Penulis Maulana Iqbal kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Banda Aceh
Hati rakyat Aceh kembali berdarah. Bukan karena perang, bukan pula karena bencana, tapi karena pengkhianatan: pengkhianatan terhadap tanah, terhadap sejarah, dan terhadap harga diri. Empat pulau milik Aceh, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, telah secara resmi dicaplok ke wilayah Sumatera Utara. Negara kembali merampas sepotong tubuh Aceh dengan cara diam-diam, tanpa suara rakyat, tanpa rasa malu.
Dua nama menjadi simbol dari luka ini: Tito Karnavian dan Safrizal ZA.
Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito menunjukkan kegagalan total dalam memahami keadilan wilayah dan sensitivitas sejarah Aceh. Pernyataannya yang menyarankan agar Aceh dan Sumut “mengelola bersama” pulau-pulau yang disengketakan bukanlah solusi, tapi bentuk arogansi kekuasaan. Ia bukan sekadar gagal menjadi penengah, tetapi telah menjelma menjadi fasilitator dari ketidakadilan. Ia bicara seolah ini perkara teknis, padahal bagi kami ini adalah soal kehormatan.
Namun lebih memilukan lagi adalah Safrizal ZA, putra Aceh sendiri yang justru memilih berdiri di belakang Tito, menjadi juru bicara pusat untuk membenarkan ketidakadilan terhadap kampung halamannya. Ketika rakyatmu menangis, engkau memilih tepuk tangan di balik meja kementerian. Ketika tanahmu dicabik, engkau malah membela pelaku.
Kepada Safrizal, kami hanya ingin mengatakan: Engkau mungkin punya posisi, tapi tidak lagi punya tempat di hati rakyat Aceh. Sejarah akan mencatat namamu, bukan sebagai pembela, tapi sebagai pengkhianat.
Kami tidak anti pemerintah. Kami hanya muak pada kezaliman yang dibungkus rapi dengan bahasa administrasi. Kami tahu betul, pulau-pulau itu bukan hanya gugusan tanah. Ia adalah bagian dari martabat Aceh. Menjualnya sama saja dengan menjual kehormatan kami.
Tito Karnavian harus dicopot. Ia telah merusak kepercayaan daerah terhadap pusat. Ia menabur api di tanah yang sedang berusaha merajut damai. Jika negara ini masih menganggap Aceh bagian dari Republik, maka seorang pejabat yang mengabaikan jeritan rakyatnya sendiri tidak pantas terus duduk di kursi kekuasaan.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, kami ingin bicara tegas dan jujur:
Jika Anda benar-benar ingin menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, maka inilah waktunya membuktikan. Jangan tutup mata terhadap penderitaan Aceh. Jangan diam terhadap perampasan wilayah. Turun tangan dan selesaikan sengketa ini dengan keberpihakan pada keadilan.
Tapi jika Anda memilih bungkam, jika Anda membiarkan Tito dan para pengkhianat merajalela, maka jangan salahkan kami jika kata “referendum” kembali menggema dari tanah ini. Kami bukan mengancam, kami hanya sedang memperingatkan: keadilan yang tidak diberikan, akan dicari dengan cara lain.
Rakyat Aceh tidak akan selamanya diam. Kesabaran kami ada batas. Dan ketika batas itu dilampaui, sejarah membuktikan: Aceh tidak pernah takut mengambil jalan terjal demi menjaga marwah.
Hari ini, empat pulau kami dirampas. Tapi yang sebenarnya direbut adalah kehormatan. Dan kehormatan, tidak bisa dibeli kembali dengan janji atau birokrasi.
Kami muak. Kami tidak takut.
Dan bila suara kami terus diabaikan, jangan salahkan jika kami memilih untuk berdiri sendiri, dengan atau tanpa Indonesia.
