Oleh: Danu Abian Latif
Penulis Buku Opini Nakal untuk Indonesia.
Indonesia tengah membangun mimpi besarnya di jantung Kalimantan. Ibu Kota Nusantara (IKN), disebut-sebut sebagai simbol masa depan Indonesia yang hijau, cerdas, modern, dan bebas dari beban Jakarta. Namun di balik narasi pembangunan megah itu, terdapat sisi gelap yang nyaris tak pernah diangkat dalam konferensi pers atau siaran pemerintah. Sisi yang perlahan-lahan menyuarakan derita rakyat kecil yang terpinggirkan: praktik prostitusi terselubung, ketimpangan sosial, kerusakan budaya lokal, dan eksploitasi terhadap masyarakat asli.
Juli 2025 menjadi saksi bahwa proyek IKN bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga potret kegagalan sistemik dalam pembangunan manusia. Ketika gedung-gedung kementerian mulai berdiri dan parade investor asing silih berganti disambut Otorita IKN, masyarakat lokal di sekitar kawasan megaproyek itu justru semakin termarjinalkan. Lebih miris lagi, sebagian perempuan muda bahkan terpaksa masuk ke lingkaran prostitusi sebagai bentuk survival di tengah ledakan ekonomi yang tidak inklusif.
Narasi Kemajuan yang Tidak Menyentuh Rakyat
Pemerintah menyatakan bahwa IKN akan menjadi kota masa depan, mengedepankan konsep “smart city” dan “green city”. Pada awal 2025, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan utama, listrik, air, dan gedung kementerian telah mencapai lebih dari 60%. Ratusan ASN gelombang pertama akan mulai bekerja di IKN pada awal 2026, sesuai pernyataan resmi dari Kementerian PAN-RB.
Namun data sosial yang dirilis oleh berbagai lembaga di Kalimantan Timur menunjukkan hal yang kontras. Alih-alih menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, proyek IKN justru menyebabkan lonjakan pengangguran tersembunyi di kalangan masyarakat lokal yang kehilangan lahan dan sumber penghidupan.
Menurut data dari Koalisi Advokasi Masyarakat Kalimantan (KAMK), hingga Juni 2025, terdapat lebih dari 8.000 kepala keluarga yang terdampak langsung oleh proyek IKN, dengan 56% di antaranya kehilangan mata pencaharian. Mereka dulunya hidup dari hasil kebun, hutan, atau perikanan tradisional. Kini, sebagian besar hanya bisa berharap menjadi buruh bangunan musiman dengan upah harian tak menentu.
Perempuan, Pekerja, dan Prostitusi Terselubung
Fenomena paling mengejutkan dan menyedihkan muncul dalam laporan yang dirilis LBH Samarinda dan Yayasan Perlindungan Perempuan Kalimantan (YPPK). Mereka mencatat lonjakan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Balikpapan sepanjang 2024-2025. Dalam periode 10 bulan terakhir, kasus eksploitasi perempuan naik 37%, sebagian besar berkaitan dengan aktivitas “hiburan malam” dan rumah kos elite di sekitar proyek IKN.
Tempat-tempat hiburan malam yang tak berizin mulai menjamur dengan modus “kafe karaoke”, “pijat refleksi”, atau “rumah inap eksekutif”. Di baliknya, praktik prostitusi terselubung merajalela. Ironisnya, sebagian pekerja seks komersial (PSK) itu adalah perempuan muda yang sebelumnya bekerja sebagai pelayan, penjaga toko, atau buruh harian. Mereka masuk ke dunia prostitusi karena tidak ada lagi pilihan ekonomi setelah tanah dan usaha keluarganya digusur.
Sebut saja nama samaran “Mira”, 22 tahun, yang kini bekerja di salah satu rumah kos eksklusif yang beroperasi secara ilegal di kawasan Sepaku. Mira mengaku datang dari Kutai Barat untuk mencari pekerjaan di proyek IKN, namun setelah dua bulan bekerja sebagai tukang cuci pakaian di mess pekerja, ia dipaksa pindah ke “pekerjaan malam” oleh majikannya karena dianggap “lebih menguntungkan.”
“Daripada pulang ke kampung bawa tangan kosong, mending tetap di sini. Saya nggak bangga, tapi gimana lagi?,” ucap Mira dalam wawancara dengan relawan YPPK.
Ini bukan kasus tunggal. Dalam laporan terbaru, sedikitnya ada lebih dari 150 perempuan muda yang dilaporkan terlibat dalam jaringan prostitusi terselubung di sekitar IKN, dengan estimasi jumlah gelap yang bisa mencapai dua kali lipat, karena banyak praktik yang tidak tercatat secara hukum.
Apakah Pemerintah Tahu dan Membiarkan? Pertanyaannya: apakah pemerintah tidak mengetahui hal ini? Atau memang memilih untuk tutup mata?
Hingga saat ini, belum ada satu pun pernyataan resmi dari Otorita IKN atau pemerintah pusat yang mengakui keberadaan masalah sosial ini. Fokus mereka hanya pada progress fisik: jumlah gedung yang selesai dibangun, jumlah investor yang datang, dan total dana yang sudah dikeluarkan.
Sementara itu, lembaga-lembaga pengawas dan advokasi seperti Komnas Perempuan, LSM lokal, dan kelompok adat terus meneriakkan dampak sosial IKN yang luput dari radar nasional. Tapi suara mereka tenggelam oleh banjir pemberitaan yang diglorifikasi oleh media arus utama, yang lebih senang meliput parade investor daripada memotret penderitaan rakyat kecil.
Ada dugaan kuat bahwa praktik prostitusi terselubung ini terjadi dengan “pembiaran sistemik”. Dengan banyaknya pekerja laki-laki di proyek IKN, yang berasal dari luar daerah, permintaan terhadap jasa hiburan meningkat drastis. Ini menciptakan ekosistem bisnis gelap yang tidak tersentuh oleh hukum, dan celakanya, melibatkan banyak pihak, termasuk oknum pengusaha, aparat, dan elite lokal.
Dampak Budaya: Komodifikasi Tubuh dan Hancurnya Nilai Lokal
Tak hanya aspek sosial dan ekonomi, proyek IKN juga menghantam budaya lokal secara brutal. Suku-suku Dayak yang mendiami kawasan hutan Kalimantan selama berabad-abad, kini mengalami krisis identitas. Tanah adat mereka dirampas, situs sakral dihancurkan atas nama pembangunan, dan gaya hidup mereka digeser oleh konsumsi kapitalisme modern.
Kehadiran prostitusi terselubung di tengah proyek IKN juga merusak nilai-nilai komunitas adat. Perempuan tidak lagi dilihat sebagai penjaga kehidupan dan budaya, tapi dikomodifikasi menjadi objek pelengkap proyek pembangunan.
“Dulu tanah kami dijaga oleh nenek moyang, kini dijadikan tempat hotel dan rumah kos untuk para pekerja. Perempuan kami sekarang dipaksa kerja malam karena proyek yang katanya membawa kemajuan,” ujar Yansen, tokoh adat Dayak Kenyah di kawasan Long Bentuq.
Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru. Bukan oleh bangsa asing, tapi oleh elite negara sendiri yang menjual masa depan rakyat dengan label “pembangunan nasional”.
Mencium Aroma Gagal Kota Hantu Modern?
Jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin IKN akan menjadi kota hantu modern: indah dari luar, busuk dari dalam. Sejarah dunia sudah mencatat kegagalan proyek kota-kota buatan di banyak negara, seperti Naypyidaw di Myanmar, Brasilia di Brasil, dan Songdo di Korea Selatan. Kota-kota ini dibangun dengan idealisme tinggi, namun gagal menjadi pusat kehidupan nyata karena kehilangan elemen sosial dan budaya yang hidup.
IKN berisiko mengulang kegagalan itu: terlalu elitis, terlalu artifisial, dan terlalu disangga oleh utopia kosong. Lebih buruk lagi, IKN bisa menjadi kota prostitusi terselubung terbesar di Indonesia jika tidak ada intervensi serius dari pemerintah.
Siapa yang Diuntungkan? Siapa yang Dikorbankan?
Mari kita buka siapa yang benar-benar untung dari proyek ini. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekitar 62% proyek pembangunan infrastruktur dan kawasan bisnis IKN dibiayai oleh investor swasta, termasuk dari Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Singapura. Perusahaan-perusahaan besar seperti Adaro, Agung Sedayu Group, dan Bukit Asam mendapat proyek strategis di kawasan inti.
Sementara masyarakat lokal? Tak punya tanah, tak punya tempat, tak punya suara. Apakah proyek ini dibangun untuk rakyat, atau hanya menjadi surga baru bagi para konglomerat dan elite politik yang sedang mencari panggung menuju pemilu 2029? Solusi atau Ilusi? Evaluasi Total atau Gagal Total
Pemerintah masih punya waktu. Tapi waktu itu semakin habis. Jika benar-benar ingin menjadikan IKN sebagai lambang masa depan bangsa, maka Transparansi harus dikedepankan buka data anggaran, investor, dan status tanah secara publik. Rehabilitasi sosial harus dijalankan segera korban prostitusi terselubung harus mendapat perlindungan dan pekerjaan layak.
Budaya lokal harus dijaga dan dilibatkan pembangunan tidak bisa meminggirkan nilai-nilai dan tanah adat. Audit independen harus dilakukan bentuk tim pencari fakta atas dugaan praktik prostitusi dan eksploitasi di sekitar IKN. Hukum harus ditegakkan tindak tegas pelaku usaha hiburan malam ilegal dan aparat yang membiarkan. Tanpa langkah konkret, IKN akan menjadi monumen kegagalan negara dalam membangun masa depan bangsanya sendiri.
IKN bukan hanya soal gedung, jalan, dan teknologi. Ia adalah cermin dari karakter bangsa kita. Apakah kita membangun kota yang adil, manusiawi, dan beradab? Ataukah kita membangun monumen kemunafikan yang indah di luar, tapi penuh penindasan di dalam?
“Karena sejarah tak pernah terlupakan. Dan masa depan akan datang untuk menghakimi”.
