Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, tidak bisa hanya dipandang sebelah semata hanya sebagai peristiwa alam biasa yang datang secara tiba-tiba dan masif. Dalam perspektif pikiran ekonomi pembangunan, bencana ini justru menjadi cermin yang memantulkan kondisi ekonomi Indonesia secara jujur dengan memperlihatkan relasi antara pertumbuhan, ketimpangan, kebijakan pembangunan, dan kerentanan sosial dimasyarakat yang selama ini tersembunyi di balik nilai makroekonomi.
Secara analisis dalam data, perekonomian Indonesia masih menunjukkan nilai yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada nilai yang cukup baik dibandingkan negara lain, dengan inflasi yang masih terkendali. Namun, ekonomi pembangunan memberitahukan bahwasanya angka pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk menilai keberhasilan pembangunan.
Pertanyaan yang fundamental adalah: sudah sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan ketahanan ekonomi di masyarakat ketika bencana alam terjadi?
Aktivitas ekonomi pada daerah yang terdampak bencana masih mengalami gangguan yang serius. Penyaluran logistik terhambat, sektor pertanian yang mati dan perkebunan gagal panen, UMKM terpaksa tutup, dan ribuan Masyarakat kehilangan pendapatan.
Dalam pandangan ekonomi pembangunan, kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural. Perekonomian daerah di Pulau Sumatera masih sangat bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam dan aktivitas primer masyarakat. Ketika terjadi bencana yang baru saja terjadi, sektor pertumbuhan di wilayah terdampak bencana langsung turun drastis, struktur ekonomi seperti ini menjadi sangat rentan karena tidak memiliki diversifikasi dan perlindungan yang memadai yang dapat membackup ekonomi tersebut.
Pembangunan yang terlalu bertumpu pada eksploitasi lahan dan sumber daya alam tanpa keseimbangan ekologis pada akhirnya menciptakan risiko ekonomi jangka panjang.
Lebih jauh, ekonomi pembangunan memandang bencana banjir bukan sekadar fenomena alam, melainkan juga hasil dari pilihan-pilihan kebijakan pembangunan. Alih fungsi lahan yang masif, diforestasi kawasan hutan, dan lemahnya tata ruang, menjadi faktor yang sangat berpengaruh.
Dari sisi kesejahteraan, dampak banjir juga menunjukkan ketimpangan yang masih menjadi persoalan mendasar ekonomi Indonesia. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara ekonomi maupun sosial. Mereka kehilangan aset produktif, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan dasar.
Sebaliknya, kelompok ekonomi atas dan sektor formal relatif lebih mampu bertahan karena memiliki cadangan modal, asuransi, atau akses perlindungan ekonomi yang lebih baik.
Hal ini mempertegas kritik utama ekonomi pembangunan terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada indikator makro. Produk domestik bruto dapat tetap tumbuh, tetapi kerentanan sosial justru semakin dalam.
Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi kehilangan makna substantif karena tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi risiko.
Respons negara terhadap bencana juga patut dilihat secara kritis namun objektif. Pemerintah telah bergerak melalui bantuan darurat, distribusi logistik, dan upaya pemulihan infrastruktur. Langkah-langkah ini penting dan tidak dapat diabaikan. Namun, ekonomi pembangunan menekankan bahwa kebijakan pascabencana tidak boleh berhenti pada pendekatan reaktif. Jika penanganan hanya berfokus pada pemulihan fisik tanpa menyentuh akar struktural, maka siklus kerentanan akan terus berulang.
Masalah lain yang muncul adalah bagaimana kerugian akibat bencana dihitung dan dimaknai. Dalam banyak kasus, kerugian negara lebih sering diukur dari rusaknya infrastruktur dan aset ekonomi formal, sementara kerugian sosial seperti hilangnya mata pencaharian, turunnya kualitas pendidikan, dan memburuknya kesehatan Masyarakat kurang mendapat perhatian serius. Padahal, dalam ekonomi pembangunan, kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan jangka panjang.
Banjir di Sumatera juga memperlihatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan nasional sering kali menjadi penyumbang bahan baku dan sumber daya, tetapi tidak memperoleh perlindungan ekonomi dan ekologis yang sepadan. Ketika bencana terjadi, beban sosial dan ekonomi ditanggung oleh masyarakat lokal, sementara manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya dinikmati secara tidak proporsional di wilayah lain.
Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, kondisi ini menuntut perubahan paradigma. Pembangunan tidak cukup dimaknai sebagai percepatan investasi dan ekspansi ekonomi, tetapi harus diarahkan pada penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, keadilan antarwilayah, dan keberlanjutan lingkungan. Bencana banjir seharusnya menjadi momentum refleksi untuk meninjau ulang arah pembangunan nasional, khususnya di wilayah rawan bencana.
Ke depan, pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan menjadi keharusan. Penguatan ekonomi lokal, diversifikasi sektor produksi, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penegakan tata kelola lingkungan yang tegas merupakan bagian integral dari strategi pembangunan. Tanpa langkah-langkah ini, pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan berdampingan dengan krisis ekologis dan sosial yang berulang.
Pada akhirnya, ekonomi pembangunan mengingatkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Banjir di Sumatera bukan hanya ujian terhadap kesiapsiagaan bencana, tetapi juga ujian terhadap kualitas pembangunan Indonesia itu sendiri. Jika pembangunan tidak mampu melindungi rakyatnya ketika krisis datang, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: untuk siapa pembangunan itu sebenarnya dijalankan?
Penulis : Mhd. Ridho Pratama Oktaviansyah (Kader HMI Sumatera Utara)
