Katacyber.com | Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui salah satu fungsionarisnya, Agus Muliara, mengecam keras tindakan Ali Basrah politisi senior Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRA, atas perlakuannya terhadap Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT).
Tindakan Ali Basrah tidak hanya dianggap tidak etis, namun juga dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik terhadap Ketua IPMAT yang merupakan representasi suara intelektual muda Aceh Tenggara.
Menurut Agus Muliara, dalam perspektif hukum tata negara, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi etika jabatan serta menjaga martabat institusi tempat ia bernaung.
“Seharusnya Ali Basrah, sebagai wakil rakyat sekaligus figur yang dituakan, dapat menjadi pendingin dalam suasana yang memanas. Bukan malah sebaliknya, memprovokasi dan memperkeruh keadaan yang seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah,” ujarAgus pada katacyber.com (20/04/2025).
Agus berpandangan, seorang anggota legislatif seperti Ali Basrah wajib bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, yakni menjunjung tinggi nilai demokrasi, menghargai partisipasi masyarakat sipil, dan menjaga etika dalam komunikasi publik.
Selain itu, Agus Muliara juga mendesak kepada pengurus Partai Golkar baik di tingkat provinsi maupun DPP, agar mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang tidak menunjukkan keteladanan di ruang publik. Partai Golkar sebagai partai besar yang memiliki slogan “Suara Golkar Suara Rakyat”, sudah semestinya mengevaluasi kader-kader yang tindak-tanduknya justru mencoreng citra partai di mata publik.
“Golkar perlu menunjukkan bahwa mereka serius dalam menjaga kualitas kader dan integritas partai. Jika ada kader yang mencederai nilai-nilai partai dan menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya diberikan sanksi atau minimal peringatan keras,” tambahnya.
PB HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal integritas demokrasi dan menyuarakan keadilan sosial, serta mendukung terwujudnya ruang-ruang publik yang sehat, bebas intimidasi, dan terbuka untuk dialog.
