Oleh Alvin (Aktivis Mahasiswa UIN Ar-Raniry/Peminat Kajian Politik Hasan Tiro)
Aceh dikenal sebagai bangsa pejuang. Bangsa yang gagah, berani, dan rela mati demi tanah indatunya. Sepanjang sejarah, Aceh tidak pernah takluk kepada bangsa penjajah mana pun. Siapa pun yang mencoba menaklukkan Aceh, pada akhirnya terpental keluar dari medan perlawanan.
Kemenangan Aceh bukan karena tubuh rakyatnya yang besar dan kekar, bukan pula karena jumlah penduduk yang banyak atau wilayah yang luas. Orang Aceh justru dikenal bertubuh kecil, kurus, dan sederhana. Namun mereka berperang dengan keberanian yang dibalut akal pikiran jernih, semangat juang tinggi, strategi matang, serta taktik yang cerdik. Inilah yang membuat para penjajah frustrasi. Siapa pun yang berhadapan dengan Aceh, selalu bergetar tanpa terkecuali.
Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, menyatakan diri lepas dari penjajahan Jepang. Namun takdir berkata lain. Pada tahun 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia yang masih lemah dalam segala sistem. Hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasai kembali, termasuk Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu.
Dalam kondisi terjepit dan tanpa tempat berlindung, Presiden Ir. Soekarno menghadapi situasi yang sangat genting. Indonesia nyaris kehilangan eksistensinya. Hingga akhirnya, Soekarno memutuskan menuju Aceh—wilayah yang sejak masa Kesultanan dikenal sebagai negeri merdeka.
Soekarno mendarat di Bireuen, kota yang kemudian dikenal sebagai Kota Juang. Di Aceh, ia melakukan diplomasi panjang dengan tokoh-tokoh besar Aceh seperti Tgk. Daud Beureueh dan Abu Krueng Kalee. Indonesia benar-benar berada di titik keputusasaan; selain Tuhan, Aceh menjadi satu-satunya tempat menggantungkan harapan. Aceh diminta bergabung secara utuh dalam bingkai Nusantara.
Melalui diplomasi yang cerdik dan penuh emosi, Daud Beureueh akhirnya tergerak oleh rasa iba dan menyetujui permintaan tersebut.
Dari pedalaman hutan Aceh, suara menggelegar menggema hingga ke penjuru dunia: “Republik masih ada, Indonesia masih ada, Merdeka!” Dari ujung Sumatra, teriakan merdeka membangkitkan kembali semangat Ibu Pertiwi. Indonesia bangkit dari keterpurukan, menunjukkan bahwa perjuangan belum berakhir. Aceh menjadi ayah bagi Indonesia. Tanpa Aceh, mungkin Indonesia tidak pernah berdiri hingga hari ini.
“Jasmerah” yang Dilupakan
Ironisnya, Indonesia kemudian melupakan Jas Merah—jangan sekali-kali melupakan sejarah. Aceh justru mengalami pengkhianatan dari anak bangsa yang pernah diselamatkannya.
Perlawanan kembali mengakar di tengah masyarakat. Pada tahun 1953, Tgk. Daud Beureueh memimpin perjuangan melalui santri-santri dayah dalam gerakan DI/TII. Gerakan ini masif, namun berakhir pada tahun 1962 melalui Ikrar Lamteh.
Gejolak kembali muncul pada tahun 1976. Aceh menuntut pemisahan diri dari Indonesia. Jalur diplomasi tidak mendapat ruang, sehingga perjuangan bersenjata kembali terjadi melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah komando Hasan Tiro. Perjuangan ini berlangsung lebih dari 30 tahun dan baru berakhir damai pada tahun 2005 melalui MoU Helsinki di Finlandia.
Perdamaian Aceh–Indonesia bukan karena Aceh lelah, bukan karena takut, dan bukan pula karena kalah di forum internasional. Salah satu faktor penting terjadinya damai adalah bencana Tsunami 2004 yang merenggut ratusan ribu nyawa masyarakat Aceh.
Pasca tsunami, Aceh tidak ingin masyarakat sipil kembali menjadi korban konflik. Mayat tidak boleh lagi berhamburan di jalanan. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dikhawatirkan tidak akan terukur jika konflik terus berlangsung. Bencana alam, secara tidak langsung, mampu menghentikan konflik berkepanjangan—namun juga bisa memicu konflik baru jika salah ditangani.
Kini, pada 26 November 2025, Aceh kembali dilanda musibah besar. Bencana alam tak terduga kembali merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Kesalahan segelintir pihak menyeret penderitaan bagi banyak orang.
Hutan-hutan Aceh dibabat, gunung dikerok, hasil bumi diringkus, namun tak ada perbaikan signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Pohon yang seharusnya menjadi penyangga kini lenyap. Hutan yang seharusnya menyejukkan manusia berubah tandus. Air bah pun menjadi jawabannya.
Gelondongan kayu menghantam perkampungan, menghancurkan apa saja di hadapan mata. Nama pemilik dan nomor kayu masih tertulis jelas, namun tak satu pun mengakuinya.
Banjir dan longsor tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan hampir 90 persen wilayah administratif Aceh terdampak. Di Aceh Tamiang, bencana ini bukan sekadar banjir biasa—ini adalah tsunami bagi masyarakat setempat. Rumah hancur, jalan putus, listrik padam, korban jiwa berjatuhan, anak menjadi yatim piatu, orang tua kehilangan buah hati.
Namun ironisnya, pejabat negara masih menyatakan kondisi Aceh Sumatra stabil, termasuk pernyataan Presiden RI.
Lebih parah lagi, pemerintah pusat belum menetapkan Aceh sebagai bencana nasional. Korban meninggal terus bertambah dan telah mencapai lebih dari seribu jiwa. Ini bukan sekadar darurat bencana, melainkan darurat rasa kemanusiaan. Bantuan internasional dibatasi, bahkan diblokade, sementara pemerintah sendiri terlihat tidak mampu menangani situasi secara maksimal.
Masyarakat Aceh bertanya-tanya: mengapa pemerintah pusat takut menetapkan bencana nasional? Ada apa di balik keputusan itu? Apakah pemerintah lupa bahwa Aceh adalah bekas daerah konflik?
Aceh tidak pernah mengalah, tidak pernah mundur, dan tidak pernah kalah perang. Perdamaian dijaga selama 20 tahun dengan sepenuh hati. Tidak ada teriakan merdeka yang lahir dari masyarakat. Namun jangan sampai bencana ini kembali memantik bara lama.
Kini, pasca bencana, teriakan merdeka kembali muncul. Bendera Bulan Bintang kembali berkibar di berbagai wilayah. Ini bukan gerakan paksaan, melainkan suara hati masyarakat yang lelah dianaktirikan.
Pengibaran bendera bukanlah gerakan separatis, melainkan identitas. Hal ini juga tertuang dalam MoU Helsinki poin 1.1.5 yang menyatakan bahwa Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol daerah, termasuk bendera, lambang, dan himne.
Sejarah Tidak Boleh Dikhianati
Terlalu banyak pengkhianatan yang telah terjadi. Masyarakat Aceh tidak lagi bodoh. Kami tahu mana yang tulus dan mana yang sensasi, mana yang setia dan mana yang khianat.
Pemerintah Indonesia jangan pernah melupakan perjanjian damai. Apa yang terjadi hari ini adalah peringatan keras bahwa perjanjian bukan bahan candaan. Sejarah tidak boleh dilupakan.
Indonesia ada karena Aceh. Jika kerja sama tidak lagi dijaga dengan adil dan bermartabat, maka mencari jalan masing-masing untuk menentukan masa depan bangsa bukanlah hal yang mustahil.
