olah trofi perburuan. Saya marah besar. Dalam pernyataan media, saya sebut tindakan itu sebagai perilaku biadab dan sangat tidak manusiawi.
Saya langsung menuju Wamena, menemui Dandim 1702 di ruang kerjanya:
“Mengapa saudara membunuh warga sipil, masyarakat saya?”
Ia menjawab: “Karena mereka mencuri senjata.”
Saya menolak logika itu:
“Apakah senjata lebih penting dari nyawa manusia? Anda telah membunuh umat Tuhan, warga gereja. Di sini tidak ada OPM. Yang ada hanyalah pemilik tanah ini!”
Wartawan Cenderawasih Pos, Herni teman SMP saya ikut meliput. Ia bertanya apakah saya mau menarik kata “biadab” yang saya ucapkan.
Saya jawab:
“Maaf, tindakan itu tetap biadab dan melukai hati saya.”
Perdebatan di Mulia, Puncak Jaya
Pada Agustus 2004, saya membaca laporan bahwa Pendeta Elisa Tabuni tewas ditembak, dan media menyalahkan OPM. Namun, saya menemukan fakta bahwa pelakunya adalah anggota Kopassus. Saya segera ke Mulia untuk menyelidiki.
Dengan bantuan Mission Aviation Fellowship (MAF), saya berhasil tiba di Mulia. Saya bertemu langsung dengan Pendeta Dainus Kogoya dan mendapat informasi akurat dari lapangan.
Pertemuan dengan Bupati (alm.) Eliezer Renmaur dan aparat diadakan di Hotel Mulia Inn. Saat ditanya tujuan saya datang, saya balik bertanya:
“Saya adalah pemilik tanah ini. Justru saya yang bertanya: tujuan saudara-saudara pendatang ke sini apa?”
Saya tegaskan bahwa Pendeta Elisa Tabuni bukan korban OPM, tapi tewas ditembak oleh Kopassus. Letkol Inf. Yogi Gunawan dari Kopassus menyangkal, namun saya tetap pada bukti yang saya punya.
Setelah insiden itu, aparat meminta dana pengamanan ke Pemkab Puncak Jaya. Temuan Pansus DPRP Papua 2004 menyebutkan anggaran keamanan yang dikeluarkan mencapai Rp3 miliar.
Pembunuhan Omanggen Wonda
Pada Februari 2008, saya kembali ke Mulia setelah mendapat kabar bahwa Omanggen Wonda tewas ditembak oleh anggota Batalyon 756. Komandan pos menyangkal, namun saya ungkapkan bahwa saya memiliki bukti bahwa pelaku penembakan adalah anggota TNI sendiri.
Perdebatan di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura
Pada 12 Juni 2012, Mako Tabuni, Wakil Ketua KNPB, tewas ditembak Densus 88 di Waena. Saya datang ke RS Bhayangkara untuk melihat jenazahnya.
Kami temukan luka tembak di lambung dan paha. Wajahnya tenang. Kami berdoa, lalu mengadakan pertemuan bersama pihak keamanan. Mereka bersikeras agar jenazah dimakamkan di Jayapura.
Saya menolak tekanan itu. Saya berkata:
“Saya yang akan membawa dan memakamkan jenazahnya di Pos 7, Sentani. Mako adalah umat Tuhan dan pahlawan nasional bangsa Papua Barat.”
Saya juga menolak pemakaman dilakukan malam hari:
“Mako bukan penjahat. Jenazah pemimpin bangsa tidak boleh diperlakukan sembunyi-sembunyi.”
Akhirnya, jenazah Mako diantar siang hari dengan penuh kehormatan.
Anak saya bertanya saat saya memberi hormat di jalan:
“Bapak hormat siapa itu?”
Saya jawab:
“Itu pahlawan besar rakyat Papua Barat, Mako Tabuni.”
Penutup
Peristiwa tragis seperti pembunuhan tiga warga sipil di Mulia pada 16 Juli 2024 yang kemudian distigmakan sebagai OPM hanyalah bagian kecil dari kekejaman sistematis terhadap Penduduk Asli Papua Barat.
Saya mempertanyakan:
Mengapa nyawa warga sipil terus dikorbankan?
Apakah ada motif ekonomi, politik, dan militer di balik semua ini?
Rekayasa konflik seperti itu terjadi berulang-ulang, khususnya saat Henock Ibo menjabat Bupati (2012–2017). Namun rekayasa itu menghilang saat Dr. Yunny Wonda menjabat. Sayangnya, pada 2024, pola kekerasan itu muncul kembali.
Saya berkesimpulan, naik pangkat dan meraih jabatan di kalangan militer dan polisi di Papua Barat sering kali dibayar mahal dengan darah Penduduk Asli yang distigmakan sebagai separatis atau anggota OPM.
Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
